KIK Akan Bundling Paket Pimpinan MPR dengan Pimpinan Komisi DPR
KIK Akan Bundling Paket Pimpinan MPR dengan Pimpinan Komisi DPR
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih belum mematangkan pembentukan paket Pimpinan MPR untuk periode mendatang karena pertemuan multilateral KIK belum dilangsungkan kembali. Namun, hal ini akan dibahas secara gelondongan dengan paket Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Komisi di DPR. Sehingga, Pimpinan MPR dan Komisi DPR ini menjadi satu paket besar (bundling).
Dan kemungkinan, masalah ini akan dibahas saat Kongres PDIP di Bali di mana semua pimpinan parpol KIK dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir atau setelah Kongres PDIP.
“Barangkali itu secepatnya nanti setelah Kongres V PDIP di Bali, nah itu. Atau mungkin di sela-sela Kongres kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kan kemungkinan besarnya Jokowi akan hadir, dan saya kalau pertemuan itu tidak hanya antar partai politik tetapi juga ada Pak Jokowi juga,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Arsul mengatakan, pembahasan paket Pimpinan MPR ini juga tidak terlepas dari pembahasan paket pimpinan untuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi-komisi di DPR yang jumlahnya diperkirakan ada 80 posisi pimpinan. Dan hal itu akan dibahas bersama dengan para ketua umum (ketum) parpol bersama Presiden Jokowi.
“Tentu akan kemudian dibundling, dipaket dengan yang ada di situ, tapi sampai sekarang belum duduk bersama-sama. Jadi pembicaraan tentang pimpinan MPR nggak akan terlepas dari bundling dengan itu tadi, pembicaraan tentang paket pimpinan AKD di DPR,” ungkap Arsul.
Soal apa yang dijadikan parameter pembagian pimpinan di DPR dan MPR, menurut dia, hal itu yang akan dimusyawarahkan bersama. Karena memang semangatnya di KIK selama ini bukan ingin ‘menang-menangan’ karena saat di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin kemarin semua parpol berperan.
“Kalau dilihat misalnya di TKN, semua partai itu punya peran dan porsi masing-masing,” ucap Arsul.
Bahkan, lanjut Arsul, para sekjen parpol KIK punya komunitas yang dinamakan Control Command Room (CCR) dan masing-masing punya peran. Dia sendiri mengurusi masalah hukum, advokasi dan komunikasi politik, Sekjen PKPI mengurusi administrasi, Abdul Kadir Karding yang tadinya Sekjen PKB mengurusi kampanye Jokowi di daerah, sama halnya dengan 7 sekjen lainnya. 10 parpol ini bekerja sama.
“Meskipun nama forum dan bentuknya belum kita sepakati tapi kita sudah sepakat tiap dua bulan kira akan ketemu, itu hasil dari pertemuan setelah di Seribu Rasa,” terangnya.
Dan kemungkinan, masalah ini akan dibahas saat Kongres PDIP di Bali di mana semua pimpinan parpol KIK dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir atau setelah Kongres PDIP.
“Barangkali itu secepatnya nanti setelah Kongres V PDIP di Bali, nah itu. Atau mungkin di sela-sela Kongres kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kan kemungkinan besarnya Jokowi akan hadir, dan saya kalau pertemuan itu tidak hanya antar partai politik tetapi juga ada Pak Jokowi juga,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Arsul mengatakan, pembahasan paket Pimpinan MPR ini juga tidak terlepas dari pembahasan paket pimpinan untuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi-komisi di DPR yang jumlahnya diperkirakan ada 80 posisi pimpinan. Dan hal itu akan dibahas bersama dengan para ketua umum (ketum) parpol bersama Presiden Jokowi.
“Tentu akan kemudian dibundling, dipaket dengan yang ada di situ, tapi sampai sekarang belum duduk bersama-sama. Jadi pembicaraan tentang pimpinan MPR nggak akan terlepas dari bundling dengan itu tadi, pembicaraan tentang paket pimpinan AKD di DPR,” ungkap Arsul.
Soal apa yang dijadikan parameter pembagian pimpinan di DPR dan MPR, menurut dia, hal itu yang akan dimusyawarahkan bersama. Karena memang semangatnya di KIK selama ini bukan ingin ‘menang-menangan’ karena saat di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin kemarin semua parpol berperan.
“Kalau dilihat misalnya di TKN, semua partai itu punya peran dan porsi masing-masing,” ucap Arsul.
Bahkan, lanjut Arsul, para sekjen parpol KIK punya komunitas yang dinamakan Control Command Room (CCR) dan masing-masing punya peran. Dia sendiri mengurusi masalah hukum, advokasi dan komunikasi politik, Sekjen PKPI mengurusi administrasi, Abdul Kadir Karding yang tadinya Sekjen PKB mengurusi kampanye Jokowi di daerah, sama halnya dengan 7 sekjen lainnya. 10 parpol ini bekerja sama.
“Meskipun nama forum dan bentuknya belum kita sepakati tapi kita sudah sepakat tiap dua bulan kira akan ketemu, itu hasil dari pertemuan setelah di Seribu Rasa,” terangnya.
(kri)
Explore More