Pengakuan Kepala Daerah Usungan PDIP soal Mahar Politik Jelang Pilkada

JAKARTA - Sejumlah kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan testimoni terkait isu mahar politik yang kerap muncul menjelang penjaringan calon kepala daerah. Mereka menepis isu ini.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, misalnya, mengaku berutang budi kepada PDIP karena saat dirinya dicalonkan menjadi gubernur, tanpa dimintai mahar politik. "Kami sangat berutang budi ke PDIP karena mendapat dukungan penuh dari Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Nurdin dalam diskusi 'Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah' yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Nurdin mengaku sangat kaget sewaktu dicalonkan dari PDIP. Berbeda dari isu-isu miring tentang mahar politik, dirinya merasa tidak dimintai mahar oleh partai berlambang Banteng moncong putih tersebut. Bahkan setelah dirinya menjabat, PDIP benar-benar setia menjaganya.

Kini Nurdin sedang berusaha menghadapi goyangan dari DPRD setempat lewat hak angket. Dia pun bersaksi bahwa Fraksi PDIP menjaganya dan siap pasang badan. "Kalau parpol lain goyang, PDIP tetap kokoh usung kita," imbuh Nurdin.

Dia berjanji menjaga marwah parpol pendukungnya, khususnya PDIP, yakni dengan menciptakan pemerintahan bersih di Sulsel. "Kita libatkan KPK. Kita benahi sistem agar tak ada program mubazir. Anggaran harus optimal," katanya.

Nurdin Abdullah juga menyampaikan harapan agar PDIP terus mencari anak-anak bangsa terbaik untuk dididik menjadi calon kepala daerah. Apalagi akses untuk menjadi calon kepala daerah bukanlah mudah. "Insya Allah kongres V PDIP nanti mempercepat kemajuan Indonesia dan di pilkada 2020 akan banyak pemimpin daerah yang dihasilkan oleh PDIP," kata Nurdin.

Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik, juga menyampaikan testimoni yang sama. Kata dia, PDIP telah mengawalnya untuk melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Puncak sehingga tak lagi terbelakang dan terisolir. Willem juga bersaksi bahwa dirinya disokong penuh oleh PDIP saat pilkada lalu.

"PDIP tidak pernah minta mahar. Tidak ada. Itu Puji Tuhan, kami tidak ada mahar. Di daerah itu biasa maharnya luar biasa, tapi di PDIP tidak pernah ada mahar-mahar," kata Willem.

Begitupun Bupati Boven Digul, Papua, Benediktus Tambonop, yang mengaku mendapatkan surat penugasan untuk menjadi calon kepala daerah setelah mengikuti sekolah partai angkatan yang pertama. "Saya bertekad membangun Boven Digoel sesuai prinsip Trisakti Bung Karno," ujar Benediktus.

Adapun Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, dirinya bisa dianggap berhasil membangun Semarang karena bertindak mengikuti ideologi partai. Dirinya juga menjalankan hal-hal yang diajarkan dalam sekolah PDIP. Pria yang akrab disapa Hendi itu mengakui bahwa kerja keras sebagai kader partai juga berjalan sinergis dengan hasil perolehan suara partai dalam Pemilu 2019 lalu.

"Kami ini kader partai dan masyarakat tahu. Ada hubungan erat diantara keberhasilan program dan pencapaian program pemerintah dengan keberhasilan partai," kata Hendrar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, para kepala daerah itu adalah mutiara-mutiara yang ditemukan oleh PDIP. Dia mendukung langkah PDIP mengedepankan suara para kepala daerah berprestasi itu. Sehingga publik juga tahu bahwa parpol bertindak untuk kaderisasi kepemimpinan nasional, bukan sekadar rebutan kursi pimpinan.

"Sangat baik bila mutiara-mutiara PDIP ini disampaikan ke publik. Semakin banyak dikenalkan semakin baik," pungkas Hanta Yudha.