Datangi DPR, Bupati Nduga Minta Presiden Tarik Personel TNI- Polri
Senin, 05 Agustus 2019 - 18:24 WIB
Datangi DPR, Bupati Nduga Minta Presiden Tarik Personel TNI- Polri
A
A
A
JAKARTA - Bupati Nduga, Papua Yairus Gwijangge beserta 40 delegasi melakukan audiensi dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Pimpinan DPR lainnya pagi tadi.
Mereka meminta DPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik personel TNI/Polri dari Nduga. Alasannya, masyarakat tidak tenang dengan keberadaan TNI-Polri yang memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)
“Puji Tuhan Hari ini kami berhasil bertemu bapak ketua DPR dan kami menyampaikan dengan harapan bahwa masyarakat Nduga tidak hidup tenang. Mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga lain. Dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan,” kata Bupati Nduga Yairus Gwijangge seusai audiensi di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,Senin (5/8/2019).
Karena itu, pihaknya berharap penuh lewat Ketua DPR untuk menyampaikan pada Presiden Jokowi agar melakukan penarikan personel TNI-Polri baik organik maupu non organik yang tengah bertugas di Nduga.
“Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR bahwa penarikan anggota TNI-Polri non organik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana,” pintanya.
Selain itu, sambung Yairus, pihaknya menolak rencana pembangunan jalan dari Nduga ke arah Wamena dan Jayapura. Karena hanya memperburuk nama Nduga.
“Saya juga mendengar dalam media bahwa untuk penarikan rencana kerja jalan dari Nduga ke arah ke Wamena Jayapura itu menolak. Saya menolak dan kami di sana hanya jadi nama nama saja, nama buruk saja ditinggalkan lalu kegiatannya dipindahkan ke daerah lain,” paparnya.
Dia menambahkan, pembangunan jalan sebaiknya mulai dari Mamogu menuju ibu kota kabupaten lanjut ke atas itu lebih aman daripada dari gunung ke bawah. ”Kalau dari Wamena sampai Mbua aman kalau kita lakukan pengaspalan dari 2020 lebih bagus,” sarannya.
Mereka meminta DPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik personel TNI/Polri dari Nduga. Alasannya, masyarakat tidak tenang dengan keberadaan TNI-Polri yang memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)
“Puji Tuhan Hari ini kami berhasil bertemu bapak ketua DPR dan kami menyampaikan dengan harapan bahwa masyarakat Nduga tidak hidup tenang. Mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga lain. Dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan,” kata Bupati Nduga Yairus Gwijangge seusai audiensi di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,Senin (5/8/2019).
Karena itu, pihaknya berharap penuh lewat Ketua DPR untuk menyampaikan pada Presiden Jokowi agar melakukan penarikan personel TNI-Polri baik organik maupu non organik yang tengah bertugas di Nduga.
“Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR bahwa penarikan anggota TNI-Polri non organik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana,” pintanya.
Selain itu, sambung Yairus, pihaknya menolak rencana pembangunan jalan dari Nduga ke arah Wamena dan Jayapura. Karena hanya memperburuk nama Nduga.
“Saya juga mendengar dalam media bahwa untuk penarikan rencana kerja jalan dari Nduga ke arah ke Wamena Jayapura itu menolak. Saya menolak dan kami di sana hanya jadi nama nama saja, nama buruk saja ditinggalkan lalu kegiatannya dipindahkan ke daerah lain,” paparnya.
Dia menambahkan, pembangunan jalan sebaiknya mulai dari Mamogu menuju ibu kota kabupaten lanjut ke atas itu lebih aman daripada dari gunung ke bawah. ”Kalau dari Wamena sampai Mbua aman kalau kita lakukan pengaspalan dari 2020 lebih bagus,” sarannya.
(cip)
