Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Sulteng Harus Berbenah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk mempersiapkan infrastuktur transporasi cepat dan alternatif serta kantong logistik seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diyakini akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tengah (Sulteng) yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Pulau Kalimantan.

"Pemindahan ibu Kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan. Tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali melalui pesan elektronik, Sabtu (3/8/2019)

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini menilai, letak Sulawesi Tengah menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di pulau kalimantan.

Namun hal itu ditekankan Anggota Komisi VII DPR ini tak akan memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespons ini.

"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan," urainya.

Sejauh ini kata Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari Parigi Moutong masih membutuhkan waktu lama.

"Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif, maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuban Pantoloan," tuturnya.

Selain itu, sambung dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.

Ahmad Ali berpendapat harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.

Seperti diberitakan media massa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan Presiden Joko Widodo telah pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru negara Indonesia.