Pemilik Akun @hendralm Ungkap Modus 'Pemulung' Data Pribadi di Medsos
Kamis, 01 Agustus 2019 - 20:02 WIB
Pemilik Akun @hendralm Ungkap Modus 'Pemulung' Data Pribadi di Medsos
A
A
A
JAKARTA - Hendra Hendrawan, pemilik akun Twitter @hendralm akhirnya bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah, Kamis (1/8/2019) hari ini.
Pertemuan ini terjadi setelah Hendra memviralkan adanya jual beli data kependudukan di media sosial (medsos).
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah memastikan pihaknya tidak melaporkan Hendra ataupun nama lainnya.
“Saya sampaikan bahwa kami dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melaporkan adanya peristiwa jual beli data kependudukan. Tidak melaporkan Mas Hendra, tidak melaporkan pihak lain," Zudan seusai pertemuan di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Kamis (1/8/2019).
Zudan mengatakan, Hendra berjasa karena telah membuka permasalahan ini. Zudan juga berterima kasih dengan apa yang dilakukan Hendra. Dia berharap apa yang menjadi temuan Hendra dapat ditindaklanjuti pihak kepolisian.
“Ini sekaligus membuka tabir bahwa data kita itu rentan disalahgunakan sehingga semua stakeholder di Indonesia memiliki kewajiban untuk bergerak bersama menjaga rahasia data, menjaga keutuhan data, dan menjaga kemanfaatan data,” ungkapnya.
Zudan mengaku mendapat penjelasan dari Hendra terkait modus-modus yang digunakan dalam jual beli data tersebut.“Tadi saya sudah mendapat banyak informasi dari Mas Hendra. Mas Hendra menjelaskan bagaimana cara jual beli di dalam grup Facebook itu," tutur dia.
Hendra menilai data yang diperjualbelikan dalam grup Facebook bernama Dream Market Official bukanlah berasal dari pemerintah, tapi hasil curian. Dia menuturkan ada beberapa modus yang digunakan untuk mendapatkan data-data kependudukan tersebut.
“Caranya tuh nomor satu, mereka tuh bikin akun di situs jual beli sebagai seorang pembeli. Nanti dia pura pura jadi pembeli, terus meminta data diri kita karena dia tuh kayak nggak percaya kita tuh penjualnya.Jadi dia minta KTP dan selfie KTP, tukeran. Pelaku juga ngirim selfie KTP-nya, tapi selfie yang dipakai tuh data orang lain juga,” jelasnya.
Lalu modus kedua adalah membuka situs lowongan kerja dengan cara yang sama seperti mengunggah foto selfie KTP. Lalu ketiga, melalui aplikasi Cekk, yang mana bukan milik pemerintah.
“Keempat dari SMS, yang suka spam ke nomor kita. Menawarkan pinjaman dana, nanti kalau kita balas, jaminannya enggak ada, cuma disuruh kirim KTP. Dari situ juga bisa. Selain itu, mereka juga bisa datang ke kampung-kampung ngasih beras, sembako. Nanti kalau mau beras, harus mau difoto sama KTP, difoto NIK, KKnya, gitu,” tuturnya.
Pertemuan ini terjadi setelah Hendra memviralkan adanya jual beli data kependudukan di media sosial (medsos).
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah memastikan pihaknya tidak melaporkan Hendra ataupun nama lainnya.
“Saya sampaikan bahwa kami dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melaporkan adanya peristiwa jual beli data kependudukan. Tidak melaporkan Mas Hendra, tidak melaporkan pihak lain," Zudan seusai pertemuan di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Kamis (1/8/2019).
Zudan mengatakan, Hendra berjasa karena telah membuka permasalahan ini. Zudan juga berterima kasih dengan apa yang dilakukan Hendra. Dia berharap apa yang menjadi temuan Hendra dapat ditindaklanjuti pihak kepolisian.
“Ini sekaligus membuka tabir bahwa data kita itu rentan disalahgunakan sehingga semua stakeholder di Indonesia memiliki kewajiban untuk bergerak bersama menjaga rahasia data, menjaga keutuhan data, dan menjaga kemanfaatan data,” ungkapnya.
Zudan mengaku mendapat penjelasan dari Hendra terkait modus-modus yang digunakan dalam jual beli data tersebut.“Tadi saya sudah mendapat banyak informasi dari Mas Hendra. Mas Hendra menjelaskan bagaimana cara jual beli di dalam grup Facebook itu," tutur dia.
Hendra menilai data yang diperjualbelikan dalam grup Facebook bernama Dream Market Official bukanlah berasal dari pemerintah, tapi hasil curian. Dia menuturkan ada beberapa modus yang digunakan untuk mendapatkan data-data kependudukan tersebut.
“Caranya tuh nomor satu, mereka tuh bikin akun di situs jual beli sebagai seorang pembeli. Nanti dia pura pura jadi pembeli, terus meminta data diri kita karena dia tuh kayak nggak percaya kita tuh penjualnya.Jadi dia minta KTP dan selfie KTP, tukeran. Pelaku juga ngirim selfie KTP-nya, tapi selfie yang dipakai tuh data orang lain juga,” jelasnya.
Lalu modus kedua adalah membuka situs lowongan kerja dengan cara yang sama seperti mengunggah foto selfie KTP. Lalu ketiga, melalui aplikasi Cekk, yang mana bukan milik pemerintah.
“Keempat dari SMS, yang suka spam ke nomor kita. Menawarkan pinjaman dana, nanti kalau kita balas, jaminannya enggak ada, cuma disuruh kirim KTP. Dari situ juga bisa. Selain itu, mereka juga bisa datang ke kampung-kampung ngasih beras, sembako. Nanti kalau mau beras, harus mau difoto sama KTP, difoto NIK, KKnya, gitu,” tuturnya.
(dam)
