Aboe Bakar Alhabsyi Tegaskan PKS Jadi Oposisi Bermartabat

JAKARTA - Di saat sejumlah partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih bermanuver dan belum jelas arah politiknya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap politik dalam periode pemerintahan ke depan.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya akan menjadi oposisi yang bermartabat. ”Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil. Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda,” ujarnya dalam Dialektika Demokrasi dengan tema “Gerindra Gabung Ancaman Kursi Koalisi?” di Media Center DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi III DPR menuturkan meski sebagai oposisi, namun selama pemerintah menjalankan kebijakan sesuai kepentingan rakyat, partainya pasti mendukung kebijakan tersebut. ”Tapi, sebaliknya kalau tidak sesuai kepentingan rakyat, kamilah yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah,” tegasnya.

Politikus yang akrab disapa Habib Aboe ini melanjutkan sikap tegas PKS diambil karena selain eksekutif yang kuat, juga diperlukan legislatif yang kuat. Dan untuk mewujudkan hal itu pemerintahan Jokowi perlu “sparing partner” agar maksimal dalam melayani rakyat.
”Kalau tidak ada lawan seimbang, pertandingan tentu tidak akan menarik,” imbuhnya.

Menurutnya, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. ”Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga. Kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu. Begitu juga dengan negara, kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti,” urainya.

Karena itu, PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan. ”Kita belajar dari PDIP, dia sudah periode santai. Biasanya, oposisi sebentar yang bermartabat begini, biasanya tahun depan akan menang,” cetusnya.

Terkait dengan sikap Partai Gerindra yang bertemu dengan elite PDIP, Habib menilai hal itu merupakan keputusan internal Gerindra, bukan dari keputusan Koalisi Adil Makmur. ”BPN sudah selesai, 28 Juni lalu dibubarkan. Jadi sudah nggak ada lagi koalisi dan silakan mengambil tindakan masing-masing,” tandasnya.

Namun demikian, sambung dia, langkah Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rivalnya di Pilpres 2019 memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai, terutama yang selama ini mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. ”Gerindra merapat ke koalisi itu akan ada yang merasa kurang nyaman. Takut enggak kebagian gara-gara Gerindra masuk nanti ada yang kurang, ada yang takut kurang porsi,” pungkasnya.