Penambahan Parpol Koalisi Pro-Jokowi Bisa Picu Keretakan

JAKARTA - Penambahan partai politik dalam koalisi pendukung Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dinilai bisa menimbulkan persoalan baru, yakni keretakan di internal koalisi.

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan, potensi munculnya dua blok di internal koalisi saat ini sudah terjadi.

Adanya pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu yang tidak diketahui parpol koalisi lainnya, bisa menimbulkan keretakan di internal koalisi.

Begitu pula adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019) lalu.

Pertemuan para ketua umum parpol koalisi yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tidak dihadiri Megawati, mengindikasikan adanya potensi keretakan koalisi.

”Pertemuan di Lebak Bulus dan Teuku Umar, bisa memunculkan dua matahari, bisa blok Golkar dkk atau Nasdem dkk dan blok yang dikomandoi PDIP dan Gerindra, itu bisa menimbulkan kerepotan. Ini kita belum bicara soal (pentingnya-red) control di parlemen,” katanya.

Arya menilai situasi seperti ini akan menyulitkan Jokowi. Tidak hanya soal pemerintahan lima tahun ke depan, tapi soal penentuan kabinet yang tidak diajukan secara dominan oleh Jokowi, tapi digerakkan oleh parpol-parpol lain.

"Bayangkan kalau saya jadi ketum parpol tertentu, tapi struktur kepartaian digerakkan kelompok lain. Presiden bisa kehilangan muka karena manuver yang tidak digerakkan oleh Presiden atau mungkin justru digerakkan Presiden untuk mengetahui siapa saja yang ingin bermanuver dan sebagainya,” katanya.