Banyak Parpol Incar Kursi Menteri, PDIP: Kepentingan 2024
Jum'at, 19 Juli 2019 - 20:15 WIB
Banyak Parpol Incar Kursi Menteri, PDIP: Kepentingan 2024
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) mengincar jatah menteri pada kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin 2019-2024.
Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan engajukan sepuluh proposal kursi menteri. Nasdem pun demikian.
Partai yang dipimpin Surya Paloh ini berharap dapat kursi lebih banyak karena perolehan kursi di parlemen yang meningkat.
Bahkan, partai lain yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf pun disebut-sebut mengincar kursi menteri. Seperti PAN dan Demokrat, meski hingga saat ini sikap kedua partai tersebut belum jelas apakah akan memilih oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.
Politikus PDIP Trimedya Panjaitan mengakui partai politik (parpol) berkepentingan untuk mendapatkan kursi menteri. Hal tersebut dinilainya bukan semata-mata karena kepentingan kekuasaan sesaat saja, namun lebih karena pertarungan politik pada 2024 semakin sengit.
”2024 pertarungan itu benar-benar the real final. Tidak seperti yang sekarang sehingga semua partai berkepentingan kadernya ada di pemerintahan,” tutur Trimedya, Jumat (19/7/2019).
Anggota Komisi III ini mengatakan bagi parpol yang kadernya berada di pemerintahan, jembatan komunikasi dengam rakyatnya lebih jelas.
”Seorang menteri punya privilege (keistimewaa), jaringan, terus jadi tokoh juga. Tujuannya pasti dalam rangka 2024, bukan semata-mata kekuasaan itu, tapi bagaimana kekuasaan itu bisa digunakan untuk kepentingan 2024,” katanya.
Disinggung mengenai jatah kursi menteri yang diinginkan PDIP dalam kabinet mendatang, Trimedya mengatakan partainya menganut sistem demokrasi terpimpin.
Dengan demikian, nama kader yang diajukan kepada Jokowi untuk dipilih sebagai menteri tergantung pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
”Kalau soal menteri semua yang mengatur adalah Ibu (Megawati-red) yang menentukan siapa kadernya yang akan duduk sebagai menteri, tentu setelah berkomunikasi dengan Pak Jokowi. PDIP dapat jatah berapa, dan ke mana saja diberikan. Kalau kami sifatnya menunggu. Siapa yang ditunjuk dan berapa jatahnya,” tuturnya.
Mengenai namanya yang disebut-sebut berpotensi dipilih sebagai Jaksa Agung, Trimedya mengatakan hal itu semua juga tergantung Megawati dan Jokowi.
”Itu juga kan tergantung Ibu. Kita sebagai kader menunggu karena semua pasti tahu kalau ada kader-kader yang mencoba jalan sendiri, pasti sudah tahu jugalah bagaimana peristiwa-peristiwa yang lalu sehingga tidak ada juga yang akan berani. Apalagi di kami itu senternya Ibu. Kita menerima saja apa dan bagaimana komunikasi dengan Ibu,” tuturnya.
Apalagi, menurut Trimedya, Megawati juga selalu melakukan pertemuan secara rutin dengan Jokowi. “Tentu mereka juga membicarakan yang terbaik bagi negara ini,” paparnya.
Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan engajukan sepuluh proposal kursi menteri. Nasdem pun demikian.
Partai yang dipimpin Surya Paloh ini berharap dapat kursi lebih banyak karena perolehan kursi di parlemen yang meningkat.
Bahkan, partai lain yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf pun disebut-sebut mengincar kursi menteri. Seperti PAN dan Demokrat, meski hingga saat ini sikap kedua partai tersebut belum jelas apakah akan memilih oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.
Politikus PDIP Trimedya Panjaitan mengakui partai politik (parpol) berkepentingan untuk mendapatkan kursi menteri. Hal tersebut dinilainya bukan semata-mata karena kepentingan kekuasaan sesaat saja, namun lebih karena pertarungan politik pada 2024 semakin sengit.
”2024 pertarungan itu benar-benar the real final. Tidak seperti yang sekarang sehingga semua partai berkepentingan kadernya ada di pemerintahan,” tutur Trimedya, Jumat (19/7/2019).
Anggota Komisi III ini mengatakan bagi parpol yang kadernya berada di pemerintahan, jembatan komunikasi dengam rakyatnya lebih jelas.
”Seorang menteri punya privilege (keistimewaa), jaringan, terus jadi tokoh juga. Tujuannya pasti dalam rangka 2024, bukan semata-mata kekuasaan itu, tapi bagaimana kekuasaan itu bisa digunakan untuk kepentingan 2024,” katanya.
Disinggung mengenai jatah kursi menteri yang diinginkan PDIP dalam kabinet mendatang, Trimedya mengatakan partainya menganut sistem demokrasi terpimpin.
Dengan demikian, nama kader yang diajukan kepada Jokowi untuk dipilih sebagai menteri tergantung pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
”Kalau soal menteri semua yang mengatur adalah Ibu (Megawati-red) yang menentukan siapa kadernya yang akan duduk sebagai menteri, tentu setelah berkomunikasi dengan Pak Jokowi. PDIP dapat jatah berapa, dan ke mana saja diberikan. Kalau kami sifatnya menunggu. Siapa yang ditunjuk dan berapa jatahnya,” tuturnya.
Mengenai namanya yang disebut-sebut berpotensi dipilih sebagai Jaksa Agung, Trimedya mengatakan hal itu semua juga tergantung Megawati dan Jokowi.
”Itu juga kan tergantung Ibu. Kita sebagai kader menunggu karena semua pasti tahu kalau ada kader-kader yang mencoba jalan sendiri, pasti sudah tahu jugalah bagaimana peristiwa-peristiwa yang lalu sehingga tidak ada juga yang akan berani. Apalagi di kami itu senternya Ibu. Kita menerima saja apa dan bagaimana komunikasi dengan Ibu,” tuturnya.
Apalagi, menurut Trimedya, Megawati juga selalu melakukan pertemuan secara rutin dengan Jokowi. “Tentu mereka juga membicarakan yang terbaik bagi negara ini,” paparnya.
(dam)
