DPR Dukung Rencana Pemerintah Menaikkan Gaji TNI
Selasa, 16 Juli 2019 - 20:30 WIB
DPR Dukung Rencana Pemerintah Menaikkan Gaji TNI
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan gaji TNI mendapatkan dukungan dari DPR. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan selama ini negara sangat mengandalkan peran personel TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
”Mereka ini sudah berkorban waktu bahkan jiwanya untuk kedaulatan NKRI. Karena itu sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik bagi perseonel TNI. Kalau Bu Menkeu mengatakan akan ada kenaikan kesejahteraan perseonel TNI, itu sejalan dengan yang sering disampaikan Presiden Jokowi,” ujar Charles, Selasa (16/7/2019).
Politikus PDIP ini mengatakan, selain menaikkan gaji, pemerintah harus juga memperhatikan fasilitas lainnya seperti perumahan prajurit yang sampai saat ini masih banyak personel TNI yang belum memiliki tempat tinggal dan juga kesehatan TNI dan keluarganya. ”Setahu saya masih 40% dari perseonel aktif TNI yang memiliki tempat tinggal. Jadi masih banyak PR-PR lain yang harus dikerjakan berkaitan dengan kesejahteraan anggota TNI,” tuturnya.
Dari sisi fasilitas kesehatan, menurut Charles, fasilitas rumah sakit TNI juga masih jauh dari cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan personel TNI yang jumlahnya mencapai lebih dari 400.000. “Tentu saya, kita DPR sangat mendukung karena anggota TNI kita sangat mengandalkan mereka, saudara- sauara kita yang telah memiliki jalur militer untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” katanya.
Senada, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Pada pagu indikatif 2020 total anggaran Kemhan mencapai sekitar Rp126,5 triliun. Naik sekitar Rp17,5 triliun dari 2019 sebesar Rp108 triliun.
Karena itu, kata Kharis, rencana pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan personel TNI sudah sesuai dengan yang selama ini diperjuangkan Komisi I. ”Saya kira itu yang kami perjuangkan selama ini juga karena kesejahteraan TNI masih sangat kurang karena sebagian mereka idealnya adalah orang-orang yang memang harus siap dimobilisasi selama 24 jam,” katanya.
Politikus PKS ini mengaku belum mengetahui persis besaran kenaikan anggaran khusus untuk kesejahteraan personel TNI, namun diakuinya selama ini masih jauh dari kata layak. ”Kami menginginkan harus besar (kenaikannya). Selama ini masih jauh,” katanya.
”Mereka ini sudah berkorban waktu bahkan jiwanya untuk kedaulatan NKRI. Karena itu sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik bagi perseonel TNI. Kalau Bu Menkeu mengatakan akan ada kenaikan kesejahteraan perseonel TNI, itu sejalan dengan yang sering disampaikan Presiden Jokowi,” ujar Charles, Selasa (16/7/2019).
Politikus PDIP ini mengatakan, selain menaikkan gaji, pemerintah harus juga memperhatikan fasilitas lainnya seperti perumahan prajurit yang sampai saat ini masih banyak personel TNI yang belum memiliki tempat tinggal dan juga kesehatan TNI dan keluarganya. ”Setahu saya masih 40% dari perseonel aktif TNI yang memiliki tempat tinggal. Jadi masih banyak PR-PR lain yang harus dikerjakan berkaitan dengan kesejahteraan anggota TNI,” tuturnya.
Dari sisi fasilitas kesehatan, menurut Charles, fasilitas rumah sakit TNI juga masih jauh dari cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan personel TNI yang jumlahnya mencapai lebih dari 400.000. “Tentu saya, kita DPR sangat mendukung karena anggota TNI kita sangat mengandalkan mereka, saudara- sauara kita yang telah memiliki jalur militer untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” katanya.
Senada, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) bakal mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Pada pagu indikatif 2020 total anggaran Kemhan mencapai sekitar Rp126,5 triliun. Naik sekitar Rp17,5 triliun dari 2019 sebesar Rp108 triliun.
Karena itu, kata Kharis, rencana pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan personel TNI sudah sesuai dengan yang selama ini diperjuangkan Komisi I. ”Saya kira itu yang kami perjuangkan selama ini juga karena kesejahteraan TNI masih sangat kurang karena sebagian mereka idealnya adalah orang-orang yang memang harus siap dimobilisasi selama 24 jam,” katanya.
Politikus PKS ini mengaku belum mengetahui persis besaran kenaikan anggaran khusus untuk kesejahteraan personel TNI, namun diakuinya selama ini masih jauh dari kata layak. ”Kami menginginkan harus besar (kenaikannya). Selama ini masih jauh,” katanya.
(cip)
