Diprotes, Rencana Pemerintah Terapkan Umrah Digital
Selasa, 16 Juli 2019 - 18:38 WIB
Diprotes, Rencana Pemerintah Terapkan Umrah Digital
A
A
A
JAKARTA - Rencana Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo) Rudiantara menggandeng dua raksasa e-commerce, Tokopedia dan Traveloka dalam digitalisasi penyelenggaraan umrah dinilai menyalahi Undang-Undang (UU) No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Selain itu, umrah digital juga dianggap akan mematikan ribuan agen travel umrah. Hal itu disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) dan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh).
Mereka pun bersiap untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Digitalisasi adalah keniscayaan. Alih-alih mendorong Unicorn Tokped dan Traveloka untuk jualan umrah yang bertentangan dengan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sebaiknya Kominfo memfasilitasi PPIU yang saat ini jumlahnya lebih dari 1.000 travel untuk goes digital," kata Direktur Eksekutif AMPHURI, Ali Basuki Rochmad kepada SINDOnews, Selasa (16/7/2019).
Dia menegaskan, asosiasi siap melayangkan protes atas rencana digitalisasi umrah oleh Kominfo. "Protes tertulis belum karena AMPHURI masih mencari surat resmi/tertulis Kominfo tentang penunjukan dua e-commerce tersebut. Rencananya kami ingin bertemu Kemenag dan Kominfo untuk masalah ini," ujar Ali.
Secara Terpisah, Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Ali Mohammad Amin mengungkapkan, rencana pengembangan Traveloka dan Tokopedia dengan merambah jasa perjalanan umrah bakal memberatkan agen travel konvesional. "Sebelum mematikan agen travel konvensional, mestinya Pak Menteri Rudiantara harus membaca aturan," ujar Amin.
Menurut dia, pemerintah harus konsisten mematuhi undang-undang dan jangan mengorbankan perusahaan kecil untuk mengambil keuntungan.
"Inikan UU yang dibuat dan jangan memberikan contoh yang buruk apalagi sudah disahkan di beberapa waktu lalu. Umrah itu dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang mendapaktan izin dari pemerintah (Kemenag)," tuturnya.
Amin mendesak memintah pemerintah agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. "Kan agen travel konvesional kita masih kecil, janganlah dikorbankan," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim mengatakan akan mengkaji dan mendalami masalah tersebut.
"Kami akan mengoordinasikan dengan kementerian terkait," ucapnya.
Dia mengamini kalau sudah ada asosiasi haji dan umrah yang melayangkan protes atas rencana digitalisasi umrah.
Namun Arfi enggan menjawab apakah selama ini sudah ada komunikasi dari Kominfo ke Kemenag sehubungan rencana digitalisasi umrah di Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia dan Arab Saudi berkomitmen menjalin kerja sama dalam bidang industri digital. Kedua negara sepakat untuk mengembangkan potensi ekonomi digital, terutama terkait kegiatan umrah.
Hubungan bilateral ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara da
Pemerintah Arab Saudi yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah Alswaha, di Riyadh.
"Kami berkomitmen menjadikan kerjasama ini tidak sekadar MoU atau Memorandum of Understanding, melainkan MoA, yakni Memorandum of Action," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat 5 Juli 2019.
Menkominfo mengungkap, pasar umrah merupakan captive market yang potensial, baik untuk Arab Saudi maupun Indonesia. Karena semua umat Muslim akan menunaikan ibadah umrah.
Kolaborasi dengan Arab Saudi antara lain mencakup inisiasi pengembangan Umrah Digital Enterprise, yang diyakini mampu menjadi solusi bersama memecahkan masalah utama di seluruh rantai umrah.
Selain itu dua startup unicorn Indonesia, Tokopedia dan Traveloka akan mengambil bagian dalam kolaborasi ini sebagai perwakilan industri Indonesia. "Kami bangga dapat menghadirkan dua unicorn dari Indonesia: Tokopedia dan Traveloka. Saya percaya ini adalah awal dari kolaborasi kita di ekonomi digital untuk mendukung Visi 2030 Arab Saudi dan juga visi Indonesia yang merupakan ekonomi digital terbesar di ASEAN," kata Rudiantara.
Selain itu, umrah digital juga dianggap akan mematikan ribuan agen travel umrah. Hal itu disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) dan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh).
Mereka pun bersiap untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Digitalisasi adalah keniscayaan. Alih-alih mendorong Unicorn Tokped dan Traveloka untuk jualan umrah yang bertentangan dengan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sebaiknya Kominfo memfasilitasi PPIU yang saat ini jumlahnya lebih dari 1.000 travel untuk goes digital," kata Direktur Eksekutif AMPHURI, Ali Basuki Rochmad kepada SINDOnews, Selasa (16/7/2019).
Dia menegaskan, asosiasi siap melayangkan protes atas rencana digitalisasi umrah oleh Kominfo. "Protes tertulis belum karena AMPHURI masih mencari surat resmi/tertulis Kominfo tentang penunjukan dua e-commerce tersebut. Rencananya kami ingin bertemu Kemenag dan Kominfo untuk masalah ini," ujar Ali.
Secara Terpisah, Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Ali Mohammad Amin mengungkapkan, rencana pengembangan Traveloka dan Tokopedia dengan merambah jasa perjalanan umrah bakal memberatkan agen travel konvesional. "Sebelum mematikan agen travel konvensional, mestinya Pak Menteri Rudiantara harus membaca aturan," ujar Amin.
Menurut dia, pemerintah harus konsisten mematuhi undang-undang dan jangan mengorbankan perusahaan kecil untuk mengambil keuntungan.
"Inikan UU yang dibuat dan jangan memberikan contoh yang buruk apalagi sudah disahkan di beberapa waktu lalu. Umrah itu dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang mendapaktan izin dari pemerintah (Kemenag)," tuturnya.
Amin mendesak memintah pemerintah agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. "Kan agen travel konvesional kita masih kecil, janganlah dikorbankan," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim mengatakan akan mengkaji dan mendalami masalah tersebut.
"Kami akan mengoordinasikan dengan kementerian terkait," ucapnya.
Dia mengamini kalau sudah ada asosiasi haji dan umrah yang melayangkan protes atas rencana digitalisasi umrah.
Namun Arfi enggan menjawab apakah selama ini sudah ada komunikasi dari Kominfo ke Kemenag sehubungan rencana digitalisasi umrah di Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia dan Arab Saudi berkomitmen menjalin kerja sama dalam bidang industri digital. Kedua negara sepakat untuk mengembangkan potensi ekonomi digital, terutama terkait kegiatan umrah.
Hubungan bilateral ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara da
Pemerintah Arab Saudi yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah Alswaha, di Riyadh.
"Kami berkomitmen menjadikan kerjasama ini tidak sekadar MoU atau Memorandum of Understanding, melainkan MoA, yakni Memorandum of Action," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat 5 Juli 2019.
Menkominfo mengungkap, pasar umrah merupakan captive market yang potensial, baik untuk Arab Saudi maupun Indonesia. Karena semua umat Muslim akan menunaikan ibadah umrah.
Kolaborasi dengan Arab Saudi antara lain mencakup inisiasi pengembangan Umrah Digital Enterprise, yang diyakini mampu menjadi solusi bersama memecahkan masalah utama di seluruh rantai umrah.
Selain itu dua startup unicorn Indonesia, Tokopedia dan Traveloka akan mengambil bagian dalam kolaborasi ini sebagai perwakilan industri Indonesia. "Kami bangga dapat menghadirkan dua unicorn dari Indonesia: Tokopedia dan Traveloka. Saya percaya ini adalah awal dari kolaborasi kita di ekonomi digital untuk mendukung Visi 2030 Arab Saudi dan juga visi Indonesia yang merupakan ekonomi digital terbesar di ASEAN," kata Rudiantara.
(dam)
