Perkara Pileg 2019 Menumpuk, MK: Saksi Harus Relevan dan Berkualitas
Selasa, 16 Juli 2019 - 18:31 WIB
Perkara Pileg 2019 Menumpuk, MK: Saksi Harus Relevan dan Berkualitas
A
A
A
JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengimbau kepada seluruh pihak Pemohon, Termohon dan Terkait dalam sidang sengketa Pileg 2019 untuk menghadirkan saksi yang relevan dan berkualitas sesuai perkara.
Hakim Konstitusi, Saldi Isra mengatakan MK tidak akan memberikan ruang yang lebih banyak kepada saksi pun dengan keterangan ahli mengingat banyaknya jumlah perkara dengan waktu yang terbatas.
"Karena memang ada kemungkinan semua pihak bisa mendatangkan ahli, saksi, serta menghadirkan surat, tolong diperhatikan dan diperhitungan saksi yang betul-betul relevan, cari yang berkualitas bukan terpaku pada kuantitas. Kalau hanya untuk menerangkan angka-angka yang dipindahkan, atau yang dirasa kurang dan sebagainya, untuk apa pakai ahli, itu kan tidak relevan," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Menurut Saldi, MK memberikan prioritas bagi Pemohon dan Termohon yaitu KPU dalam menghadirkan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan. Lantaran dua pihak langsung berhadapan dalam perkara sengketa hasil Pileg 2019.
"Kendati demikian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tetap memberikan ruang untuk pihak terkait dan Bawaslu bila ingin dan merasa perlu untuk menghadirkan saksi dan ahli. Akan tetapi, akan lebih baik bila tiap pihak bisa menahan diri untuk tidak menghadirkan, ini demi speedy trial yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat," urainya.
Begitupun dengan Hakim MK Aswanto yang mengatakan kesembilan hakim konstitusi akan memberikan batasan saksi dan ahli sesuai dengan karakteristik perkara.
"Anda semua harus mengoptimalkan pada bukti-bukti berupa surat, itu yang harus dioptimalkan, bukan saksi atau ahli," tegasnya.
Hakim Konstitusi, Saldi Isra mengatakan MK tidak akan memberikan ruang yang lebih banyak kepada saksi pun dengan keterangan ahli mengingat banyaknya jumlah perkara dengan waktu yang terbatas.
"Karena memang ada kemungkinan semua pihak bisa mendatangkan ahli, saksi, serta menghadirkan surat, tolong diperhatikan dan diperhitungan saksi yang betul-betul relevan, cari yang berkualitas bukan terpaku pada kuantitas. Kalau hanya untuk menerangkan angka-angka yang dipindahkan, atau yang dirasa kurang dan sebagainya, untuk apa pakai ahli, itu kan tidak relevan," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Menurut Saldi, MK memberikan prioritas bagi Pemohon dan Termohon yaitu KPU dalam menghadirkan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan. Lantaran dua pihak langsung berhadapan dalam perkara sengketa hasil Pileg 2019.
"Kendati demikian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tetap memberikan ruang untuk pihak terkait dan Bawaslu bila ingin dan merasa perlu untuk menghadirkan saksi dan ahli. Akan tetapi, akan lebih baik bila tiap pihak bisa menahan diri untuk tidak menghadirkan, ini demi speedy trial yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat," urainya.
Begitupun dengan Hakim MK Aswanto yang mengatakan kesembilan hakim konstitusi akan memberikan batasan saksi dan ahli sesuai dengan karakteristik perkara.
"Anda semua harus mengoptimalkan pada bukti-bukti berupa surat, itu yang harus dioptimalkan, bukan saksi atau ahli," tegasnya.
(kri)
