Ajukan 9 Kader untuk Posisi Menteri, Ini Penjelasan PPP
Senin, 15 Juli 2019 - 19:52 WIB
Ajukan 9 Kader untuk Posisi Menteri, Ini Penjelasan PPP
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengusulkan sembilan nama untuk menduduki posisi menteri Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Sembilan nama tersebut berasal dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) maupun Fraksi PPP. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP enggan menyebut siapa saja nama yang diusulkan itu.
“Kan sudah beredar di medsos kalau PPP ajukan sembilan nama mulai dari Ketum (Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa) sampai para perempuan anggota Fraksi PPP yang gesit lah. Kita lihat siapa yang dibackup Pak Jokowi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Kendati demikian Arsul enggan menyebutkan nama-nama yang diajukannya. Yang jelas PPP akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan. “Ya tentu ada. Cuma kan orangnya siapa, tergantung nanti PPP dengar dulu mau dikasih apa,” ujar Sekretaris Fraksi itu.
Mengenai permintaan Jokowi mengenai menteri yang berani, menurut Arsul, PPP menafsirkan bahwa menteri harus bisa berpikir dan bekerja secara out of the box. Dalam bahasa Jokowi, tidak bekerja secara linier dan biasa-biasa saja. Tetapi, harus kreatif dalam melampaui pencapaian pemerintah selama ini.
“Saya kira banyak contohnya, terutama sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan investasi,” tutur Arsul.
Meski begitu, anggota Komisi III DPR itu menegaskan partainya tidak mengincar posisi menteri tertentu atau mempertahankan posisi menteri yang sudah didapatkan.Sebab PPP, kata dia, berniat membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. PPP ikhlas mendapatkan posisi apa pun yang diberikan, termasuk jika jatah menteri PPP hari ini diganti.
“Ya enggak apa-apa, itu kan memang hal prerogatif presiden,” ucapnya.
Terkait rencana reshuffle kabinet menjelang berakhirnya periode Kabinet Kerja Jilid I, Arsul mengakui isu itu yang belum dijawab oleh Jokowi hingga hari ini.
Mengenai wacana perampingan kementerian dan kelembagaan karena mengganggu efektivitas dan efisiensi pemerintah, menurut dia, bisa saja itu terjadi.
“Itu kemungkinan-kemungkinan atau opsi-opsi yang juga bisa dipilih, seperti apa yang akan menjadi keputusan Jokowi kira itulah yang digodok, beliau tentu dibantu para ahli yang ada di Istana,” tuturnya.
“Kan sudah beredar di medsos kalau PPP ajukan sembilan nama mulai dari Ketum (Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa) sampai para perempuan anggota Fraksi PPP yang gesit lah. Kita lihat siapa yang dibackup Pak Jokowi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Kendati demikian Arsul enggan menyebutkan nama-nama yang diajukannya. Yang jelas PPP akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan. “Ya tentu ada. Cuma kan orangnya siapa, tergantung nanti PPP dengar dulu mau dikasih apa,” ujar Sekretaris Fraksi itu.
Mengenai permintaan Jokowi mengenai menteri yang berani, menurut Arsul, PPP menafsirkan bahwa menteri harus bisa berpikir dan bekerja secara out of the box. Dalam bahasa Jokowi, tidak bekerja secara linier dan biasa-biasa saja. Tetapi, harus kreatif dalam melampaui pencapaian pemerintah selama ini.
“Saya kira banyak contohnya, terutama sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan investasi,” tutur Arsul.
Meski begitu, anggota Komisi III DPR itu menegaskan partainya tidak mengincar posisi menteri tertentu atau mempertahankan posisi menteri yang sudah didapatkan.Sebab PPP, kata dia, berniat membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. PPP ikhlas mendapatkan posisi apa pun yang diberikan, termasuk jika jatah menteri PPP hari ini diganti.
“Ya enggak apa-apa, itu kan memang hal prerogatif presiden,” ucapnya.
Terkait rencana reshuffle kabinet menjelang berakhirnya periode Kabinet Kerja Jilid I, Arsul mengakui isu itu yang belum dijawab oleh Jokowi hingga hari ini.
Mengenai wacana perampingan kementerian dan kelembagaan karena mengganggu efektivitas dan efisiensi pemerintah, menurut dia, bisa saja itu terjadi.
“Itu kemungkinan-kemungkinan atau opsi-opsi yang juga bisa dipilih, seperti apa yang akan menjadi keputusan Jokowi kira itulah yang digodok, beliau tentu dibantu para ahli yang ada di Istana,” tuturnya.
(dam)
