Amien Rais: Demokrasi Bodong Jika Tanpa Oposisi
Senin, 15 Juli 2019 - 18:59 WIB
Amien Rais: Demokrasi Bodong Jika Tanpa Oposisi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menilai demokrasi bodong tanpa oposisi. Maka itu, oposisi dianggapnya sangat penting bagi alam demokrasi.
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi enggak ada oposisi gitu," ujar Amien Rais di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Sehingga, Amien Rais menilai sangat berbahaya jika Parlemen menjadi juru bicara pemerintah. "Kalau Parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif, itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," tegas mantan ketua MPR RI ini.
Maka itu, dia meminta agar keberadaan oposisi tidak dianggap sebagai masalah besar. "Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru hara, itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," jelasnya.
Kendati demikian, dia meminta agar rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto tidak diwujudkan dalam bentuk bagi-bagi kursi menteri.
"Teruskan merajut merah putih, jangan sampai pecah, tetapi soal kekuasaan berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi dan itulah imbas demokrasi, kalau itu terjadi kita enggak usah ada seperti gempa bumi," katanya.
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi enggak ada oposisi gitu," ujar Amien Rais di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Sehingga, Amien Rais menilai sangat berbahaya jika Parlemen menjadi juru bicara pemerintah. "Kalau Parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif, itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," tegas mantan ketua MPR RI ini.
Maka itu, dia meminta agar keberadaan oposisi tidak dianggap sebagai masalah besar. "Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru hara, itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," jelasnya.
Kendati demikian, dia meminta agar rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto tidak diwujudkan dalam bentuk bagi-bagi kursi menteri.
"Teruskan merajut merah putih, jangan sampai pecah, tetapi soal kekuasaan berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi dan itulah imbas demokrasi, kalau itu terjadi kita enggak usah ada seperti gempa bumi," katanya.
(kri)
