Redakan Tensi Politik, IMM Ajak Rakyat Bersatu Usai Pilpres

Jum'at, 05 Juli 2019 - 15:47 WIB
Redakan Tensi Politik,...
Redakan Tensi Politik, IMM Ajak Rakyat Bersatu Usai Pilpres
A A A
PEKANBARU - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta semua pihak yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 untuk menjaga persatuan dan kesatuan. IMM mengamati sejauh ini tensi politik masih terus memanas walau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita amati sejauh ini tensi politik masih memanas usai ada putusan MK terkait siapa pemenangnya. Ini terlihat dari pembicaraan di media sosial. Kita berharap semua pihak untuk menahan diri dan bersatu padu," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM, Najih Prastiyo Jumat (5/7/2019).

Hal itu diungkapkan Najih Prastiyo dalam acara Rakornas IMM di Pekanbaru, Riau. Terkait tidak turunnya tensi politik di masyarakat, IMM mengeluarkan beberapa pernyataan. Semua elite poltik harus saling rangkul.

"Poin kita, IMM mendesak semua pihak menghormati putusan MK. Sementara kepada pemenang Pilpres Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'aruf Amin. Pemenang Pilpres harus merangkul dan merajut kembali persatuan bangsa. Presiden dan akil presiden harus menjahit robekan dan keterbelahan bangsa selama pilpres berlangsung," pintanya.

Selain itu IMM juga mendesak kepada pihak yang nantinya berada dipihak oposisi untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena sebagai negara demokrasi harus ada yang mengontrol pemerintah.

"Kepada pihak yang kalah, jika tidak menghendaki untuk bergabung dalam kabinet, hendaknya melakukan kritik-kritik yang kontruktif dalam upaya membangun kemajuan bangsa," pintanya.

Sementara kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk profesional dalam menyusun kabinet. Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus dijauhkan selama Jokowi Maaruf memimpin. Janji politik selama kampanye juga harus ditunaikan.

"Kepada partai pengusung pemenang, hendaknya kader-kader yang menduduki jabatan kenegaraan, menjalankan pemerintahan dengan amanah dan tangung jawab. Hindari segala macam penyimpangan sebagaimana praktik KKN. Presiden harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan layak," pintanya.
(maf)
Berita Terkait
PKKMB UMJ Kenalkan Organisasi...
PKKMB UMJ Kenalkan Organisasi Otonom Muhammadiyah ke Mahasiswa Baru
Tanwir XXXII, Immawan...
Tanwir XXXII, Immawan Zaki Resmi Maju sebagai Calon Ketua Umum DPP IMM
Seluruh Peserta Kongres...
Seluruh Peserta Kongres ke-XXII Terima LPJ Pengurus DPP GMNI Periode 2019-2022
Daftar Aset dan Kekayaan...
Daftar Aset dan Kekayaan Organisasi Islam Muhammadiyah
5 Fakta Muhammadiyah,...
5 Fakta Muhammadiyah, Organisasi yang Mengangkat Ganjar-Mahfud Jadi Anggota Kehormatan
Sejumlah Orang Bubarkan...
Sejumlah Orang Bubarkan Pelantikan Pengurus Organisasi Mahasiswa di Hotel Jakarta
Berita Terkini
Kejagung Periksa Febrie...
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah sebagai Saksi terkait Sprindik Baru Kasus TPPU, Kok Bisa?
KPK Dalami Pertemuan...
KPK Dalami Pertemuan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dengan Menhut Raja Juli
KPK Sita Catatan Keuangan...
KPK Sita Catatan Keuangan usai Geledah Rumah Dinas hingga Kantor Bupati Lombok Barat
7 Kasus Pencucian Uang...
7 Kasus Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, Nilainya Tembus Belasan Triliun hingga Penjara Seumur Hidup
Gugatan terhadap Waketum...
Gugatan terhadap Waketum dan Sekjen PPP Dicabut, Kader Pilih Fokus Konsolidasi Partai
Hari Bhayangkara ke-80,...
Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Hadiahi Istri Arist Merdeka Sirait Ziarah Holyland
Infografis
18 Kolonel AD Pecah...
18 Kolonel AD Pecah Bintang usai Promosi Jabatan di Februari 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved