KSAD: Perlu Komponen Cadangan untuk Jaga Kedaulatan NKRI
KSAD: Perlu Komponen Cadangan untuk Jaga Kedaulatan NKRI
A
A
A
JAKARTA - Salah satu persoalan besar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI adalah jumlah personel TNI yang tidak sebanding dengan luas wilayah. Untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan berbagai terobosan seperti perlunya komponen cadangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dalam Roundtable Discussion dengan tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD RI Tahun 1945” yang digelar Lembaga Pengkajian MPR di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (2/7/2019).
”Bicara menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, personel TNI masih kurang. Di tengah keterbatasan anggaran kita perlu mencari solusi, yaitu komponen cadangan. Solusi ini masih digunakan negara-negara maju dan negara kaya. Kita mencari terobosan di tengah keterbatasan anggaran,” tutur Andika.
Andika mencontohkan, saat pengamanan Pemilu 2019, jumlah personel TNI AD hanya sekitar 300.000 orang sedangkan jumlah TPS mencapai lebih dari 800.000 TPS. “Tidak mungkin personel TNI AD mengamankan setiap TPS,” tuturnya.
Karena itu, kata Andika, perlu komponen cadangan di luar tentara reguler. Solusi ini digunakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Bahkan, di Amerika, komponen cadangan melakukan berbagai tugas termasuk tugas tempur di luar negeri.
Selain menggunakan komponen cadangan, Andika menyebutkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI juga perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan negara lain. “Kita tidak bermusuhan dengan orang (negara) lain,” ujarnya.
Andika mencontohkan, negara Venezuela tersebut menjadi miskin mendadak lantaran negara asing ikut campur dalam kemelut di dalam negerinya. “Inilah yang disebut sebagai proxy war. Intinya Indonesia bisa juga menjadi sasaran. Mungkin juga melalui orang di Indonesia sendiri yang sudah terkena pengaruh,” jelasnya.
Untuk itu, Andika mengharapkan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. ”Kita perlu menjaga komunikasi atau hubungan internasional yang lebih dekat supaya kita tidak diganggu,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dalam Roundtable Discussion dengan tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD RI Tahun 1945” yang digelar Lembaga Pengkajian MPR di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (2/7/2019).
”Bicara menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, personel TNI masih kurang. Di tengah keterbatasan anggaran kita perlu mencari solusi, yaitu komponen cadangan. Solusi ini masih digunakan negara-negara maju dan negara kaya. Kita mencari terobosan di tengah keterbatasan anggaran,” tutur Andika.
Andika mencontohkan, saat pengamanan Pemilu 2019, jumlah personel TNI AD hanya sekitar 300.000 orang sedangkan jumlah TPS mencapai lebih dari 800.000 TPS. “Tidak mungkin personel TNI AD mengamankan setiap TPS,” tuturnya.
Karena itu, kata Andika, perlu komponen cadangan di luar tentara reguler. Solusi ini digunakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Bahkan, di Amerika, komponen cadangan melakukan berbagai tugas termasuk tugas tempur di luar negeri.
Selain menggunakan komponen cadangan, Andika menyebutkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI juga perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan negara lain. “Kita tidak bermusuhan dengan orang (negara) lain,” ujarnya.
Andika mencontohkan, negara Venezuela tersebut menjadi miskin mendadak lantaran negara asing ikut campur dalam kemelut di dalam negerinya. “Inilah yang disebut sebagai proxy war. Intinya Indonesia bisa juga menjadi sasaran. Mungkin juga melalui orang di Indonesia sendiri yang sudah terkena pengaruh,” jelasnya.
Untuk itu, Andika mengharapkan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. ”Kita perlu menjaga komunikasi atau hubungan internasional yang lebih dekat supaya kita tidak diganggu,” tambahnya.
(cip)
Explore More