Bertemu Pansel, Antasari Usulkan Pembentukan Dewan Pengawas KPK
Selasa, 02 Juli 2019 - 17:53 WIB
Bertemu Pansel, Antasari Usulkan Pembentukan Dewan Pengawas KPK
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai pentingnya pembentukan dewan pengawas KPK. Menurutnya KPK perlu diawasi sebagaimana lembaga-lembaga lainya.
“Usulan saya pribadi tadi, perlu dewan pengawas. Bagaimana pun (KPK-red) harus dikontrol. Apa? Kontrol kinerja, berapa laporan yang masuk, berapa dari tingkat penyelidikan, penyelidikan ke penyidikan, dan seterusnya,” kata Antasari seusai bertemu Panita Seleksi (pansel) KPK di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (2/7/2019).
Menurut dia, Dewan Pengawas nantinya harus beranggotakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dengan perkara di KPK.
“Tidak punya kepentingan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Tentunya mereka tokoh masyarakat lah yg peduli dengan penegakkan antikorupsi,” tuturnya.
Dia mencontohkan pers di Indonesia pun diawasi oleh Dewan Pers. Maka dari itu dewan pengawas harus berada di luar KPK. “Di luar KPK, nanti bagaimana ininya kita lihat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Antasari menuturkan hal tersebut tidak perlu dilakukan revisi undang-undang. Dia menilai cukup diatur melalui peraturan pemerintah (PP).
“Biasanya undang-undang tuh yang pokok pokok saja, nomenklatur di PP. Sehingga kalau kita mau mengubah sistem di dalam tidak harus merubah undang-undang,” tuturnya.
“Usulan saya pribadi tadi, perlu dewan pengawas. Bagaimana pun (KPK-red) harus dikontrol. Apa? Kontrol kinerja, berapa laporan yang masuk, berapa dari tingkat penyelidikan, penyelidikan ke penyidikan, dan seterusnya,” kata Antasari seusai bertemu Panita Seleksi (pansel) KPK di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (2/7/2019).
Menurut dia, Dewan Pengawas nantinya harus beranggotakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dengan perkara di KPK.
“Tidak punya kepentingan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Tentunya mereka tokoh masyarakat lah yg peduli dengan penegakkan antikorupsi,” tuturnya.
Dia mencontohkan pers di Indonesia pun diawasi oleh Dewan Pers. Maka dari itu dewan pengawas harus berada di luar KPK. “Di luar KPK, nanti bagaimana ininya kita lihat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Antasari menuturkan hal tersebut tidak perlu dilakukan revisi undang-undang. Dia menilai cukup diatur melalui peraturan pemerintah (PP).
“Biasanya undang-undang tuh yang pokok pokok saja, nomenklatur di PP. Sehingga kalau kita mau mengubah sistem di dalam tidak harus merubah undang-undang,” tuturnya.
(dam)
