Ini Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCO
Senin, 01 Juli 2019 - 18:52 WIB
Ini Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCO
A
A
A
JAKARTA - Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menghadiri pertemuan The 133rd/134th Sessions of Customs Co-operation Council dari tanggal 27-29 Juni 2019 di kantor pusat World Customs Organization (WCO) di Brussels. Council merupakan badan pembuat keputusan tertinggi di WCO, yang setiap sidangnya dihadiri pimpinan tertinggi Bea Cukai negara-negara anggota WCO.
Sidang membahas berbagai topik kepabeanan, dan terkait posisi Indonesia antara lain follow-up dialog dengan World Bank terkait Ease of Doing Business (EODB) dan Time Release Study, WTO dan framework of standard on e-commerce, amandemen 2022 version of the Harmonized System serta aksesi Kosovo di keanggotaan WCO.
Sidang juga memilih dan menetapkan Korea sebagai Director of Capacity Building, India sebagai Director of Compliance and Facilitation, dan Uganda sebagai Chair of Council 2020.
Selama sidang berlangsung, Indonesia aktif melakukan intervensi untuk posisi usulan ataupun dukungan, diantaranya: (a) WCO agar meningkatkan level program capacity building yang mencetak lebih banyak customs experts sehingga mendukung sharing resources antar negara anggota, dalam konteks ini DJBC akan mengusulkan lebih banyak lagi experts-nya (b) mendukung WCO untuk amandemen Revised Kyoto Convention (prosedur kepabeanan), mengusulkan konten lebih up-to-date dan struktur lebih dinamis (dalam bentuk special annex), sehingga fleksibel memudahkan aksesi negara anggota, serta (c) WCO agar merubah strategi di bidang pengawasan dari model pertukaran data ke joint operation/joint investigation/joint post seizures analysis. WCO juga agar mendukung Indonesia terkait PNR-gov yang pertukaran datanya dengan maskapai Eropa masih terkendala karena EU directive tentang data privacy.
Indonesia juga mendapatkan apresiasi dan kepercayaan WCO untuk ditindaklanjuti DJBC, antara lain (a) kembali terpilih menjadi Vice Chair on WCO Integrity sub-commitee 2019/2020, (b) kembali terpilih dalam keanggotaan WCO Audit committee 2019/2020, (c) terpilih sebagai salah satu Gender Equality and Diversity (GED) champion 2019 dan mandat GED awareness di region Asia Pasifik, (d) terpilih sebagai co-hosting WCO Technology conference 2020, (e) Diusulkan region Asia Pasifik untuk menjadi vice-chair WCO Asia/Pacific region 2020/2022, (f) Kontribusi wajib Indonesia 2019/2020 pun meningkat menjadi 0,419% atau Euro 64.052,87.
Selama mengikuti pertemuan Council Session, Indonesia juga melaksanakan penandatanganan dua MoU yaitu pertukaran data electronic Certificate of Origin dengan China Customs, dan kick-off proses Mutual Recognition Agreement - Authorized Economic Operator dengan Hongkong Customs serta melakukan pertemuan bilateral dengan delapan negara (Australia, Ethiopia, USA, PNG, RDTL, Belgia, Uruguay, UAE), untuk meningkatkan kerjasama kepabeanan di bidang capacity building dan pertukaran informasi.
Sidang kali ini turut didampingi delegasi dari Kementerian PAN-RB dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam rangka observasi untuk proses pengembangan organisasi bidang kerjasama kepabeanan international, khususnya penguatan tugas fungsi Atase Keuangan di Perwakilan Luar Negeri yang saat ini efektif baru ada di Belgia, Hong Kong, Singapura, Jepang dan akan menyusul Abu Dhabi, termasuk juga penugasan customs experts dari DJBC di organisasi internasional seperti WCO.
Sidang membahas berbagai topik kepabeanan, dan terkait posisi Indonesia antara lain follow-up dialog dengan World Bank terkait Ease of Doing Business (EODB) dan Time Release Study, WTO dan framework of standard on e-commerce, amandemen 2022 version of the Harmonized System serta aksesi Kosovo di keanggotaan WCO.
Sidang juga memilih dan menetapkan Korea sebagai Director of Capacity Building, India sebagai Director of Compliance and Facilitation, dan Uganda sebagai Chair of Council 2020.
Selama sidang berlangsung, Indonesia aktif melakukan intervensi untuk posisi usulan ataupun dukungan, diantaranya: (a) WCO agar meningkatkan level program capacity building yang mencetak lebih banyak customs experts sehingga mendukung sharing resources antar negara anggota, dalam konteks ini DJBC akan mengusulkan lebih banyak lagi experts-nya (b) mendukung WCO untuk amandemen Revised Kyoto Convention (prosedur kepabeanan), mengusulkan konten lebih up-to-date dan struktur lebih dinamis (dalam bentuk special annex), sehingga fleksibel memudahkan aksesi negara anggota, serta (c) WCO agar merubah strategi di bidang pengawasan dari model pertukaran data ke joint operation/joint investigation/joint post seizures analysis. WCO juga agar mendukung Indonesia terkait PNR-gov yang pertukaran datanya dengan maskapai Eropa masih terkendala karena EU directive tentang data privacy.
Indonesia juga mendapatkan apresiasi dan kepercayaan WCO untuk ditindaklanjuti DJBC, antara lain (a) kembali terpilih menjadi Vice Chair on WCO Integrity sub-commitee 2019/2020, (b) kembali terpilih dalam keanggotaan WCO Audit committee 2019/2020, (c) terpilih sebagai salah satu Gender Equality and Diversity (GED) champion 2019 dan mandat GED awareness di region Asia Pasifik, (d) terpilih sebagai co-hosting WCO Technology conference 2020, (e) Diusulkan region Asia Pasifik untuk menjadi vice-chair WCO Asia/Pacific region 2020/2022, (f) Kontribusi wajib Indonesia 2019/2020 pun meningkat menjadi 0,419% atau Euro 64.052,87.
Selama mengikuti pertemuan Council Session, Indonesia juga melaksanakan penandatanganan dua MoU yaitu pertukaran data electronic Certificate of Origin dengan China Customs, dan kick-off proses Mutual Recognition Agreement - Authorized Economic Operator dengan Hongkong Customs serta melakukan pertemuan bilateral dengan delapan negara (Australia, Ethiopia, USA, PNG, RDTL, Belgia, Uruguay, UAE), untuk meningkatkan kerjasama kepabeanan di bidang capacity building dan pertukaran informasi.
Sidang kali ini turut didampingi delegasi dari Kementerian PAN-RB dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam rangka observasi untuk proses pengembangan organisasi bidang kerjasama kepabeanan international, khususnya penguatan tugas fungsi Atase Keuangan di Perwakilan Luar Negeri yang saat ini efektif baru ada di Belgia, Hong Kong, Singapura, Jepang dan akan menyusul Abu Dhabi, termasuk juga penugasan customs experts dari DJBC di organisasi internasional seperti WCO.
(akn)
