Kementerian PPPA: Lansia Bukan Beban Negara

Senin, 01 Juli 2019 - 08:38 WIB
Kementerian PPPA: Lansia Bukan Beban Negara
Kementerian PPPA: Lansia Bukan Beban Negara
A A A
BENGKULU - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menegaskan lanjut usia (lansia) tidak membebankan negara.

Jumlah penduduk lansia yang semakin bertambah ternyata berpotensi memberikan banyak keuntungan jika mereka tetap tangguh, sehat dan produktif.

“Lansia bukanlah beban negara. Justru mereka adalah ‘penyangga pembangunan’, karena para lansia dengan kematangan pola hidup dan pikirnya merupakan 'penjaga nilai', menjadi tuntunan hidup antargenerasi,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Pengetasan Kemiskinan Kemen PPPA, Titi Eko saat Pertemuan Akbar Nasional Bersama 3.000 Lansia yang merupakan rangkaian Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Minggu 30 Juni 2019.

Titi menjelaskan sebagai penduduk "senior", lansia juga memiliki sejumlah kelebihan. “Selain menjadi penyangga pembangunan nasional, mereka juga menjadi pelestari nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pemelihara sekaligus pewaris budaya bangsa kepada generasi sesudahnya. Karena itu, para lansia butuh dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar untuk membuat mereka merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Menurut dia, menjadikan lansia sejahtera lahir dan batin bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat termasuk organisasi sosial, organisasi profesi, akademi, LSM dan kelompok masyarakat lainnya.

"Peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lansia dapat menjadi daya ungkit dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara,” tambah Titi.

Berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, jumlah lansia sebanyak 23,4 juta jiwa atau 8,97% dari total penduduk Indonesia. Nantinya pada 2050, satu dari empat penduduk Indonesia adalah penduduk lansia dan lebih mudah menemukan penduduk lansia dibandingkan bayi atau balita.

Dipilihnya Kabupaten Kepahiang sebagai lokasi pertemuan akbar bersama lansia, kata Titi, bukan tanpa alasan. Namun melihat komitmen Kabupaten Kepahiang dalam memberikan ruang dan penghargaan pada jasa-jasa kelompok lansia.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengungkapkan perlu upaya sinergis dan strategis yang prolansia dalam memberdayakan mereka agar lebih sehat, produktif, kreatif, mandiri, dan sejahtera.

“Hal ini dapat dilakukan melalui kewirausahaan dan kegiatan kreatif yang mampu merangsang produktivitas ekonomi para lansia,” ungkapnya.

Bupati Kepahiang, Hidayattullah Sjahid mengatakan, di daerahnya telah dibentuk kelompok kerja model lanjut usia responsif gender Maju Mandiri Sejahtera dan kelompok lansia di setiap desa/kelurahan.

“Kegiatan pada kelompok lansia tersebut antara lain senam lansia, posyandu lansia, dan kelompok usaha bersama (Kube) lansia. Kabupaten Kepahiang juga telah memiliki pondok silaturahmi lansia yang merupakan kepedulian dari tokoh masyarakat untuk menyediakan tempat berkumpulnya lansia,” jelasnya.

Melalui Pertemuan Akbar Nasional Bersama 3.000 Lansia dengan tema Gerakan Sayangi Lansia, Semua Lansia adalah Orangtua Kita, Titi menjelaskan Kemen-PPPA ingin menandai puncak Peringatan HLUN yang rencananya akan dilaksanakan pada 4 Juli 2019 di Bandung dengan acara yang menggembirakan untuk kelompok lansia, khususnya dalam memberikan kebahagiaan bagi lansia dengan berkumpul bersama komunitasnya.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan juga mampu memahami pentingnya perlindungan dan pemberdayaan kelompok lansia, khususnya perempuan lansia, dan lansia pada umumnya,” tutur Titi.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6007 seconds (0.1#10.140)