Pemilu Usai, Ketua DPR Ajak Akhiri Polarisasi di Masyarakat
Minggu, 30 Juni 2019 - 15:39 WIB
Pemilu Usai, Ketua DPR Ajak Akhiri Polarisasi di Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong semua komunitas bergiat mengakhiri polarisasi masyarakat. Harmoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus segera dipulihkan. Memulihkan persatuan dan kesatuan akan menjadikan Indonesia negara yang kuat dan kompetitif.
Menurutnya, masalah yang mengemuka sejak sebelum dan sepanjang periode tahun politik 2019 adalah polarisasi masyarakat. Dari sebutan kampret versus cebong menjadi 01 versus 02. Rivalitas itu nyata-nyata tidak sehat dan juga tidak produktif. Fakta tentang polarisasi masyarakat ini harus disikapi dengan sangat serius dan bersungguh-sungguh.
"Sebagai sebuah kecenderungan yang tidak sehat dan tidak produktif, polarisasi masyarakat tidak boleh berlarut-larut. Pada gilirannya, polarisasi itu akan berdampak pada ketahanan nasional," ujar Bamsoet, Minggu (30/6/2019).
Menurutnya, pemerintah, DPR dan semua institusi negara bersama organisasi besar di bidang keagamaan telah menunjukan keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap masalah polarisasi ini.
Berbagai pendekatan terus diupayakan untuk mengakhir polarisasi. Namun, tanpa kesadaran, kemauan dan peran serta masyarakat, semua upaya pendekatan itu akan sia-sia. Sebab, pada akhirnya, faktor penentu ada pada kemauan serta niat baik dan tulus semua komunitas di negara ini.
"Kini, seharusnya tidak ada lagi rivalitas politik antar-komunitas, karena tahun politik 2019 yang memuncak pada Pilpres – Pileg telah berakhir, dan telah difinalisasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019. Biarlah panggung rivalitas politik itu selanjutnya diisi dan dilakoni oleh para politisi sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya masing-masing," urainya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa bagi para politisi, tidak ada rivalitas abadi, tidak ada pula musuh abadi dan tidak ada teman atau anggota koalisi yang abadi. "Satu-satunya yang abadi dalam politik adalah kepentingan.
Kalau sudah bicara tentang kepentingan, selalu muncul pertanyaan siapa mendapat apa dan siapa yang harus lebih didahulukan. Kalau sudah begitu, jelas bahwa tidak ada alasan sedikit pun bagi semua elemen akar rumput masyarakat Indonesia untuk mempertahankan atau merawat polarisasi sekarang ini," pungkas Bamsoet.
Menurutnya, masalah yang mengemuka sejak sebelum dan sepanjang periode tahun politik 2019 adalah polarisasi masyarakat. Dari sebutan kampret versus cebong menjadi 01 versus 02. Rivalitas itu nyata-nyata tidak sehat dan juga tidak produktif. Fakta tentang polarisasi masyarakat ini harus disikapi dengan sangat serius dan bersungguh-sungguh.
"Sebagai sebuah kecenderungan yang tidak sehat dan tidak produktif, polarisasi masyarakat tidak boleh berlarut-larut. Pada gilirannya, polarisasi itu akan berdampak pada ketahanan nasional," ujar Bamsoet, Minggu (30/6/2019).
Menurutnya, pemerintah, DPR dan semua institusi negara bersama organisasi besar di bidang keagamaan telah menunjukan keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap masalah polarisasi ini.
Berbagai pendekatan terus diupayakan untuk mengakhir polarisasi. Namun, tanpa kesadaran, kemauan dan peran serta masyarakat, semua upaya pendekatan itu akan sia-sia. Sebab, pada akhirnya, faktor penentu ada pada kemauan serta niat baik dan tulus semua komunitas di negara ini.
"Kini, seharusnya tidak ada lagi rivalitas politik antar-komunitas, karena tahun politik 2019 yang memuncak pada Pilpres – Pileg telah berakhir, dan telah difinalisasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019. Biarlah panggung rivalitas politik itu selanjutnya diisi dan dilakoni oleh para politisi sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya masing-masing," urainya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa bagi para politisi, tidak ada rivalitas abadi, tidak ada pula musuh abadi dan tidak ada teman atau anggota koalisi yang abadi. "Satu-satunya yang abadi dalam politik adalah kepentingan.
Kalau sudah bicara tentang kepentingan, selalu muncul pertanyaan siapa mendapat apa dan siapa yang harus lebih didahulukan. Kalau sudah begitu, jelas bahwa tidak ada alasan sedikit pun bagi semua elemen akar rumput masyarakat Indonesia untuk mempertahankan atau merawat polarisasi sekarang ini," pungkas Bamsoet.
(pur)
