PKB Usul Kemendikbud-Kemenristekdikti Dilebur
Rabu, 26 Juni 2019 - 01:47 WIB
PKB Usul Kemendikbud-Kemenristekdikti Dilebur
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan adanya peleburan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah harus berani melakukan revolusi dalam dunia pendidikan. Salah satu yang dinilainya mendesak adalah menyatukan lembaga kementerian yang mengurusi masalah pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi satu kesatuan yang tidak terputus.
Di sisi lain, kurikulum pendidikan juga harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh (holistic), sehingga kualitas pendidikan ke depan semakin lebih baik. Apalagi dalam visi pemerintahan Joko Widodo ke depan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas.
"Kita ingin pemisahan dua lembaga kementerian antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti menjadi satu keberlangsungan yang tidak terputus. Ini digabung saja. Kalau perlu lembaga pendidikan keagamaan yang sekarang berada di Kementerian Agama dimasukkan saja menjadi satu di Kementerian Pendidikan sehingga tidak terpisah-pisah seperti sekarang," tutur politikus yang akrab disapa Cak Imin ini di sela Gala Premier Film "Say I Love You" di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019) malam.
Menurut Cak Imin, penggabungan kedua lembaga pendidikan tersebut mutlak diperlukan karena saat ini tanggung jawab pengelolaan pendidikan dasar dan kejuruan sudah ditangani pemerintah daerah. "Sehingga kementerian ini hanya Kementerian Pendidikan Nasional yang tugasnya melakukan standarisasi pada yang sifatnya kebijakan umum terkait materi, karena sebenarnya sekolah menengah sampai atas kan sudah ditangani daerah," paparnya.
Cak Imin juga menyarankan dalam pembenahan sistem pendidikan, pemerintah perlu melibatkan sejumlah sekolah yang selama ini dinilai sukses untuk ikut menyusun atau merumuskan kebijakan- kebijakan terkait pendidikan nasional.
Apakah dalam kabinet mendatang PKB akan mengincar Kementerian Pendidikan? Cak Imin mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada pembicaraan mengenai kursi kabinet dengan Jokowi. "Tapi nanti pada saatnya kami akan diajak bicara," urainya.
PKB akan mengusulkan sejumlah nama, tidak hanya dari kader PKB saja, tapi juga tokoh di luar kader yang dinilai memiliki kapasitas mumpuni sebagai menteri. "Semua yang bagus kita usulkan, tapi kita tidak tahu berapa yang diterima," katanya.
Disinggung mengenai sistem zonasi yang saat ini menjadi polemik di masyarakat, Cak Imin mengatakan bahwa secara ide dan kebutuhan pemerataan kualitas pendidikan, kebijakan sistem zonasi harus dihargai. "Orang yang menolak zonasi biasanya lebih karena kepentingan masing-masing. Ini lebih pada soal tahapan. Saya lihat zonasi ini lebih pada pemerataan kualitas pendidikan," pungkasnya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah harus berani melakukan revolusi dalam dunia pendidikan. Salah satu yang dinilainya mendesak adalah menyatukan lembaga kementerian yang mengurusi masalah pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi satu kesatuan yang tidak terputus.
Di sisi lain, kurikulum pendidikan juga harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh (holistic), sehingga kualitas pendidikan ke depan semakin lebih baik. Apalagi dalam visi pemerintahan Joko Widodo ke depan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas.
"Kita ingin pemisahan dua lembaga kementerian antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti menjadi satu keberlangsungan yang tidak terputus. Ini digabung saja. Kalau perlu lembaga pendidikan keagamaan yang sekarang berada di Kementerian Agama dimasukkan saja menjadi satu di Kementerian Pendidikan sehingga tidak terpisah-pisah seperti sekarang," tutur politikus yang akrab disapa Cak Imin ini di sela Gala Premier Film "Say I Love You" di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019) malam.
Menurut Cak Imin, penggabungan kedua lembaga pendidikan tersebut mutlak diperlukan karena saat ini tanggung jawab pengelolaan pendidikan dasar dan kejuruan sudah ditangani pemerintah daerah. "Sehingga kementerian ini hanya Kementerian Pendidikan Nasional yang tugasnya melakukan standarisasi pada yang sifatnya kebijakan umum terkait materi, karena sebenarnya sekolah menengah sampai atas kan sudah ditangani daerah," paparnya.
Cak Imin juga menyarankan dalam pembenahan sistem pendidikan, pemerintah perlu melibatkan sejumlah sekolah yang selama ini dinilai sukses untuk ikut menyusun atau merumuskan kebijakan- kebijakan terkait pendidikan nasional.
Apakah dalam kabinet mendatang PKB akan mengincar Kementerian Pendidikan? Cak Imin mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada pembicaraan mengenai kursi kabinet dengan Jokowi. "Tapi nanti pada saatnya kami akan diajak bicara," urainya.
PKB akan mengusulkan sejumlah nama, tidak hanya dari kader PKB saja, tapi juga tokoh di luar kader yang dinilai memiliki kapasitas mumpuni sebagai menteri. "Semua yang bagus kita usulkan, tapi kita tidak tahu berapa yang diterima," katanya.
Disinggung mengenai sistem zonasi yang saat ini menjadi polemik di masyarakat, Cak Imin mengatakan bahwa secara ide dan kebutuhan pemerataan kualitas pendidikan, kebijakan sistem zonasi harus dihargai. "Orang yang menolak zonasi biasanya lebih karena kepentingan masing-masing. Ini lebih pada soal tahapan. Saya lihat zonasi ini lebih pada pemerataan kualitas pendidikan," pungkasnya.
(thm)
