Mendikbud Akan Evaluasi PPDB dan Lapor ke Presiden
Senin, 24 Juni 2019 - 15:46 WIB
Mendikbud Akan Evaluasi PPDB dan Lapor ke Presiden
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan mengevaluasi penerapan Peraturan Mendikbud Nomor 51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini menimbulkan kekisruhan di sejumlah daerah, serta melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau evaluasi akan tiap saat, pasti itu, apa yang kita lakukan sekarang ini kan evaluasi tahun sebelumnya. Apalagi pak presiden sudah meganjurkan untuk dievaluasi, maka setelah ini akan segera dievaluasi, dan saya akan lapor ke pak Presiden,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy sebelum Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Muhadjir memaparkan bahwa Permendikbud tentang PPDB ini sudah dirilis sejak Desember 2018 di mana sudah ada 6 bulan lebih persiapan, sosialisasi dan diseminasi . Bahkan, aturannya diturunkan sampai ke level peraturan bupati dan wali kota di mana seharusnya sudah selesai pada Maret 2019. Itu semua dilakukan dengan harapan tidak ada kekisruhan.
Untuk itu, Muhadjir berharap bahwa ke depannya, pemerintah daerah (pemda) akan lebih disiplin di tahun-tahun mendatang dalam memahami kebijakan PPDB dan zonasi ini. Daerah juga harus responsif dalam merespons setiap masalah yang muncul sehingga kekisruhan tidak perlu terjadi. Dia juga mengingatkan agar jangan ada yang main-main terhadap peserta didik.
“Intinya, di beberapa daerah nggak ada maslaah kan, jadi ada daerah yang cukup responsif, ada beberapa daerah yang mungkin disitu persoalannya lebih kompleks, maka solusinya juga tak seperti di daerah lain,” terangnya.
Terkait kekisruhan di Surabaya, Dia melihat bahwa masalah ini muncul karena memang belum mendapatkan sosialisasi dan ada juga orangtua yang berpura-pura tidak mendapatkan sosialisasi dengan harapan bahwa keinginannya untuk anaknya bersekolah di sekolah negeri tersebut bisa terpenuhi.
“Masyarakat ini ada yang memang belum tersosialisasi, dan ada yang pura-pura sudah tersosialisasi. Karena dia masih berharap keinginannya bisa terpenuhi,” jawabnya.
“Karena itu, saya mohon masyarakat mulai menyadari bahwa namanya era sekolah favorit itu udah selesai. Karena sekarang nggak ada sekolah yang isinya anak-anak tertentu terutama yang mereka yang dari proses passing grade, yang relatif homogen, nggak ada sekarang. Sekolah favorit yang homogen sudah nggak ada lagi, sekarang relatif heterogen,” imbau Muhadjir.
“Kalau evaluasi akan tiap saat, pasti itu, apa yang kita lakukan sekarang ini kan evaluasi tahun sebelumnya. Apalagi pak presiden sudah meganjurkan untuk dievaluasi, maka setelah ini akan segera dievaluasi, dan saya akan lapor ke pak Presiden,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy sebelum Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Muhadjir memaparkan bahwa Permendikbud tentang PPDB ini sudah dirilis sejak Desember 2018 di mana sudah ada 6 bulan lebih persiapan, sosialisasi dan diseminasi . Bahkan, aturannya diturunkan sampai ke level peraturan bupati dan wali kota di mana seharusnya sudah selesai pada Maret 2019. Itu semua dilakukan dengan harapan tidak ada kekisruhan.
Untuk itu, Muhadjir berharap bahwa ke depannya, pemerintah daerah (pemda) akan lebih disiplin di tahun-tahun mendatang dalam memahami kebijakan PPDB dan zonasi ini. Daerah juga harus responsif dalam merespons setiap masalah yang muncul sehingga kekisruhan tidak perlu terjadi. Dia juga mengingatkan agar jangan ada yang main-main terhadap peserta didik.
“Intinya, di beberapa daerah nggak ada maslaah kan, jadi ada daerah yang cukup responsif, ada beberapa daerah yang mungkin disitu persoalannya lebih kompleks, maka solusinya juga tak seperti di daerah lain,” terangnya.
Terkait kekisruhan di Surabaya, Dia melihat bahwa masalah ini muncul karena memang belum mendapatkan sosialisasi dan ada juga orangtua yang berpura-pura tidak mendapatkan sosialisasi dengan harapan bahwa keinginannya untuk anaknya bersekolah di sekolah negeri tersebut bisa terpenuhi.
“Masyarakat ini ada yang memang belum tersosialisasi, dan ada yang pura-pura sudah tersosialisasi. Karena dia masih berharap keinginannya bisa terpenuhi,” jawabnya.
“Karena itu, saya mohon masyarakat mulai menyadari bahwa namanya era sekolah favorit itu udah selesai. Karena sekarang nggak ada sekolah yang isinya anak-anak tertentu terutama yang mereka yang dari proses passing grade, yang relatif homogen, nggak ada sekarang. Sekolah favorit yang homogen sudah nggak ada lagi, sekarang relatif heterogen,” imbau Muhadjir.
(pur)
