Zonasi PPDB Diakui Tak Bisa Selesaikan Masalah Sekejap
Jum'at, 21 Juni 2019 - 15:11 WIB
Zonasi PPDB Diakui Tak Bisa Selesaikan Masalah Sekejap
A
A
A
JAKARTA - Sistem zonasi sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak diprotes wali murid. Bahkan, tak sedikit dari mereka meminta sistem PPDB melalui zonasi itu dihapuskan.
Kosman Karman, salah satu orang tua murid pun mengaku sempat bingung dengan sistem tersebut. "Karena saya dengar di Depok, karena saya lokasinya di Depok, SMA 1, SMANSA rusuh," ujar Kosman dalam diskusi bertajuk Sistem Zonasi Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Polemik dan Kebermanfaatannya di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).
Bahkan, dia mendengar kabar ada orang tua murid yang menunggu antrian di sekolah sejak pukul 23.00 WIB. "Saya enggak tahu menginap dimana, atau orientasinya apa, karena tidak ada kepastian, akhirnya rusuh, kemudian beberapa orang tua katanya merusak fasilitas sekolah," ujarnya.
Berkaca pada peristiwa itu, dia menilai seharusnya ada edukasi kepada masyarakat. "Hal-hal seperti ini lah saya kira perlu ada semacam edukasi publik ya terhadap masyarakat secara keseluruhan bahwa kebijakan-kebijakan itu memang tidak bisa serta merta menyelesaikan sebuah masalah dalam waktu sekejap," imbuhnya.
Dia mengatakan, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan teknis kebijakan pemerintah pusat secara detail di lapangan. "Sehingga setiap orang tua, setiap calon peserta didik baru punya semacam perasaan kepastian akan wilayahnya. Saya sebagai orang tua hanya butuh satu hal bahwa saya dapat kepastian akan dilayani," tuturnya.
Kosman Karman, salah satu orang tua murid pun mengaku sempat bingung dengan sistem tersebut. "Karena saya dengar di Depok, karena saya lokasinya di Depok, SMA 1, SMANSA rusuh," ujar Kosman dalam diskusi bertajuk Sistem Zonasi Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Polemik dan Kebermanfaatannya di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).
Bahkan, dia mendengar kabar ada orang tua murid yang menunggu antrian di sekolah sejak pukul 23.00 WIB. "Saya enggak tahu menginap dimana, atau orientasinya apa, karena tidak ada kepastian, akhirnya rusuh, kemudian beberapa orang tua katanya merusak fasilitas sekolah," ujarnya.
Berkaca pada peristiwa itu, dia menilai seharusnya ada edukasi kepada masyarakat. "Hal-hal seperti ini lah saya kira perlu ada semacam edukasi publik ya terhadap masyarakat secara keseluruhan bahwa kebijakan-kebijakan itu memang tidak bisa serta merta menyelesaikan sebuah masalah dalam waktu sekejap," imbuhnya.
Dia mengatakan, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan teknis kebijakan pemerintah pusat secara detail di lapangan. "Sehingga setiap orang tua, setiap calon peserta didik baru punya semacam perasaan kepastian akan wilayahnya. Saya sebagai orang tua hanya butuh satu hal bahwa saya dapat kepastian akan dilayani," tuturnya.
(pur)
