Gerindra Desak Pembahasan Bentuk TGPF Kerusuhan 21-22 Mei
Selasa, 28 Mei 2019 - 15:03 WIB
Gerindra Desak Pembahasan Bentuk TGPF Kerusuhan 21-22 Mei
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tentang kerusuhan 21-22 Mei 2019. Usulan tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid dalam interupsinya di rapat paripurna hari ini.
"Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta," kata Sodik di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Karena, kata dia, banyak kasus hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa kerusuhan tersebut. "Banyak kasus-kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung," ujar Sodik yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Menurut dia, kerusuhan 21-22 Mei adalah peristiwa bencana nasional yang harus disikapi bersama. "Marilah kita sekarang melakukan sebuah upaya baru, tim gabungan pencari fakta agar tidak lagi utang masa lalu, kasus Munir, kasus Novel Baswedan, kasus Trisakti, yang sering menjadi beban bagi orang-orang yang dituduh karena tidak tuntas," katanya.
Sementara Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi tidak sependapat dengan usulan Sodik Mujahid tersebut. "Masyarakat tidak perlu menunggu adanya panitia-panitia khusus yang dibentuk untuk menelusuri hal tersebut," kata Taufiqulhadi dalam kesempatan yang sama.
"Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta," kata Sodik di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Karena, kata dia, banyak kasus hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa kerusuhan tersebut. "Banyak kasus-kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung," ujar Sodik yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Menurut dia, kerusuhan 21-22 Mei adalah peristiwa bencana nasional yang harus disikapi bersama. "Marilah kita sekarang melakukan sebuah upaya baru, tim gabungan pencari fakta agar tidak lagi utang masa lalu, kasus Munir, kasus Novel Baswedan, kasus Trisakti, yang sering menjadi beban bagi orang-orang yang dituduh karena tidak tuntas," katanya.
Sementara Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi tidak sependapat dengan usulan Sodik Mujahid tersebut. "Masyarakat tidak perlu menunggu adanya panitia-panitia khusus yang dibentuk untuk menelusuri hal tersebut," kata Taufiqulhadi dalam kesempatan yang sama.
(maf)
