BPN Klaim Demokrat Resmi Tinggalkan Koalisi Indonesia Adil Makmur
BPN Klaim Demokrat Resmi Tinggalkan Koalisi Indonesia Adil Makmur
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat secara resmi meninggalkan Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun Demokrat cuci tangan.
Hal itu terungkap saat muncul video yang diunggah Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Video itu berisi adegan serah terima Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, yang sebelumnya menjadi jubir BPN kepada elite TKN.
Hal ini dilakukan mereka sesuai acara talkshow Mata Najwa, Rabu (22/5) malam. Video tersebut juga sempat di-retweet oleh Ferdinand. Hal itu juga dibenarkan Andre bahwa Demokrat sudah menyampaikan pindah haluan politik pascapenetapan pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Dia (Ferdinand) sudah cerita, kita (Demokrat) pindah (haluan politik). Ya sudah, kalau pindah kita serah terimain saja. Ayo kita bikin videonya ya lucu-lucuan saja,” kata anggota Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra itu saat dihubungi wartawan di Jakarta kemarin.
Andre menjelaskan, ia menyerahterimakan Ferdinand yang sebelumnya merupakan perwakilan Partai Demokrat di BPN kepada TKN yang diwakili Abdul Kadir Karding. Hal ini juga disaksikan oleh elite TKN lainnya, Meutya Hafid, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. “Disaksikan oleh Yunarto dan Meutia Hafid,” imbuhnya.
Andre juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Ferdinand di BPN selama 8 bulan ini. Tapi yang jelas sikap elite Demokrat dan Ferdinand selama ini sudah menunjukkan sikap akan keluar dari koalisi ini. Jadi apa yang dilakukan dalam video itu menunjukkan keadaan sebenarnya. “Ya simbol bahwa Demokrat akan berpindah ke TKN,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku bahwa itu video candaan selepas acara talkshow pada Rabu malam. Karena sikap resmi Partai Demokrat belum diputuskan. “Itu video cuma canda-candaan saja selepas acara Mata Najwa tadi malam. Saya pribadi harus menunggu sikap partai, baru kemudian mengambil sikap,” kata Ferdinand saat dihubungi.
Namun, lanjut Ferdinand, jika Partai Demokrat di kemudian hari berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, tentu dia akan ikut kebijakan partai. Namun bergabungnya Demokrat dengan pemerintah tidak akan menjadikan dirinya mengekor begitu saja. “Saya tetap akan di jalur kritis mengawal negara ini karena loyalitas saya hanya kepada negara dan bangsa,” tuturnya.
Ferdinand menegaskan bahwa Partai Demokrat hingga saat ini belum pernah menyatakan bergabung secara resmi dengan pemerintahan. Karena posisi Demokrat tetap sebagai partai penyeimbang saat ini. Dan Demokrat akan mendukung kebijakan yang baik dan prorakyat serta akan menolak kebijakan yang tidak prorakyat.
“Nanti di pemerintahan periode kedua Jokowi, Demokrat juga belum bersikap apakah akan bergabung atau tidak. Tapi yang pasti Demokrat semangatnya hanya untuk membangun bangsa dan negara dalam situasi damai,” terang Ferdinand.
Namun Ferdinand menegaskan bahwa Demokrat sudah tidak ikut campur tangan lagi sebagai mitra koalisi dalam gugatan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dilakukan pada Jumat (24/5) siang nanti. “Apabila BPN meminta, tentu Demokrat akan membantu,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, Asrul Sani, menuturkan, koalisi itu kesepakatan politik dan itu sifatnya dinamis. Hal ini sangat tergantung dari apa yang ditawarkan pihak yang ingin berkoalisi dan apa yang bisa diberikan dalam peran-peran politik dan pemerintahan oleh pasangan 01 dan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Asrul mengatakan sejauh ini KIK yang terdiri atas 10 parpol, PDIP, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, Partai NasDem, Perindo, PSI, PKPI, dan PBB, belum pernah duduk bersama untuk membahas kemungkinan koalisi baru dengan Demokrat maupun PAN. ”Yang ada adalah Pak Jokowi mengundang para ketum (parpol koalisi) untuk meminta masukan dan itu semua sudah dilakukan, kecuali Pak Surya Paloh yang masih di luar negeri,” katanya.
Menurut Sekjen PPP itu, Jokowi merupakan tipe pemimpin yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan demi menjaga kekompakan yang ada dalam parpol KIK. PPP sendiri mengaku menyerahkan masalah koalisi dengan PAN dan Demokrat. Alasannya Jokowi-Kiai Ma’ruf-lah yang mendapatkan mandat dari mayoritas rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin.
”Tentu nanti karena ini baru bilateral ya, nanti akan ada multilateralnya (pertemuan bersama para ketum parpol koalisi) pada saatnya. Tentu yang kami pahami, Pak Jokowi kan juga menggali dulu satu per satu (ketum parpol), kemudian ketika pertemuan bersama dibahas pandangan masing-masing,” tutur Asrul.
Hal itu terungkap saat muncul video yang diunggah Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Video itu berisi adegan serah terima Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, yang sebelumnya menjadi jubir BPN kepada elite TKN.
Hal ini dilakukan mereka sesuai acara talkshow Mata Najwa, Rabu (22/5) malam. Video tersebut juga sempat di-retweet oleh Ferdinand. Hal itu juga dibenarkan Andre bahwa Demokrat sudah menyampaikan pindah haluan politik pascapenetapan pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Dia (Ferdinand) sudah cerita, kita (Demokrat) pindah (haluan politik). Ya sudah, kalau pindah kita serah terimain saja. Ayo kita bikin videonya ya lucu-lucuan saja,” kata anggota Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra itu saat dihubungi wartawan di Jakarta kemarin.
Andre menjelaskan, ia menyerahterimakan Ferdinand yang sebelumnya merupakan perwakilan Partai Demokrat di BPN kepada TKN yang diwakili Abdul Kadir Karding. Hal ini juga disaksikan oleh elite TKN lainnya, Meutya Hafid, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. “Disaksikan oleh Yunarto dan Meutia Hafid,” imbuhnya.
Andre juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Ferdinand di BPN selama 8 bulan ini. Tapi yang jelas sikap elite Demokrat dan Ferdinand selama ini sudah menunjukkan sikap akan keluar dari koalisi ini. Jadi apa yang dilakukan dalam video itu menunjukkan keadaan sebenarnya. “Ya simbol bahwa Demokrat akan berpindah ke TKN,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku bahwa itu video candaan selepas acara talkshow pada Rabu malam. Karena sikap resmi Partai Demokrat belum diputuskan. “Itu video cuma canda-candaan saja selepas acara Mata Najwa tadi malam. Saya pribadi harus menunggu sikap partai, baru kemudian mengambil sikap,” kata Ferdinand saat dihubungi.
Namun, lanjut Ferdinand, jika Partai Demokrat di kemudian hari berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, tentu dia akan ikut kebijakan partai. Namun bergabungnya Demokrat dengan pemerintah tidak akan menjadikan dirinya mengekor begitu saja. “Saya tetap akan di jalur kritis mengawal negara ini karena loyalitas saya hanya kepada negara dan bangsa,” tuturnya.
Ferdinand menegaskan bahwa Partai Demokrat hingga saat ini belum pernah menyatakan bergabung secara resmi dengan pemerintahan. Karena posisi Demokrat tetap sebagai partai penyeimbang saat ini. Dan Demokrat akan mendukung kebijakan yang baik dan prorakyat serta akan menolak kebijakan yang tidak prorakyat.
“Nanti di pemerintahan periode kedua Jokowi, Demokrat juga belum bersikap apakah akan bergabung atau tidak. Tapi yang pasti Demokrat semangatnya hanya untuk membangun bangsa dan negara dalam situasi damai,” terang Ferdinand.
Namun Ferdinand menegaskan bahwa Demokrat sudah tidak ikut campur tangan lagi sebagai mitra koalisi dalam gugatan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dilakukan pada Jumat (24/5) siang nanti. “Apabila BPN meminta, tentu Demokrat akan membantu,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, Asrul Sani, menuturkan, koalisi itu kesepakatan politik dan itu sifatnya dinamis. Hal ini sangat tergantung dari apa yang ditawarkan pihak yang ingin berkoalisi dan apa yang bisa diberikan dalam peran-peran politik dan pemerintahan oleh pasangan 01 dan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Asrul mengatakan sejauh ini KIK yang terdiri atas 10 parpol, PDIP, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, Partai NasDem, Perindo, PSI, PKPI, dan PBB, belum pernah duduk bersama untuk membahas kemungkinan koalisi baru dengan Demokrat maupun PAN. ”Yang ada adalah Pak Jokowi mengundang para ketum (parpol koalisi) untuk meminta masukan dan itu semua sudah dilakukan, kecuali Pak Surya Paloh yang masih di luar negeri,” katanya.
Menurut Sekjen PPP itu, Jokowi merupakan tipe pemimpin yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan demi menjaga kekompakan yang ada dalam parpol KIK. PPP sendiri mengaku menyerahkan masalah koalisi dengan PAN dan Demokrat. Alasannya Jokowi-Kiai Ma’ruf-lah yang mendapatkan mandat dari mayoritas rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin.
”Tentu nanti karena ini baru bilateral ya, nanti akan ada multilateralnya (pertemuan bersama para ketum parpol koalisi) pada saatnya. Tentu yang kami pahami, Pak Jokowi kan juga menggali dulu satu per satu (ketum parpol), kemudian ketika pertemuan bersama dibahas pandangan masing-masing,” tutur Asrul.
(don)
Explore More