Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 22 Mei
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto diminta bertanggung jawab atas demonstrasi yang berujung kerusuhan pada 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta. Prabowo dinilai lepas tangan setelah mengetahui pendukungnya ditunggangi para perusuh.
"Dalam kerusuhan itu Prabowo harus bertanggung jawab. Tapi, (Prabowo) pasti mengelak. Apalagi ada yang meninggal," kata Hermawan Sulistyo, Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis (23/5/2019).
Menurutnya, aksi demo dan kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei lalu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik pemilihan umum (pemilu). Kerusuhan tersebut merupakan dampak dari politik pemilu.
Kiki meyakini Prabowo terkena pengaruh dari kelompok yang berada di sekelilingnya. Semisal, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut punya kepentingan karena organisasinya dibubarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkepentingan untuk meningkatkan suaranya pada Pemilu 2019. Selanjutnya, kata Kiki, kelompok yang benar-benar ingin mati syahid yang disebut sebagai teroris itu.
"Momentum yang terbaik untuk mewujudkan kepentingan mereka adalah situasi sekarang. Prabowo menutup mata bahwa ada massa perusuh dari luar daerah yang menunggangi aksi pendukungnya, dan juga adanya penyelundupan senjata untuk dipergunakan dalam aksi 22 Mei. Ini namanya saling menunggangi," kata Kiki.
"Syukur polisi kita sudah dibekali teknologi patroli siber tercanggih di Asia Tenggara sehingga bisa mendeteksi rencana-rencana mereka."
Sebelumnya, Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyebut massa aksi yang menjadi perusuh pada demo 22 Mei lalu bukanlah pendukungnya. Mereka menilai itu merupakan masyarakat umum.
Prabowo baru mengimbau pendukungnya untuk mengakhiri aksi damai setelah menjenguk pendukungnya di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi di Cikini, Menteng. Lewat akun resmi twitter-nya Prabowo meminta pendukungnya untuk selalu bertindak dengan aris dan sabar. Juga menghindari aksi kekerasan dan mengakhiri aksi damai pada Kamis (23/5/2019).
"Dalam kerusuhan itu Prabowo harus bertanggung jawab. Tapi, (Prabowo) pasti mengelak. Apalagi ada yang meninggal," kata Hermawan Sulistyo, Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis (23/5/2019).
Menurutnya, aksi demo dan kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei lalu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik pemilihan umum (pemilu). Kerusuhan tersebut merupakan dampak dari politik pemilu.
Kiki meyakini Prabowo terkena pengaruh dari kelompok yang berada di sekelilingnya. Semisal, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut punya kepentingan karena organisasinya dibubarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkepentingan untuk meningkatkan suaranya pada Pemilu 2019. Selanjutnya, kata Kiki, kelompok yang benar-benar ingin mati syahid yang disebut sebagai teroris itu.
"Momentum yang terbaik untuk mewujudkan kepentingan mereka adalah situasi sekarang. Prabowo menutup mata bahwa ada massa perusuh dari luar daerah yang menunggangi aksi pendukungnya, dan juga adanya penyelundupan senjata untuk dipergunakan dalam aksi 22 Mei. Ini namanya saling menunggangi," kata Kiki.
"Syukur polisi kita sudah dibekali teknologi patroli siber tercanggih di Asia Tenggara sehingga bisa mendeteksi rencana-rencana mereka."
Sebelumnya, Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyebut massa aksi yang menjadi perusuh pada demo 22 Mei lalu bukanlah pendukungnya. Mereka menilai itu merupakan masyarakat umum.
Prabowo baru mengimbau pendukungnya untuk mengakhiri aksi damai setelah menjenguk pendukungnya di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi di Cikini, Menteng. Lewat akun resmi twitter-nya Prabowo meminta pendukungnya untuk selalu bertindak dengan aris dan sabar. Juga menghindari aksi kekerasan dan mengakhiri aksi damai pada Kamis (23/5/2019).
(pur)