Bendung Hoaks Demo 22 Mei, Pemerintah Batasi Akses Medsos

JAKARTA - Pemerintah akhirnya membatasi akses media sosial. Kebijakan ini sebagai respons maraknya peredaran konten negatif terkait aksi demonstrasi 22 Mei . Marak beredar video kekerasan, kerusuhan hingga hoaks video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian.

"Untuk menghindari provokasi dan berita bohong, kami akan melakukan pembatasan akses media sosial. Sejumlah fitur di media sosial akan ditidakaktifkan untuk menjaga hal negatif yang terus disebarkan sejumlah masyarakat," kata Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di Gedung Kemenko Polhukam, Rabu (22/5/2019).

Lebih lanjut Wiranto menjelaskan, kebijakan ini diambil agar masyarakat bisa mendapatkan informasi akurat dan sebenar-benarnya. Ia juga meminta dukungan serta peran masyarakat dalam kebijakan ini. (Baca juga: Polisi Minta Masyarakat Jakarta Beraktivitas Seperti Biasa )

Sebab dengan tidak percaya dan tidak menyebarkan hoaks berarti masyarakat telah turut mengamankan negara. "Kami sampaikan agar masyarakat bisa dapat informasi yang utuh. Jangan sampai ada adu domba di bulan suci Ramadhan ini," ujarnya.

Di sisi lain, Wiranto mengatakan negara tidak boleh kalah dengan aksi demonstrasi semacam ini. "Negara harus melindungi segala bangsa, warga negara tumah darah Indonesisa," tuturnya. (Baca juga: Soal Kondusifitas Jakarta, Semua Pihak Diminta Tak Saling Menyalahkan )