Prabowo Tolak Hasil Penghitungan, KPU Siap Adu Bukti

JAKARTA -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap adu bukti dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. KPU mengundang BPN membuka data dugaan kecurangan mereka di forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

Di forum rapat pleno rekapitulasi para pihak bisa membuka data-data terkait hasil penghitungan suara. Forum ini diikuti oleh KPU, Bawaslu, maupun para saksi dari peserta Pemilu 2019. Forum ini juga terbuka sehingga bisa dipantau oleh pengawas pemilu baik dari dalam maupun luar negeri serta media massa.

"Mumpung ini masa rekapitulasi, buka-bukaan di sini saja karena di sini kan forum rekapitulasi, semua saksi hadir. Jadi tidak hanya di-crosscheck dengan datanya KPU, tapi juga di-crosscheck dengan data yang dipegang masing-masing partai pemilu, baik dari parpol maupun pasangan capres-cawapres," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Hasyim mengungkapkan, proses adu data bisa dilakukan jika ada pihak yang merasa dicurangi. Dia mencontohkan KPU telah buka-bukaan data ketika ada pihak yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara di Kalimantan Barat dan Maluku Utara.

Data yang dimiliki tiap saksi dan KPU dicocokkan sehingga dari situ diketahui apakah memang terjadi kecurangan atau sekadar ketidakpuasan. "Datanya saja kita cocokkan. Kemarin seperti di Kalbar, Malut, kita juga cocok-cocokkan. Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini. Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan," ungkapnya.

Hingga kemarin, kata Hasyim, BPN belum membawa data pembeda dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Padahal, proses rekapitulasi saat ini telah menyelesaikan 15 hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. “BPN belum membawa data pembeda di rekapitulasi KPU sehingga belum ada masalah berarti dalam proses rekapitulasi nasional,” katanya.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan fokus melakukan pengawasan pleno rekapitulasi suara nasional. "Kami (Bawaslu) enggak ada yang bisa hadir, masih revisi. Kalau memang BPN masih menemukan berbagai dugaan pelanggaran, ya prinsipnya kalau lapor ke kami, ya kami kaji dan tindak lanjuti," jelasnya.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan agar BPN memaparkan bukti yang dimiliki ke Bawaslu. Pihaknya akan memeriksanya jika hal itu dilaporkan pada Bawaslu. "Perlu diperiksa apakah dokumen itu memang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kalaupun itu dokumen copy-an, maka perlu ditelusuri apakah copy-an itu berasal dari dokumen asli," ucapnya.

Sebelumnya calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) menegaskan bahwa pihaknya enggan mengakui hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, pihaknya menemukan banyak sekali kecurangan dan ketidakadilan yang selama ini diabaikan oleh KPU.

“Kita mengerti bahwa demokrasi adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kita melihat dan merasakan dan kita memiliki bukti-bukti dan kita mengalami rekan-rekan kita, pejuang-pejuang kita, kita mengalami pemerkosaan demokrasi di republik Indonesia ini.

Karena itu, setelah kita mendengar secara seksama dan meyakinkan diri kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kita telah memenangkan mandat dari rakyat,” ucap Prabowo dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

Prabowo menegaskan, kalau pihaknya menyerah atas keadaan ini, sama artinya dengan menyerah pada ketidakadilan dan berkhianat pada bangsa, negara, dan rakyat. Itu sama artinya dengan berkhianat pada pendiri bangsa dan puluhan ribu orang yang telah berkorban untuk republik ini.

“Sore ini saya ke rumah Kertanegara, saya akan mengumpulkan tim ahli hukum, saya akan buat surat wasiat saya,” ucap Prabowo. Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu juga meminta agar pemerintah tidak perlu lagi menakut-nakuti pihaknya dengan tudingan makar karena apa yang pihaknya lakukan bukan aksi makar, tapi membela bangsa dan negara.

“Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang diberikan oleh rakyat,” tukasnya. “Katanya ada yang mau ketemu saya, bolak-balik mau ketemu saya. Enggak boleh emak-emak, jangan emosional. Berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh,” imbuhnya.

Meski demikian, lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu, pihaknya masih menaruh secercah harapan dan mengimbau kepada KPU bahwa saat ini nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundak KPU. Untuk itu, KPU harus memutuskan memilih untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat atau memilih ketidakadilan yang berarti mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu, tapi sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran. Saya dan saudara Sandi bukan karena ambisi pribadi kita mau jadi apa-apa, demi Allah. Kalau kau tanya hati saya sesungguhnya, saya ingin istirahat. Tapi, setelah saya keliling, setelah saya lihat mata mereka, saya merasakan getaran mereka, saya menjabat tangan mereka mendengar harapan mereka rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

“Kalau proses perampasan dan pemerkosaan ini berjalan terus, hanya rakyatlah yang menentukan. Selama rakyat percaya dengan saya selama itulah saya bersama rakyat Indonesia. Jangan khawatir saya selalu bersama rakyat sampai titik darah penghabisan. Saya berbicara seperti ini saya kaget melihat Sandiaga Uno berbicara seperti ini. Kita akan membela kebenaran dan kejujuran sampai kemenangan rakyat diakui,” tandasnya.

Sebelumnya BPN Prabowo-Sandi juga mengklaim kemenangan sebesar 54,24% dari Jokowi-Ma’ruf sebesar 44,14% di 444.976 TPS atau 54,91% jumlah TPS se-Indonesia. “Data tanpa kecurangan yang kita miliki pada jam 12 hari ini, posisi kita 54,24% (48 juta suara). Jokowi 44,24% (39 juta suara). Posisi ini diambil dari total TPS 51% lebih. Bagi ahli statistik, angka ini sudah valid dan angka ini hanya bisa berubah kalau betul-betul dirampok. Dan, ini yang perlu kita jaga dan teman-teman IT,” kata Profesor Laode Kamaludin di kesempatan yang sama.

Laode juga berani menjawab tantangan dari siapa saja soal data ini. Dia berani melakukan adu data karena data yang dia rilis ini juga diketahui dan dihimpun oleh sejumlah relawan. “Bagaimana jika ada yang mau tantang data ini? Kita persilakan, kita adu data saja. Dan, kita ketahui ini dihimpun oleh sejumlah relawan. Pada Minggu pertama setelah tanggal 17, tidak menyadari betapa pentingnya C1. Saya langsung kirim surat kepada Pak Jokowi untuk semua kumpulkan C1. Dan, sampai hari ini data C1 di kita sudah mencapai angka tadi,” papar Laode.

“Data ini kemudian yang dibantu oleh tim IT adalah verifikasi dan validasi dan sekarang masih berjalan, data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku. Kita memasuki era baru yaitu big data dan inilah kita sampai keyakinan bahwa Prabowo-Sandi presiden RI 2019-2024,” tutupnya.

Selain itu, BPN juga sempat memutar sejumlah video kecurangan yang mereka dapat. Acara ini juga dihadiri oleh Sandiaga Uno, sejumlah elite partai koalisi mulai dari PKS, Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Ribuan simpatisan dan relawan dari berbagai simpul juga ikut hadir memadati aula.

TKN Menilai Prabowo Berikan Contoh Buruk

Prabowo kembali tidak menerima hasil-hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bakal diumumkan pada 22 Mei 2019. Sikap ini sama dengan yang dilakukan Prabowo pada Pilpres 2014 yang juga tidak menerima kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla saat itu.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kiai Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, penolakan itu merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi. "Dalam demokrasi itu, ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapa pun bahwa kita harus siap menang dan juga harus siap kalah. Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi," kata Ace kemarin.

Menurut politikus Partai Golkar itu, semua pihak seharusnya bisa menghormati pilihan rakyat yang telah menentukan pilihannya untuk menjadikan Jokowi-Kiai Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat. Dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapa pun yang terpilih presidennya. Rakyat sendiri memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi ini. Justru elite-elitenya yang tidak siap berdemokrasi," tuturnya