Ketua DPR Harap Tak Ada Aksi Makar Saat Penetapan Pemenang Pemilu
Senin, 13 Mei 2019 - 22:23 WIB
Ketua DPR Harap Tak Ada Aksi Makar Saat Penetapan Pemenang Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan, agar saat pengumuman pemenang pemilu yang dijadwalkan 22 Mei mendatang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum apalagi aksi makar.
Bambang menuturkan, bahwa meskipun KPU belum mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu presiden (Pilpres) 2019, ia sangat meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali ditetapkan sebagai Presiden RI untuk periode 2019-2024.
"Yang saya hormati, Presiden Joko Widodo yang InsyaAllah menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Ini keyakinan saya," kata Bambang mengawali sambutannya dalam acara buka puasa bersama Ketua DPR di Rumah Dinas Ketua DPR di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Bambang juga menyinggung mengenai pemilu yang baru saja diselenggarakan dan sukses di bawah kepemimpinan Jokowi. Untuk itu, ia berharap bahwa pada saat penetapan pemenangan pemilu nanti, tidak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum.
"Insyaallah nanti di taggal 22 (Mei), bertepatan dengan Nuzulul Qur’an, hasil pemilu akan diumumkan. Dan kita semua berharap di tanggal yang keramat itu tidak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum," harapnya.
"Salam juga dari Panglima TNU dan Kapolri, beliau berhalangan hadir. Salam perdamaian dan jangan makar," ucap Bambang.
Karena itu, Bambang mengajak seluruh komponen bangsa dan elite politik, masyarakat dan khususnya yang ada di DPR untuk memberikan contoh pada publik agar tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bakal mengancam keutuhan bangsa.
"Karena, kalau kita ribut, yang rugi rakyat kita sendiri. Kalau ada keributan yang salah adalah kita, pemimpin bangsa ini," imbuhnya.Bambang juga sedikit menyinggung isu people power yang menurutnya, tidak ada unsur yang terpenuhi dalam membuat gerakan people power karena, tidak ada kepentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi dan tidak ada kepemimpinam yang represif.
Menurutnya, kalau kepemimpinan Jokowi otoriter, maka Fahri Hamzah tidak mungkin di ruangan ini. "Kita lihat pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng. Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power. Karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," tutupnya.
Bambang menuturkan, bahwa meskipun KPU belum mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu presiden (Pilpres) 2019, ia sangat meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali ditetapkan sebagai Presiden RI untuk periode 2019-2024.
"Yang saya hormati, Presiden Joko Widodo yang InsyaAllah menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Ini keyakinan saya," kata Bambang mengawali sambutannya dalam acara buka puasa bersama Ketua DPR di Rumah Dinas Ketua DPR di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Bambang juga menyinggung mengenai pemilu yang baru saja diselenggarakan dan sukses di bawah kepemimpinan Jokowi. Untuk itu, ia berharap bahwa pada saat penetapan pemenangan pemilu nanti, tidak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum.
"Insyaallah nanti di taggal 22 (Mei), bertepatan dengan Nuzulul Qur’an, hasil pemilu akan diumumkan. Dan kita semua berharap di tanggal yang keramat itu tidak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum," harapnya.
"Salam juga dari Panglima TNU dan Kapolri, beliau berhalangan hadir. Salam perdamaian dan jangan makar," ucap Bambang.
Karena itu, Bambang mengajak seluruh komponen bangsa dan elite politik, masyarakat dan khususnya yang ada di DPR untuk memberikan contoh pada publik agar tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bakal mengancam keutuhan bangsa.
"Karena, kalau kita ribut, yang rugi rakyat kita sendiri. Kalau ada keributan yang salah adalah kita, pemimpin bangsa ini," imbuhnya.Bambang juga sedikit menyinggung isu people power yang menurutnya, tidak ada unsur yang terpenuhi dalam membuat gerakan people power karena, tidak ada kepentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi dan tidak ada kepemimpinam yang represif.
Menurutnya, kalau kepemimpinan Jokowi otoriter, maka Fahri Hamzah tidak mungkin di ruangan ini. "Kita lihat pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng. Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power. Karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," tutupnya.
(maf)
