KPU: Kebanyakan KPPS Meninggal Punya Riwayat Sakit

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kebanyakan dari mereka mempunyai riwayat sakit. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab banyaknya jatuh korban.

"Justru laporannya masuk yang ketika itu memang mereka sudah sakit. Ada yang jantung, hipertensi. Saya bukan dokter ya, saya enggak bisa menyimpulkan sampai sejauh itu," ujarnya di Gedung KPU Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Arief bahkan membantah kabar viral kalau ada anggota KPPS yang tewas karena diracun. Menurutnya, sejauh ini tidak ada laporan yang menyebut petugas KPPS meninggal karena diracun.

"Tidak ada sampai saat ini (diracun), tidak ada laporan yang menyatakan yang meninggal ini karena keracunan, itu tidak ada," tegasnya.

Dia juga mengatakan sebelum dilakukan pelaksanaan Pemilu 2019. KPU banyak melakukan simulasi dan perhitungan pada penyelenggaraan pemungutan suara. Dia memisalkan terkait kebijakan pengurangan jumlah pemilih pada setiap TPS yang tadinya 500 orang menjadi 300 orang.

"KPU melakukan simulasi dan KPU melihat ada kemungkinan itu. Jadi kami antisipasi," katanya.

Komisioner KPU Ilham Saputra berharap upaya politisasi terhadap tewasnya petugas KPPS dihentikan. Menurutnya, kalau harus ada investigas, itu bisa dilakukan nanti.

"Kami tidak ingin bilang bahwa ada rekayasa dan sebagainya, karena memang kami tidak melakukan apapun. Tapi mari kita evaluasi bersama-sama nanti setelah pemilu ini tahapannya selesai," katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan membahas tindak lanjut dari banyaknya petugas pemilu adhoc yang menjadi korban dalam Pemilu Serentak 2019 lalu.

Menurutnya, Bawaslu akan melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen petugas pemilu adhoc (KPPS dan PTPS) agar tidak terjadi hal serupa pada pemilu selanjutnya. "Kami (Bawaslu) akan evaluasi bagi seluruh komponen kepemiluan agar pemilu selanjutnya tidak terjadi hal serupa," ucapnya.

Bawaslu, sambungnya, sudah banyak diminta kerja sama agar melakukan investigasi terkait banyaknya petugas pemilu adhoc yang menjadi korban dalam pemilu lalu. Namun keputusan Bawaslu harus berdasar pada rapat pleno yang disepakati mayoritas Komisioner Bawaslu.

"Saya tidak bisa memutus sendirian, karena kami sifatnya kolektif kolegial, sehingga tidak bisa memutuskan sendirian saja," ungkapnya.

Bagja juga menambahkan banyaknya panwas pemilu adhoc yang menjadi korban karena rekam jejak penyakit para petugas yang tidak terdeteksi dengan baik. "Agak susah mendeteksi rekam medis para petugas ketika rekrutmen. Karena biayanya juga besar," tegasnya.