Peluang PAN-Demokrat Masuk Koalisi Indonesia Kerja Terbuka
A
A
A
JAKARTA - Peluang Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dinilai cukup terbuka. Saat ini pembicaraan dengan kedua petinggi partai politik (parpol) tersebut dengan kubu Jokowi intens dilakukan.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding mengatakan, dua petinggi parpol tersebut sepakat jika persatuan harus dikedepankan pascapelaksanaan pemilu. Pemikiran tersebut menjadi titik temu dari perbedaan afiliasi politik sebelum Pemilu 2019. "Saya melihat yang punya peluang besar ke depan PAN dan Demokrat," ujar Karding di Jakarta kemarin.
Menurutnya, semua parpol sebenarnya memungkinkan untuk membangun koalisi. Namun, soal nanti siapa yang cocok dan punya chemistry bersama, hal itu akan dibahas oleh para elite parpol. Jika sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah melakukan pertemuan bersama Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (24/4) lalu, menurut Karding sebenarnya pembicaraan intens juga dilakukan bersama Demokrat.
Namun, Karding enggan menyebutkan siapa perwakilan dari TKN atau dari kubu Jokowi yang diutus untuk membicarakan koalisi dengan Demokrat. "Kalau soal siapa utusannya itu jangan, tidak boleh dibuka," katanya. Karding juga mengakui bahwa dalam pertemuan antara Jokowi dan Zulhas di Istana Negara sebelumnya, salah satu poin pembicaraannya adalah mengenai pembagian porsi jabatan terkait dengan koalisi.
Dalam pembicaraan tersebut, Zulhas menyampaikan keinginannya untuk kembali mendapatkan posisi sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Yang saya dapat infonya satu, dan saya berani mempertanggungjawabkan bahwa memang Pak Zul membisiki Pak Jokowi, PAN meminta bagian untuk pimpinan MPR. Saya berani bertanggung jawab soal (info) itu," papar Karding.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku tidak tahu jika PAN masih enggan terbuka menyampaikan ke publik soal hal ini. Namun, menurutnya hal seperti ini perlu diketahui publik supaya proses politik terbuka. "Dan betul-betul kita landaskan berdasarkan niat baik. Kalau mau bareng, ayo bareng. Kalau nggak mau, ya sudah yang jelas," katanya.
Disinggung mengenai sejarah PAN yang pernah bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah, namun akhirnya kandas di tengah jalan karena memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Karding mengatakan bahwa hal itu memang menjadi catatan tersendiri.
Namun, menurutnya landasan koalisi yaitu bahwa Indonesia merupakan bangsa besar sehingga perlu dikelola bersama-sama. Menurut Karding, peluang kedua parpol tersebut bergabung dengan KIK cukup besar karena kebersamaan dan persaudaraan antarpartai dinilai sangat penting.
"Apalagi dalam suasana seperti ini, dibutuhkan kedewasaan untuk bersatu. Dan modal paling utama dan berharga di kita ini persatuan ini. Tak ada yang lain. Karena itu, saya kira baik Pak SBY maupun Pak Zulhas akan jauh memikirkan kepentingan persatuan Indonesia daripada soal hal-hal teknis. Kalau soal pembagian (jabatan) itu perlu dibahas, tapi yang penting kan komunikasi dulu. Kan nggak ujuk-ujuk," paparnya.
Diakui Karding, koalisi sangat memungkinkan tidak hanya di kabinet, tapi juga di parlemen. "Karena di koalisi kami, ini bukan partai-partai kemaruk yang semua mau diambil sendiri. Saya bilang tadi, kalau untuk kepentingan persatuan, kita oke," urainya.
Dengan perkiraan perolehan kursi KIK sebanyak 60%, menurut Karding, secara politik sudah cukup untuk mengawal pemerintahan Jokowi ke depan jika terpilih. "Tapi kan negara nggak boleh dikelola sendiri. Kalau dari sisi politik tidak ada kekhawatiran. Kita hanya ingin negara besar ini dikelola bersama. Saya kira (koalisi) harus dibuka," tuturnya.
Sementara itu, TKN kemarin menggelar acara nonton bareng film Avenger: Endgame di Cinema Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Ketua TKN Erick Thohir mengatakan, film ini banyak memberikan pesan penting bahwa di mana pun, hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran, peperangan, kerusuhan, kehancuran, tidak akan ada yang menang dan tidak ada yang kalah.
Hal yang dipastikan terjadi adalah banyak korban berjatuhan di kedua sisi. Karena itu, menurut Erick, ada banyak hal yang perlu diambil hikmah dari film tersebut terkait dengan pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali, yakni bagaimana pemilu bisa diakhiri dengan persahabatan dan persatuan. "Captain America saja akhirnya mencari kehidupan yang tenang, ya kan? Dan tentu di sisi-sisi lainnya, juga samalah. Saatnya kita bersatu kembali, bangun bangsa kita," katanya.
Hal ini diperlukan karena saat ini bangsa-bangsa lain juga terus membangun. "Kalau kita asyik saling menyalahkan, cari yang negatif, yang pesimis, akhirnya bangsa kita tertinggal. Padahal kita punya cita-cita besar, 2045 kita mau jadi empat besar ekonomi dunia. Kalau nggak mulai dari sekarang, bangsa lain lari, kita ketinggalan," katanya.
Menurut Erick, Pemilu 2019 sudah berakhir dan saat ini tinggal menunggu Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil rekapitulasi suara yang akan dilakukan pada 22 Mei mendatang. "Yuk, kita bangun bangsa kita lagi. Yang sudah lewat, sudah lewat, tapi kembali kita bersatu secara keluarga gitu," serunya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding mengatakan, dua petinggi parpol tersebut sepakat jika persatuan harus dikedepankan pascapelaksanaan pemilu. Pemikiran tersebut menjadi titik temu dari perbedaan afiliasi politik sebelum Pemilu 2019. "Saya melihat yang punya peluang besar ke depan PAN dan Demokrat," ujar Karding di Jakarta kemarin.
Menurutnya, semua parpol sebenarnya memungkinkan untuk membangun koalisi. Namun, soal nanti siapa yang cocok dan punya chemistry bersama, hal itu akan dibahas oleh para elite parpol. Jika sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah melakukan pertemuan bersama Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (24/4) lalu, menurut Karding sebenarnya pembicaraan intens juga dilakukan bersama Demokrat.
Namun, Karding enggan menyebutkan siapa perwakilan dari TKN atau dari kubu Jokowi yang diutus untuk membicarakan koalisi dengan Demokrat. "Kalau soal siapa utusannya itu jangan, tidak boleh dibuka," katanya. Karding juga mengakui bahwa dalam pertemuan antara Jokowi dan Zulhas di Istana Negara sebelumnya, salah satu poin pembicaraannya adalah mengenai pembagian porsi jabatan terkait dengan koalisi.
Dalam pembicaraan tersebut, Zulhas menyampaikan keinginannya untuk kembali mendapatkan posisi sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Yang saya dapat infonya satu, dan saya berani mempertanggungjawabkan bahwa memang Pak Zul membisiki Pak Jokowi, PAN meminta bagian untuk pimpinan MPR. Saya berani bertanggung jawab soal (info) itu," papar Karding.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku tidak tahu jika PAN masih enggan terbuka menyampaikan ke publik soal hal ini. Namun, menurutnya hal seperti ini perlu diketahui publik supaya proses politik terbuka. "Dan betul-betul kita landaskan berdasarkan niat baik. Kalau mau bareng, ayo bareng. Kalau nggak mau, ya sudah yang jelas," katanya.
Disinggung mengenai sejarah PAN yang pernah bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah, namun akhirnya kandas di tengah jalan karena memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Karding mengatakan bahwa hal itu memang menjadi catatan tersendiri.
Namun, menurutnya landasan koalisi yaitu bahwa Indonesia merupakan bangsa besar sehingga perlu dikelola bersama-sama. Menurut Karding, peluang kedua parpol tersebut bergabung dengan KIK cukup besar karena kebersamaan dan persaudaraan antarpartai dinilai sangat penting.
"Apalagi dalam suasana seperti ini, dibutuhkan kedewasaan untuk bersatu. Dan modal paling utama dan berharga di kita ini persatuan ini. Tak ada yang lain. Karena itu, saya kira baik Pak SBY maupun Pak Zulhas akan jauh memikirkan kepentingan persatuan Indonesia daripada soal hal-hal teknis. Kalau soal pembagian (jabatan) itu perlu dibahas, tapi yang penting kan komunikasi dulu. Kan nggak ujuk-ujuk," paparnya.
Diakui Karding, koalisi sangat memungkinkan tidak hanya di kabinet, tapi juga di parlemen. "Karena di koalisi kami, ini bukan partai-partai kemaruk yang semua mau diambil sendiri. Saya bilang tadi, kalau untuk kepentingan persatuan, kita oke," urainya.
Dengan perkiraan perolehan kursi KIK sebanyak 60%, menurut Karding, secara politik sudah cukup untuk mengawal pemerintahan Jokowi ke depan jika terpilih. "Tapi kan negara nggak boleh dikelola sendiri. Kalau dari sisi politik tidak ada kekhawatiran. Kita hanya ingin negara besar ini dikelola bersama. Saya kira (koalisi) harus dibuka," tuturnya.
Sementara itu, TKN kemarin menggelar acara nonton bareng film Avenger: Endgame di Cinema Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Ketua TKN Erick Thohir mengatakan, film ini banyak memberikan pesan penting bahwa di mana pun, hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran, peperangan, kerusuhan, kehancuran, tidak akan ada yang menang dan tidak ada yang kalah.
Hal yang dipastikan terjadi adalah banyak korban berjatuhan di kedua sisi. Karena itu, menurut Erick, ada banyak hal yang perlu diambil hikmah dari film tersebut terkait dengan pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali, yakni bagaimana pemilu bisa diakhiri dengan persahabatan dan persatuan. "Captain America saja akhirnya mencari kehidupan yang tenang, ya kan? Dan tentu di sisi-sisi lainnya, juga samalah. Saatnya kita bersatu kembali, bangun bangsa kita," katanya.
Hal ini diperlukan karena saat ini bangsa-bangsa lain juga terus membangun. "Kalau kita asyik saling menyalahkan, cari yang negatif, yang pesimis, akhirnya bangsa kita tertinggal. Padahal kita punya cita-cita besar, 2045 kita mau jadi empat besar ekonomi dunia. Kalau nggak mulai dari sekarang, bangsa lain lari, kita ketinggalan," katanya.
Menurut Erick, Pemilu 2019 sudah berakhir dan saat ini tinggal menunggu Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil rekapitulasi suara yang akan dilakukan pada 22 Mei mendatang. "Yuk, kita bangun bangsa kita lagi. Yang sudah lewat, sudah lewat, tapi kembali kita bersatu secara keluarga gitu," serunya.
(don)