Soal Peluang Parpol Pengusung 02 Bergabung, Ini Tanggapan TKN
Selasa, 30 April 2019 - 22:04 WIB
Soal Peluang Parpol Pengusung 02 Bergabung, Ini Tanggapan TKN
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto ikut menanggapi soal peluang parpol koalisi paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno untuk bergabung ke koalisi 01 di luar PAN dan Demokrat.
Menurut Hasto, untuk memperkuat pemerintahan bukan sekadar urusan bergabung melainkan bicara rekam jejak dan komitmen dalam mengawal Pancasila.
"Bagaimanapun juga kita juga harus menghargai seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung Pak Jokowi. Jadi harus dibedakan langkah dialog dan juga langkah koalisi," ujar Hasto di Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurut Hasto, saat bicara langkah koalisi atau parpol yang ingin bergabung maka hal tersebut harus dibicarakan dengan ketua umum parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf. Namun jika komunikasi untuk membangun bangsa bisa dilakukan siapa saja.
Dalam hal ini, Sekjen DPP PDIP itu menilai soal bergabungnya parpol yang telah berseberangan secara politik tidak bisa diputuskan saat ini. Ia menilai, idealnya dalam pemerintahan juga dibutuhkan check and balance.
Menurutnya, pemerintahan juga memerlukan fungsi yang meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. "Tidak semua bisa bergabung ke pemerintahan. Dan sekali lagi ini pemilu belum lama semua masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi," tandasnya.
Menurut Hasto, untuk memperkuat pemerintahan bukan sekadar urusan bergabung melainkan bicara rekam jejak dan komitmen dalam mengawal Pancasila.
"Bagaimanapun juga kita juga harus menghargai seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung Pak Jokowi. Jadi harus dibedakan langkah dialog dan juga langkah koalisi," ujar Hasto di Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurut Hasto, saat bicara langkah koalisi atau parpol yang ingin bergabung maka hal tersebut harus dibicarakan dengan ketua umum parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf. Namun jika komunikasi untuk membangun bangsa bisa dilakukan siapa saja.
Dalam hal ini, Sekjen DPP PDIP itu menilai soal bergabungnya parpol yang telah berseberangan secara politik tidak bisa diputuskan saat ini. Ia menilai, idealnya dalam pemerintahan juga dibutuhkan check and balance.
Menurutnya, pemerintahan juga memerlukan fungsi yang meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. "Tidak semua bisa bergabung ke pemerintahan. Dan sekali lagi ini pemilu belum lama semua masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi," tandasnya.
(kri)
