BPN Prabowo-Sandi Ungkap Sejumlah Kesalahan Situng KPU

JAKARTA - Sebanyak 9.440 kesalahan input di aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditemukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Adapun temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU dalam tiga terakhir sejak 27 hingga 29 April 2019. Koordinator Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya menuturkan, timnya telah meneliti 172.174 dari 404.290 tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah masuk ke Web Situng KPU atau sebanyak 42%.

Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6%. "Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara," ujar Mustofa di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Dia membeberkan, temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Adapun kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

Dia mengungkapkan, di Jabar ditemukan kesalahan di 764 TPS (8%), Jateng 706 TPS (7,4%), dan Jatim sebanyak 385 (4%). Jika dijumlah, total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

"Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan Paslon 01, dan merugikan Paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat," ujarnya.

Hal demikian kata dia, sangat mencurigakan. "Angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Kebetulan ini sangat tidak masuk akal," paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius. Dia melanjutkan, kesalahan yang terjadi jangan dianggap wajar dan sepele.

"Melihat besarnya prosentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak," ungkapnya.

Dia menambahkan, pemilu yang jujur dan adil tidak akan bisa tercapai jika penyelenggara pemilu tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya. Maka itu, sambung dia, tim pencati fakta (TPF) kejahatan pemilu sangat diperlukan.

"Langkah tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem itu tidak dipercaya oleh publik," katanya dalam kesempatan sama.