Kubu Prabowo Minta Bawaslu-DKPP Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu

Jum'at, 26 April 2019 - 09:41 WIB
Kubu Prabowo Minta Bawaslu-DKPP Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu
Kubu Prabowo Minta Bawaslu-DKPP Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu
A A A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta segera menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2019.

Terlebih, Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sejauh ini telah banyak melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019 kepada Bawaslu.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono mengatakan, kecurangan Pemilu 2019 sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. "Kuantitatif itu kesalahan entri yang terjadi sekarang semakin banyak terjadi dimana-mana maupun input data yang dilakukan KPU tanpa disertai dengan C1 yang plano," ujar Ferry, Jumat (26/4/2019).

Sementara kecurangan kuantitatif, kata dia, seperti kasus surat suara untuk Pemilu 2019 yang telah tercoblos di Malaysia. Dia mengatakan, Bawaslu sebenarnya telah merekomendasikan pemungutan suara ulang di Malaysia. "Tetapi bagi kami sebenarnya itu perlu diusut, kenapa kemudian terjadi peristiwa yang di Malaysia," tuturnya.

Ferry menambahkan, kasus di Malaysia bukti kecurangan Pemilu 2019 secara terstruktur dan sistematis. "Kemudian juga yang di Boyolali itu juga merupakan bukti bahwa kecurangan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, belum ribuan bukti-bukti kecurangan yang sudah kami laporkan ke Bawaslu," paparnya.

Untuk itu sikap tegas Bawaslu dan DKPP terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2019 itu dianggap penting. "Kalau itu kemudian diakumulasikan menurut saya penting kemudian Bawaslu mengadakan rapat untuk segera mengambil sikap dan merekomendasikan bahwa Pemilu ini dilaksanakan secara ya curang dalam artian masif, terstruktur dan sistematis, karena sudah terjadi di banyak tempat dalam jumlah yqng sangat besar," kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini.

Dia pun mengaku pihaknya bisa membuktikan berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2019 itu. "Ya menurut saya, Bawaslu harus punya sikap dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga harus mengambil sikap, nah ini beban sejarah ini ada di tangan Bawaslu dan DKPP, masa depan demokrasi dipertaruhkan di tangan bapak-bapak terhormat di Bawaslu maupun di DKPP," tuturnya.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8308 seconds (0.1#10.140)