Jimly: Format Pemilu 2019 dan Medsos Bikin Kisruh di Masyarakat
Minggu, 21 April 2019 - 04:41 WIB
Jimly: Format Pemilu 2019 dan Medsos Bikin Kisruh di Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai, jadwal kampanye Pemilu 2019 yang terlalu lama, bisa menimbulkan masalah tersendiri. Jadwal pemilu sendiri mencapai delapan bulan . Menurut Jimly, Pemilu serentak haruslah dievaluasi.
"Akibat dari penjadwalan serentak pemilihan umum, menimbulkan masalah sendiri. Masalah kampanye terlalu lama, dan penyelanggaraanya menjadi makin rumit, penghitungan rumit. Apa tepat begini untuk seterusnya? Jadi pemilu serentak harus dievaluasi," kata Jimly kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).
Jimly menambahkan, soal Presidential Treshold yang ada juga terkesan memberatkan partai kecil. "Maka partai yang menikmati manfaat ekor hanya dua tiga partai saja. Paling banyak tiga partai. Jadi, semua partai harus menyadarai bahwa mereka semua dirugikan," jelasnya.
Format tersebut, kata Jimly harus segera dievaluasi. Agar 2024 lebih banyak calon-calon pemimpin. "Inipun menjadi evaluasi untuk 2024. Supaya capres itu jadi dua sejak sekarang. Apalagi misal 2024, misalnya nanti Jokowi yang menang. Berarti nanti 2024 baru. Kalau prabowo menang dia mau dua kali lagi. Dengan treshold 20 persen, membelah bangsa kita jadi dua," terangnya.
Ia menilai, pembelahan di masyarakat ini sudah berlangsung lama. "Apalagi pembelahan ini sudah terjadi 2014, dibumbui Pilkada DKI. Ditambah 2019 lagi. Pembelahan ini sangat luar biasa. Meski ada di negara maju, tapi negara kita belum kuat. Terlalu cepat pembelahan ini. Ini harus dievaluasi," tutur Jimly.
Selain itu, Media Sosial makin menambah suhu politik Indonesia memanas. Ia menyarankan kepada pemimpin bangsa untuk segera melakukan evaluasi.
"Dulu tidak ada medsos. Medsos tidak bisa terkendali jadi faktor-faktor akses itu menambah risau keadaan menambah tegang menambah masalah itu sebabnya kita harus adakan evaluasi menyeluruh sesudah Pemilu 2019," tutupnya.
"Akibat dari penjadwalan serentak pemilihan umum, menimbulkan masalah sendiri. Masalah kampanye terlalu lama, dan penyelanggaraanya menjadi makin rumit, penghitungan rumit. Apa tepat begini untuk seterusnya? Jadi pemilu serentak harus dievaluasi," kata Jimly kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).
Jimly menambahkan, soal Presidential Treshold yang ada juga terkesan memberatkan partai kecil. "Maka partai yang menikmati manfaat ekor hanya dua tiga partai saja. Paling banyak tiga partai. Jadi, semua partai harus menyadarai bahwa mereka semua dirugikan," jelasnya.
Format tersebut, kata Jimly harus segera dievaluasi. Agar 2024 lebih banyak calon-calon pemimpin. "Inipun menjadi evaluasi untuk 2024. Supaya capres itu jadi dua sejak sekarang. Apalagi misal 2024, misalnya nanti Jokowi yang menang. Berarti nanti 2024 baru. Kalau prabowo menang dia mau dua kali lagi. Dengan treshold 20 persen, membelah bangsa kita jadi dua," terangnya.
Ia menilai, pembelahan di masyarakat ini sudah berlangsung lama. "Apalagi pembelahan ini sudah terjadi 2014, dibumbui Pilkada DKI. Ditambah 2019 lagi. Pembelahan ini sangat luar biasa. Meski ada di negara maju, tapi negara kita belum kuat. Terlalu cepat pembelahan ini. Ini harus dievaluasi," tutur Jimly.
Selain itu, Media Sosial makin menambah suhu politik Indonesia memanas. Ia menyarankan kepada pemimpin bangsa untuk segera melakukan evaluasi.
"Dulu tidak ada medsos. Medsos tidak bisa terkendali jadi faktor-faktor akses itu menambah risau keadaan menambah tegang menambah masalah itu sebabnya kita harus adakan evaluasi menyeluruh sesudah Pemilu 2019," tutupnya.
(pur)
