Penambahan Kuota Haji, Jangan Abaikan Pelayanan

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus merealisasikan tambahan kuota haji sebanyak 10.000, sebab masih banyak hal yang harus yang dipertimbangkan. Salah satunya kualitas pelayanan.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Baluki Ahmad mengatakan, penambahan kuota begitu mepet dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Karena itu, perlu persiapan yang sangat matang agar faktor pelayanan tidak terganggu.

“Iya sangat mepet. Tapi kalau pemerintah semangat untuk menerima, ya tidak masalah. Tapi harus dipastikan tambahan ini sudah di tangan atau hanya wacana. Euforia jangan hanya pada tambahan kuota, tapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nanti ada pelayanan yang kurang memadai, nanti siapa yang kena dampaknya,” tandas Baluki di Jakarta kemarin.

Jika memang kuota tersebut sudah di tangan dan akan direalisasikan, pemerintah tidak bisa asal-asalan. Dia pun mempertanyakan apakah pemerintah dapat menjamin bahwa pelayanan haji dapat dilakukan maksimal.

“Apakah dengan penambahan 10.000 itu pelayanan dijamin baik? Di Mina saja yang sekarang sudah uwel-uwelan. Ditambah 10.000 ini bisa dibayangkan. Mina itu sangat terbatas. Kalau 10.000 itu harus ada empat maktab. Banyak hal yang harus dipersiapkan,” ujarnya.

Selain itu, Baluki mengatakan bahwa pemerintah pun harus memastikan adanya ketersediaan anggaran untuk tambahan kuota tersebut, sebab memang ada anggaran yang harus ditanggung pemerintah.

“Anggarannya bagaimana? Itu juga penting. Kata menteri pakai dana optimalisasi, tapi itu dana haknya siapa? Dana ini juga tidak sedikit untuk persiapannya,” tandasnya.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa penambahan kuota haji telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama presiden dan wakil presiden. Dia pun menyatakan jajarannya siap untuk merealisasikan tambahan kuota tersebut. “Dalam ratas tersebut, saya sampaikan bahwa pada dasarnya di Kemenag akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10.000 jamaah kita,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan anggaran, Lukman mengatakan memang menjadi salah satu konsekuensi penambahan tersebut. Dalam hal ini bukan hanya anggaran untuk jamaah, melainkan juga penambahan untuk pelayanan. “Konsekuensi adanya tambahan 10.000 jamaah adalah perlunya dipersiapkan anggaran. Tidak hanya untuk jamaah itu sendiri, tapi juga penambahan petugas. Karena itu, adanya penambahan jamaah kloternya akan bertambah dan tentu petugas-tugas juga bertambah,” ungkapnya.

Sebagian anggaran, lanjutnya, akan didapatkan dari BPKH, sisanya dari efisiensi yang dilakukan Kemenag. Namun, dia tidak menutup kemungkinan bersumber dari APBN yang akan dialokasikan untuk membiayai petugas-petugas penyelenggaraan haji. “Anggarannya itu besarannya sedang kita hitung. Sebagian sudah bisa ditalangi oleh BPKH, sebagian oleh Kemenag. Dan sisanya nanti sumbernya dari APBN yang nilai pastinya akan kita rapatkan bersama Komisi VIII DPR. Mudah-mudahan Selasa pekan depan jadi konkretnya angka-angka yang muncul,” katanya.

Menurut dia, 10.000 tambahan kuota itu akan didistribusikan secara proporsional dan dibagikan kepada seluruh provinsi yang ada. “Dan prioritas yang utama adalah bagi lansia dan para pendampingnya, dan tentu jamaah yang lainnya,” ujarnya. (Dita Angga)