Menag: Tambahan 10.000 Kuota Haji Dibagi Proporsional ke Setiap Provinsi

Jum'at, 19 April 2019 - 04:36 WIB
Menag: Tambahan 10.000...
Menag: Tambahan 10.000 Kuota Haji Dibagi Proporsional ke Setiap Provinsi
A A A
JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota jamaah haji bagi Indonesia sebanyak 10.000 orang. Menteri Agama Lukman Saifuddin berencana mendistribusikan tambahan kuota jamaah haji itu secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia.

"Akan kita bagi kepada seluruh provinsi yang ada. Prioritas utamanya adalah bagi lansia. Jadi lansia dan para pendampingnya, dan para jamaah yang lain," ujar Menag usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (18/4/2019).

Ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara ini antara lain membahas tindak lanjut tambahan kuota haji yang diberikan otoritas Arab Saudi. Ratas diikuti juga oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Hadir pula Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut Menag, Kementerian Agama akan berupaya merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan bagi 10.000 jamaah yang masuk kuota tambahan. Upaya tersebut akan dibahas bersama dengan DPR, termasuk terkait anggarannya.

"Karena konsekuensi dari tambahan 10.000 jamaah adalah perlunya disediakan anggaran," katanya.

Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan tidak hanya untuk jamaah, tapi juga terkait penambahan petugas. Bertambahnya jumlah jamaah otomatis menambah kelompok terbang (kloter). Karenanya, tambahan petugas kloter juga pasti diperlukan.

Kebutuhan anggaran ini sebagian akan didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian lainnya didapatkan dari efisiensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama.

"Terakhir tentu juga anggaran akan didapat dari APBN kita, khususnya untuk membiayai petugas-petugas kita. Namun besarnya anggaran belum bisa saya sebutkan karena sedang terus kita hitung," katanya.

"Nilai pasti kebutuhan anggarannya baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama komisi VIII DPR RI," pungkasnya.
(thm)
Berita Terkait
Kemenag Rilis Rencana...
Kemenag Rilis Rencana Perjalanan Haji Tahun 1444 H/2023 H
Kemenag Akan Evaluasi...
Kemenag Akan Evaluasi Kebijakan Umrah Satu Pintu
Hilman Latief: Anggaran...
Hilman Latief: Anggaran Haji Kemenag Bakal Dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah
Kemenag Sambut Transformasi...
Kemenag Sambut Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Arab Saudi
Komnas Haji dan Umrah...
Komnas Haji dan Umrah Dorong Dirjen Haji Segera Diisi Pejabat Definitif
Kasus Kuota Haji, KPK...
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus
Berita Terkini
Konsolidasi Nasional,...
Konsolidasi Nasional, KNPI Gandeng Pemuda dan Mahasiswa Gelar Aksi Dukung Prabowo
Pengamat: Pemberantasan...
Pengamat: Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal jika Hanya Berfokus pada Pelaku
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Denny JA Soroti Kerusuhan...
Denny JA Soroti Kerusuhan Agustus 2025 dalam Perspektif Kelas Rentan Digital
Nasaruddin Umar Ingin...
Nasaruddin Umar Ingin Indonesia Jadi Epicentrum Peradaban Dunia Islam Modern
Menag: Tahun Baru Islam...
Menag: Tahun Baru Islam 1 Muharram Momentum Transformasi Diri dan Sosial
Infografis
Daftar Nilai Rerata...
Daftar Nilai Rerata TKA 2025 Tiap Provinsi, Yogyakarta Tertinggi untuk Skor Matematika
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved