TKN Minta Pendukung Jokowi-Ma'ruf Tunggu Hasil Resmi dari KPU
A
A
A
JAKARTA - Ketua TKN pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Erick Thohir menganggap, hasil hitung cepat seluruh lembaga survei nasional menunjukkan angka yang positif. Kendati begitu, Erick meminta semua pendukung mengikuti perintah Jokowi untuk menunggu pengumuman resmi dari KPU.
"Mari kita satukan bangsa kita lagi, karena mesti ingat, persaingan antara Indonesia dan negara-negara di dunia juga harus terus bersaing. Kita tidak boleh terus terpecah-pecah gara-gara pemilu. Harus segera konsolidasi dan yang saya dengar sendiri besok, Pak Jokowi sudah langsung membuat ratas sebagai presiden," ujar Erick di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Menurut Erick, Jokowi tidak berleha-leha, Jokowi langsung memilih bekerja besok pagi. Terkait dengan dugaan kecurangan dalam pemilu, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu.
Erick meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional hingga pengumuman hasil pemilu disampaikan oleh KPU.
"Selama ini saya rasa kita tidak pernah mengancam ancam KPU, kita mendukung profesionalisme, karena tadi, pemilu hanya 5 tahun sekali. Tetapi yang Indonesianya tetap ada, dan harus menjadi negara besar," pungkasnya.
"Mari kita satukan bangsa kita lagi, karena mesti ingat, persaingan antara Indonesia dan negara-negara di dunia juga harus terus bersaing. Kita tidak boleh terus terpecah-pecah gara-gara pemilu. Harus segera konsolidasi dan yang saya dengar sendiri besok, Pak Jokowi sudah langsung membuat ratas sebagai presiden," ujar Erick di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Menurut Erick, Jokowi tidak berleha-leha, Jokowi langsung memilih bekerja besok pagi. Terkait dengan dugaan kecurangan dalam pemilu, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu.
Erick meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional hingga pengumuman hasil pemilu disampaikan oleh KPU.
"Selama ini saya rasa kita tidak pernah mengancam ancam KPU, kita mendukung profesionalisme, karena tadi, pemilu hanya 5 tahun sekali. Tetapi yang Indonesianya tetap ada, dan harus menjadi negara besar," pungkasnya.
(pur)