Soal Pidato Gatot, Ryamizard: TNI Harus Utamakan Rakyat

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu membantah pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo mengenai anggaran TNI yang disebutnya kecil.

Dalam pidato kebangsaan Prabowo Subianto di Surabaya, Jumat akhir pekan lalu, Gatot menyinggung minimnya anggaran militer.

Pernyataan Gatot ditampik oleh Ryamizard. Menhan mengatakan alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk TNI saat ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

“Sudahlah, Gatot, kurang apalagi? Anggaran kita sebelumnya di bawah Rp50 triliun kan? Sekarang sudah Rp108 triliun. Mau ngambil uang rakyat? Enggak mungkin. Kita tentara rakyat, rakyat dululah diutamakan,” tandas Ryamizard di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin 15 April 2019.

Bahkan Ryamizard mengatakan, anggaran pertahanan telah mengalami kenaikan sejak masa Gatot menjadi Panglima TNI pada periode 2015-2017.

Menurut Ryamizard, TNI adalah tentara rakyat sehingga sudah sewajarnya jika TNI mendahulukan kepentingan rakyat, yaitu APBN diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kita enggak usah seperti India, anggaran militernya besar tapi banyak rakyatnya yang masih susah. Kita tidak ingin seperti itu. Rakyat dulu yang diutamakan, masa kita menomor sepuluhkan rakyat. Kalau itu bukan tentara rakyat, tidak benar itu,” tuturnya.

Dia menambahkan, anggaran pertahanan harus disesuaikan dengan kondisi ancaman negara. Saat ini, Indonesia masih jauh dari ancaman perang berskala besar.

Ancaman terhadap Indonesia saat ini, kata Ryamizard, adalah terorisme, separatisme, dan narkoba.

Situasi pertahanan itu ada ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata itu terorisme dan separatisme. Yang belum nyata adalah perang besar. Itu masih jauh.

Menurut dia, jika masyarakat Indonesia yang berpenduduk lebih 260 juta jiwa dapat menjaga persatuan, maka negara lain tidak berani melakukan ancaman perang terhadap Indonesia.