Penerapan Zona Integritas Dorong Terbentuknya Pemerintahan Transparan

JAKARTA - Pemerintah menegaskan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

"Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan pada semua tingkatan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin saat berbicara dalam Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPK di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya.

Hal ini dikatakanya terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu. Semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.

"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," ujar Syafruddin.

Dengan demikian, lanjut dia, secara konsisten mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggran dan efektif untuk mencapai target program prioritas.
Menurut dia, melalui zona integrasi akan terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi yang memiliki pelayanan publik berkualitas baik. Selain itu juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahan bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dia menegaskan saat ini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.

"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Syafruddin.

Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.

"Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangunlah zona integritas.Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ucap Mantan Wakapolri ini.

Menteri Syafruddin mengapresiasi semangat perubahan yang dilakukan seluruh pimpinan dan jajaran BPK untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan zona integritas.

"BPK telah menjalankan perubahan pada area administratif dan sistem SDM. Tentu perbaikan dan perubahan yang dibangun BPK akan memiliki efek berantai seperti bola salju yang efeknya akan dirasakan hingga ke seluruh lini kinerja pemerintahan," ungkapnya.

Semangat perubahan ini, kata dia, juga telah menular ke berbagai institusi pemerintahan lainnya, terbukti banyaknya usulan dari instansi pemerintah agar unit kerjanya dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM.

Sepanjang tahun 2018 terdapat 200 unit kerja pelayanan memiliki predikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM. Tiga di antaranya merupakan unit kerja yang berada di lingkungan BPK.

Banyak program yang telah dilakukan pemerintah untuk menggelorakan jalannya reformasi birokrasi di Indonesia yang mendapat pengakuan dunia internasional. Ini terbukti saat penyelenggaran The Internasional Reform Policy and Regional Workshop 2019 yang diselenggarakan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu di Bali mendapat apresiasi dari akademisi dan praktisi berbagai negara.

Bahkan, kata Syafruddin, badan dunia seperti PBB mengatakan sistem akuntabilitas kinerja dan zona integritas merupakan sistem yang baik untuk diterapkan di berbagai negara yang inngin menjalankan reformasi birokrasi.

"Saat kegiatan CEPA VNR di PBB dunia memuji pembangunan zona integritas sebagai salah satu program reformasi birokrasi yang penting dan layak ditiru banyak negara dengan karakter peerintahan seperti Indonesia," ucap Syafruddin.

Dengan diterapkannya zona integritas menjadi semangat baru bagi setiap aparatur negara untuk melakukan perubahan fundamental dalam organisasi, institusi dan lembanganya. Tujuannya hanya satu yaitu menciptakan pemerintahan yang berkinerja semakin tinggi guna membangun masa depan Indonesia lebih baik.