Fraksi Partai Golkar MPR Ajak Pilih Pemimpin Berintegritas
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 tinggal beberapa hari lagi. Masyarakat diimbau untuk menggunakan hak pilihnya dan mewujudkan pemilu yang damai. Selain itu, masyarakat diimbau agar bisa memilih pemimpin atau wakil rakyat yang memiliki integritas dan dan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Agun Gunandjar Sudarsa di sela Seminar dan Peluncuran Buku bertema “Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan” di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin.
Agun Gunandjar yang juga penulis buku tersebut juga mengajak masyarakat agar bisa saling menghargai perbedaan pilihan dan saling menghormati satu sama lain. “Juga harus fair, jujur, tidak melakukan money politics dan serangan fajar. Hal demikian perlu benar-benar terjaga,” tuturnya.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah politisi Partai Golkar, mahasiswa, dan pengamat politik tersebut, politikus asal Kota Bandung, Jawa Barat, itu juga berharap masyarakat bisa memilih dan memilah calon dari kontestan yang bisa memberi gagasan baru dalam masalah kebangsaan dan kedaulatan rakyat. “Memberi gambaran dan gagasan baru ini sangat penting untuk wajah Indonesia lima tahun ke depan,” ucapnya.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi bangsa ke depan sangat berat. Seperti bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi informasi, dan budaya global. “Kebijakan pembangunan yang ada diharapkan tak meluluhlantakan budaya lokal yang sebenarnya menjadi karakter bangsa,” tandasnya.
Untuk itu, diharapkan kontestan yang ada mampu menyodorkan solusi bagi masyarakat. Dicontohkan, bagaimana masalah yang dihadapi kaum milineal bisa diatasi. “Jadi Partai Golkar tidak hanya hadir di TPS, tetapi juga memberi jaminan 5 tahun ke depan yang menyejahterakan,” ucapnya.
Bagi Agun, hal ini penting sebab kedaulatan rakyat tidak hanya saat berada di TPS, namun 5 tahun selanjutnya, rakyat juga berhak atas kedaulatan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya. Di sisi lain, Agun juga mengaku prihatin karena menjelang pemilu ini, rakyat justru disuguhi tontotan caci maki, penyebaran berita bohong (hoaks), dan beragam fitnah. Dirinya dengan tegas mengajak kepada semua untuk menjadikan pemilu sebagai sarana menciptakan masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus yang hadir mewakili Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menuturkan, dirinya memberi apresiasi atas apa yang dilakukan oleh FPG di MPR. “Berbagai seminar yang telah digelar mampu meningkatkan citra partai di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakan, FPG kreatif meningkatkan sumbangsih kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu. “Partai Golkar ingin Pemilu yang damai, berintegritas, dan menyejahterakan,” paparnya. Bagi Lodewijk, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. “Ini harus menjadi pemahaman bersama,” tuturnya.
Pemilu damai, menurut dia, merupakan modal dasar bagi keberadaan pemerintahan yang terbentuk pasca Pemilu. Untuk itulah, hajatan lima tahun sekali itu perlu diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Ada tiga faktor yang menurut pria berpangkat terakhir letnan jenderal itu mampu membuat pemilu menjadi damai.
Tiga faktor itu adalah tingkat kecerdasan masyarakat yang memahami kondisi bangsa, kesiapan partai politik dalam mempersiapkan kader yang kredibel, dan kesiapan penyelenggara pemilu yang luber dan jurdil.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Agun Gunandjar Sudarsa di sela Seminar dan Peluncuran Buku bertema “Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan” di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin.
Agun Gunandjar yang juga penulis buku tersebut juga mengajak masyarakat agar bisa saling menghargai perbedaan pilihan dan saling menghormati satu sama lain. “Juga harus fair, jujur, tidak melakukan money politics dan serangan fajar. Hal demikian perlu benar-benar terjaga,” tuturnya.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah politisi Partai Golkar, mahasiswa, dan pengamat politik tersebut, politikus asal Kota Bandung, Jawa Barat, itu juga berharap masyarakat bisa memilih dan memilah calon dari kontestan yang bisa memberi gagasan baru dalam masalah kebangsaan dan kedaulatan rakyat. “Memberi gambaran dan gagasan baru ini sangat penting untuk wajah Indonesia lima tahun ke depan,” ucapnya.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi bangsa ke depan sangat berat. Seperti bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi informasi, dan budaya global. “Kebijakan pembangunan yang ada diharapkan tak meluluhlantakan budaya lokal yang sebenarnya menjadi karakter bangsa,” tandasnya.
Untuk itu, diharapkan kontestan yang ada mampu menyodorkan solusi bagi masyarakat. Dicontohkan, bagaimana masalah yang dihadapi kaum milineal bisa diatasi. “Jadi Partai Golkar tidak hanya hadir di TPS, tetapi juga memberi jaminan 5 tahun ke depan yang menyejahterakan,” ucapnya.
Bagi Agun, hal ini penting sebab kedaulatan rakyat tidak hanya saat berada di TPS, namun 5 tahun selanjutnya, rakyat juga berhak atas kedaulatan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya. Di sisi lain, Agun juga mengaku prihatin karena menjelang pemilu ini, rakyat justru disuguhi tontotan caci maki, penyebaran berita bohong (hoaks), dan beragam fitnah. Dirinya dengan tegas mengajak kepada semua untuk menjadikan pemilu sebagai sarana menciptakan masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus yang hadir mewakili Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menuturkan, dirinya memberi apresiasi atas apa yang dilakukan oleh FPG di MPR. “Berbagai seminar yang telah digelar mampu meningkatkan citra partai di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakan, FPG kreatif meningkatkan sumbangsih kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu. “Partai Golkar ingin Pemilu yang damai, berintegritas, dan menyejahterakan,” paparnya. Bagi Lodewijk, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. “Ini harus menjadi pemahaman bersama,” tuturnya.
Pemilu damai, menurut dia, merupakan modal dasar bagi keberadaan pemerintahan yang terbentuk pasca Pemilu. Untuk itulah, hajatan lima tahun sekali itu perlu diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Ada tiga faktor yang menurut pria berpangkat terakhir letnan jenderal itu mampu membuat pemilu menjadi damai.
Tiga faktor itu adalah tingkat kecerdasan masyarakat yang memahami kondisi bangsa, kesiapan partai politik dalam mempersiapkan kader yang kredibel, dan kesiapan penyelenggara pemilu yang luber dan jurdil.
(don)