Agar Pemilu Berlangsung Adil dan Berkualitas, BPN Dorong Penyempurnaan DPT
Selasa, 02 April 2019 - 00:42 WIB
Agar Pemilu Berlangsung Adil dan Berkualitas, BPN Dorong Penyempurnaan DPT
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyempurnakan Daftat Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Hal ini sebagai wujud kepedulian BPN agar pemilu berlangsung adil dan berkualitas.
"BPN punya kepedulian yang tinggi agar Pemilu Serentak 2019 terselenggara dengan adil dan berkualitas. Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia," ujar Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, dalam konferensi pers terkait DPT 2019 di Jakarta, Senin (1/4/2019).
Hashim mengungkapkan, berbagai persoalan serius karena adanya dugaan jutaan data invalid yang masih ada, tentunya akan membuat pemilu menjadi berpotensi memiliki masalah. BPN dan semua pihak sangat berharap berbagai persoalan tersebut bisa diatasi, khususnya oleh KPU, sebagai penyelenggara pemilu.
"Dari semua masalah tersebut, berapa banyak persoalan yang bisa teratasi, dan apakah yang bermasalah tersebut sudah dicoret dari DPT sehingga ada perbaikan DPT, atau apa langkah kongkret KPU menyelesaikan masalah masalah tersebut," ungkapnya.
Mengingat waktu semakin sempit, kata Hashim, sangat diharapkan KPU bekerja secara maksimal agar DPT di TPS-TPS yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang sangat khusus, daftar Ganda yang ada agar dicoret.
"Misalnya usia yang di bawah 17 tahun, perlu diverifikasi di lapangan dan usia 90 tahun ke atas juga perlu dilakukan banyak sampling terhadap persoalan di atas. Semua persoalan ini juga perlu dilaporkan secara terbuka kepada partai peserta pemilu, agar kelak sebelum pemilu serentak terjadi, berbagai persoalan ini bisa diselesaikan oleh pihak pihak terkait," paparnya.
Masih, kata Hashim, Pemilu Serentak 2019 berpotensi menjadi kurang berkualitas karena masih banyak masalah dalam DPT yang belum terselesaikan.
"BPN Prabowo-Sandi sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan Bawaslu, namun hingga hari ini berbagai persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi," kata Hashim.
Namun demikian, Hashim mengapresiasi KPU yang menerima masukan BPN terkait DPT bermasalah tersebut. "Kami sangat mengapresiasi KPU yang terus melakukan perbaikan," pungkas Hashim.
"BPN punya kepedulian yang tinggi agar Pemilu Serentak 2019 terselenggara dengan adil dan berkualitas. Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia," ujar Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, dalam konferensi pers terkait DPT 2019 di Jakarta, Senin (1/4/2019).
Hashim mengungkapkan, berbagai persoalan serius karena adanya dugaan jutaan data invalid yang masih ada, tentunya akan membuat pemilu menjadi berpotensi memiliki masalah. BPN dan semua pihak sangat berharap berbagai persoalan tersebut bisa diatasi, khususnya oleh KPU, sebagai penyelenggara pemilu.
"Dari semua masalah tersebut, berapa banyak persoalan yang bisa teratasi, dan apakah yang bermasalah tersebut sudah dicoret dari DPT sehingga ada perbaikan DPT, atau apa langkah kongkret KPU menyelesaikan masalah masalah tersebut," ungkapnya.
Mengingat waktu semakin sempit, kata Hashim, sangat diharapkan KPU bekerja secara maksimal agar DPT di TPS-TPS yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang sangat khusus, daftar Ganda yang ada agar dicoret.
"Misalnya usia yang di bawah 17 tahun, perlu diverifikasi di lapangan dan usia 90 tahun ke atas juga perlu dilakukan banyak sampling terhadap persoalan di atas. Semua persoalan ini juga perlu dilaporkan secara terbuka kepada partai peserta pemilu, agar kelak sebelum pemilu serentak terjadi, berbagai persoalan ini bisa diselesaikan oleh pihak pihak terkait," paparnya.
Masih, kata Hashim, Pemilu Serentak 2019 berpotensi menjadi kurang berkualitas karena masih banyak masalah dalam DPT yang belum terselesaikan.
"BPN Prabowo-Sandi sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan Bawaslu, namun hingga hari ini berbagai persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi," kata Hashim.
Namun demikian, Hashim mengapresiasi KPU yang menerima masukan BPN terkait DPT bermasalah tersebut. "Kami sangat mengapresiasi KPU yang terus melakukan perbaikan," pungkas Hashim.
(thm)
