BPN: Bagi Prabowo-Sandi, E-Government Tak Sekadar Slogan
Minggu, 31 Maret 2019 - 19:54 WIB
BPN: Bagi Prabowo-Sandi, E-Government Tak Sekadar Slogan
A
A
A
JAKARTA - Gotong royong adalah kata kunci bagi pemantapan ideologi Pancasila dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Gotong royong penting untuk menyelaraskan pemerintah warga negara, dan dunia usaha di semua sektor kehidupan.
Di era digital, gotong royong dalam bentuk kolaborasi digital dapat diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat penerapan teknologi ke pemerintahan.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa mengatakan, Konsep e-government tidak boleh menjadi sekadar slogan tapi pelayanan publik masih lama dan bertele-tele.
“Konsep-konsep smart government seperti smart city jangan hanya jadi jargon. Untuk mempercepat prosesnya, pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta yang berhasil memanfaatkan teknologi ebusiness ke pemerintahan,” kata Dian melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Minggu (31/3/2019).
Dian yang juga putri dari mendiang politikus AM Fatwa ini mengatakan, BPN telah mendiskusikan konsep pemerintahan kolaboratif yang ideal bagi pemerintahan di masa mendatang. Beberapa praktik serupa yang dilakukan pemerintah daerah bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di daerah lain.
“Sehingga, pemantapan ideologi NKRI untuk menyelaraskan pemerintah, warga negara, dunia usaha di semua sektor kehidupan seperti politik dan pemerintahan, keadilan dan HAM, serta kemajuan dan inovasi bisa terwujud. Bidang-bidang tersebut saling terkait dan menguatkan sebagai bagian-bagian yang akan menyatukan NKRI,” ujar politikus PAN ini.
Kolaborasi memungkinkan semua pemangku negara untuk berbagi beban, peran, dan manfaat. Sebagai bentuk implementasinya adalah antara lain pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Beban masalah kesehatan sebagiannya harus diselesaikan melalui mekanisme kolaborasi warga, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kampus, dan lembaga riset serta dunia usaha.
“Peningkatan layanan kesehatan, misalnya, tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab birokrasi kesehatan tetapi harus mengajak dan melibatkan semua warga. Efisiensi dan efektivitas manajemen terus ditingkatkan bersamaan dengan membangkitkan partisipasi warga sehingga upaya preventif dapat ditingkatkan untuk mengurangi risiko menjadi sakit. Itulah salah satu bentuk dari kolaborasi,” papar Dian yang juga mantan wartawan televisi nasional dan Australia ini.
Di era digital, gotong royong dalam bentuk kolaborasi digital dapat diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat penerapan teknologi ke pemerintahan.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa mengatakan, Konsep e-government tidak boleh menjadi sekadar slogan tapi pelayanan publik masih lama dan bertele-tele.
“Konsep-konsep smart government seperti smart city jangan hanya jadi jargon. Untuk mempercepat prosesnya, pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta yang berhasil memanfaatkan teknologi ebusiness ke pemerintahan,” kata Dian melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Minggu (31/3/2019).
Dian yang juga putri dari mendiang politikus AM Fatwa ini mengatakan, BPN telah mendiskusikan konsep pemerintahan kolaboratif yang ideal bagi pemerintahan di masa mendatang. Beberapa praktik serupa yang dilakukan pemerintah daerah bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di daerah lain.
“Sehingga, pemantapan ideologi NKRI untuk menyelaraskan pemerintah, warga negara, dunia usaha di semua sektor kehidupan seperti politik dan pemerintahan, keadilan dan HAM, serta kemajuan dan inovasi bisa terwujud. Bidang-bidang tersebut saling terkait dan menguatkan sebagai bagian-bagian yang akan menyatukan NKRI,” ujar politikus PAN ini.
Kolaborasi memungkinkan semua pemangku negara untuk berbagi beban, peran, dan manfaat. Sebagai bentuk implementasinya adalah antara lain pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Beban masalah kesehatan sebagiannya harus diselesaikan melalui mekanisme kolaborasi warga, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kampus, dan lembaga riset serta dunia usaha.
“Peningkatan layanan kesehatan, misalnya, tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab birokrasi kesehatan tetapi harus mengajak dan melibatkan semua warga. Efisiensi dan efektivitas manajemen terus ditingkatkan bersamaan dengan membangkitkan partisipasi warga sehingga upaya preventif dapat ditingkatkan untuk mengurangi risiko menjadi sakit. Itulah salah satu bentuk dari kolaborasi,” papar Dian yang juga mantan wartawan televisi nasional dan Australia ini.
(pur)
