AS Hikam: Kegiatan Intelektual dan Aktivisme Prodemokrasi Harus Digiatkan
Minggu, 24 Maret 2019 - 11:06 WIB
AS Hikam: Kegiatan Intelektual dan Aktivisme Prodemokrasi Harus Digiatkan
A
A
A
SOLO - Dalam menyikapi dinamika kehidupan bangsa saat ini, organisasi mahasiswa, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dinilai harus tetap konsisten menjadi bagian integral organisasi masyarakat sipil.GMNI harus konsisten menjadi bagian dalam memperjuangkan demokrasi dan pengokohan nasionalisme di tengah menguatnya gerakan intoleransi bernuansa suku agama ras dan antargolongan (SARA).
Hal itu disampaikan pengamat politik senior Muhammad AS Hikam saat menjadi pembicara Seminar Kebangsaan dengan tema Bersatu Dalam Kebinekaan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Proklamasi Di Tahun Politik. Acara digelar DPC GMNI Surakarta, di Hotel Grand Setiakawan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Maret 2019.
AS Hikam mengatakan, GMNI dan organisasi mahasiswa lainnya bersama elemen prodemokrasi memiliki andil besar dalam meruntuhkan rezim otoriter pada 1998. Namun demikian, pascareformasi terjadi dinamika perubahan gerakan mahasiswa.
Ada kecenderungan penurunan semangat dan kiprah mereka untuk mengawal demokrasi. Bahkan dalam menghadapi berbagai kekuatan intoleransi dan radikalisme, terjadi kemunduran dalam semangat perlawanan. Sehingga kekuatan pendukung intoleransi seakan tak terbendung.
"Untuk itu, kegiatan intelektual dan aktivisme prodemokrasi harus digiatkan seperti masa 1990-an. Kendati saat ini demokratisasi telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa tetapi bukan berarti konsolidasi demokrasi telah berlangsung efektif. Justru saat ini ada tanda-tanda inersia politik yg akan berdampak mengurangi kualitas demokrasi," tutur mantan Menteri Riset dan Tekonologi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, tren politik identitas yang mengeksploitasi SARA cenderung meningkat di tahun politik.
Menurut dia, hal ini telah menggerus nilai-nilai kebhinekaan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
Karyono menyebut ada pihak yang sengaja melakukan politisasi SARA untuk menciptakan polarisasi pemilih. Tujuannya untuk membentuk sentimen negatif kepada kandidat yang menjadi sasaran isu SARA. Di sisi lain untuk menggiring masyarakat agar memilih kandidat tertentu.
Selain itu, lanjut analis politik yang juga peneliti Indo Survey & Strategy (ISS) ini ada upaya sistematis dari pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi keruh dengan melalukan berbagai intimidasi dan teror untuk menciptakan ketakutan masyarakat seperti kasus pembakaran mobil dan sepeda motor sebagaimana yang terjadi di Solo, Temanggung, Semarang dan di sejumlah daerah.
Di sisi lain, berbagai berita palsu (hoaks) dengan konten SARA dan isu-isu berbau politik lainnya diproduksi dan dihamburkan ke ruang publik.
"Berbagai fenomena tersebut harus dilawan dengan tegas oleh GMNI bersama-sama dengan masyarakat dan berbagai kekuatan prodemokrasi lainnya. Ini adalah cara politik kotor yang merusak peradaban demokrasi," tuturnya.
Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengingatkan sejumlah ancaman yang menganggu stabilitas keamanan nasional antara lain separatisme, radikalisme dan terorisme.
Menurut dia, masuknya ideologi asing yang didorong oleh kelompok organisasi transnasional ini perlu disikapi serius karena terbukti mengarah kepada aksi teror yang menimbulkan korban jiwa.
"GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang mewarisi ruh nasionalisme dari para pendiri bangsa tetap berada di garda terdepan untuk menjaga eksistensi negara dari ancaman. GMNI harus tetap fokus pada cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk mempertahankan Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika. GMNI sebagai salah satu representasi generasi muda yang cerdas dan nasionalis diharapkan dapat berperan lebih maksimal dan melakukan langkah strategis untuk memajukan bangsa ini sesuai dengan cita-cita Proklamasi," tutur Stanis.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Cahyo Gani Saputro mengatakan, untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang semakin marak diperlukan gerakan akal sehat (common sense) yang dilakukan secara kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat.
"Melawan ujaran kebencian dan hoaks harus dilakukan secara kolektif melalui pendekatan persuasif, edukatif dan supremasi hukum," kata Cahyo.
Acara Seminar Kebangsaan ini digelar dalam rangka Dies Natalis GMNI Ke 65 dan Pelantikan Pengurus DPC GMNI Surakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi Cipayung, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), perwakilan Badan Ekskutif Mahasiswa, alumni GMNI dan alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI).
Hal itu disampaikan pengamat politik senior Muhammad AS Hikam saat menjadi pembicara Seminar Kebangsaan dengan tema Bersatu Dalam Kebinekaan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Proklamasi Di Tahun Politik. Acara digelar DPC GMNI Surakarta, di Hotel Grand Setiakawan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Maret 2019.
AS Hikam mengatakan, GMNI dan organisasi mahasiswa lainnya bersama elemen prodemokrasi memiliki andil besar dalam meruntuhkan rezim otoriter pada 1998. Namun demikian, pascareformasi terjadi dinamika perubahan gerakan mahasiswa.
Ada kecenderungan penurunan semangat dan kiprah mereka untuk mengawal demokrasi. Bahkan dalam menghadapi berbagai kekuatan intoleransi dan radikalisme, terjadi kemunduran dalam semangat perlawanan. Sehingga kekuatan pendukung intoleransi seakan tak terbendung.
"Untuk itu, kegiatan intelektual dan aktivisme prodemokrasi harus digiatkan seperti masa 1990-an. Kendati saat ini demokratisasi telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa tetapi bukan berarti konsolidasi demokrasi telah berlangsung efektif. Justru saat ini ada tanda-tanda inersia politik yg akan berdampak mengurangi kualitas demokrasi," tutur mantan Menteri Riset dan Tekonologi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, tren politik identitas yang mengeksploitasi SARA cenderung meningkat di tahun politik.
Menurut dia, hal ini telah menggerus nilai-nilai kebhinekaan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
Karyono menyebut ada pihak yang sengaja melakukan politisasi SARA untuk menciptakan polarisasi pemilih. Tujuannya untuk membentuk sentimen negatif kepada kandidat yang menjadi sasaran isu SARA. Di sisi lain untuk menggiring masyarakat agar memilih kandidat tertentu.
Selain itu, lanjut analis politik yang juga peneliti Indo Survey & Strategy (ISS) ini ada upaya sistematis dari pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi keruh dengan melalukan berbagai intimidasi dan teror untuk menciptakan ketakutan masyarakat seperti kasus pembakaran mobil dan sepeda motor sebagaimana yang terjadi di Solo, Temanggung, Semarang dan di sejumlah daerah.
Di sisi lain, berbagai berita palsu (hoaks) dengan konten SARA dan isu-isu berbau politik lainnya diproduksi dan dihamburkan ke ruang publik.
"Berbagai fenomena tersebut harus dilawan dengan tegas oleh GMNI bersama-sama dengan masyarakat dan berbagai kekuatan prodemokrasi lainnya. Ini adalah cara politik kotor yang merusak peradaban demokrasi," tuturnya.
Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengingatkan sejumlah ancaman yang menganggu stabilitas keamanan nasional antara lain separatisme, radikalisme dan terorisme.
Menurut dia, masuknya ideologi asing yang didorong oleh kelompok organisasi transnasional ini perlu disikapi serius karena terbukti mengarah kepada aksi teror yang menimbulkan korban jiwa.
"GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang mewarisi ruh nasionalisme dari para pendiri bangsa tetap berada di garda terdepan untuk menjaga eksistensi negara dari ancaman. GMNI harus tetap fokus pada cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk mempertahankan Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika. GMNI sebagai salah satu representasi generasi muda yang cerdas dan nasionalis diharapkan dapat berperan lebih maksimal dan melakukan langkah strategis untuk memajukan bangsa ini sesuai dengan cita-cita Proklamasi," tutur Stanis.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Cahyo Gani Saputro mengatakan, untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang semakin marak diperlukan gerakan akal sehat (common sense) yang dilakukan secara kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat.
"Melawan ujaran kebencian dan hoaks harus dilakukan secara kolektif melalui pendekatan persuasif, edukatif dan supremasi hukum," kata Cahyo.
Acara Seminar Kebangsaan ini digelar dalam rangka Dies Natalis GMNI Ke 65 dan Pelantikan Pengurus DPC GMNI Surakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi Cipayung, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), perwakilan Badan Ekskutif Mahasiswa, alumni GMNI dan alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI).
(dam)
