Gerak Cepat Kemensos Tangani Tiga Bencana di Manggarai Barat
A
A
A
BANDUNG - Tiga bencana alam sekaligus, yakni banjir, tanah longsor, kenaikan air laut melanda Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
"Pemerintah menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian bencana di Kabupaten Manggarai Barat," tutur Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita usai meninjau penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung, Sabtu 16 Maret 2019.
Mensos menjelaskan musibah yang dialami warga Kabupaten Manggarai Barat terjadi pada 6 Maret 2019. Ketika itu hujan berlangsung terus-menerus sampai pagi hari menyebabkan banjir di 12 kecamatan.
Banjir mengakibatkan tanah longsor di beberapa titik yang lain. Longsor juga memutus transportasi lintas Flores yang menghubungkan Labuhan Bajo dengan kabupaten lain di Pulau Flores.
"Sesaat setelah kejadian, kami turunkan tim dari Kementerian Sosial sebanyak empat orang dari unsur Tagana, Layanan Dukungan Psikososial (LDP), logistik, dan shelter. Tim ini berkoordinasi dengan Tagana Manggarai Barat, Tagana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sakti Peksos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB)," tutur Mensos.
Dia menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, perlindungan terhadap warga terdampak bencana menjadi prioritas utama.Oleh karena itu, sambung dia, berbagai langkah ditempuh Kemensos agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi.
"Tim juga melakukan penjangkauan daerah yang terisolasi dan terputus dari jangkauan transportasi roda empat dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar para korban bencana. Tim juga melakukan knowledge transfer semacam kursus singkat berisi penyampaian materi-materi tentang pelaksanaan LDP diikuti oleh tim LDP dari unsur Tagana, pendamping PKH, dan unsur NGO Labuanbajo," paparnya.
Sebanyak 12 kecamatan terdampak, yaitu Komodo, Mbeliling, Pacar, Sano Nggoang, Kuwus, Lembor, Lembor Selatan, Welak, Ndoso, Macang Pacar, Boleng, Kuwus Barat.
Daerah paling parah adalah Kecamatan Komodo dan Kecamatan Pacar yang meliputi enam desa, yakni Macang Tanggar, Nggorang, Watu Nggelek, Gorontalo, Pantar, Golo Bilas, Compang Longgo.
Bencana ini mengakibarkan 10 orang meninggal. Delapan orang meninggal akibat tanah longsor dari Kecamatan Mbeliling dan dua lainnya meninggal terbawa arus banjir dari Kecamatan Pacar.
Warga terdampak banjir sebanyak 977 kepala keluarga ata 2.234 jiwa. Dari jumlah tersebut, 488 jiwa mengungsi di Kantor Bupati Mabar. Warga terdampak longsor 90 kepala keluarga atau 593 jiwa mengungsi di Kampung Melo dan Ceko Nobo. Total warga terdampak 1.067 kepala keluarga atau sebanyak 2.827 jiwa dan total pengungsi 1.081 jiwa.
Banjir dan tanah longsor juga menyebabkan 12 rumah rusak, tujuh rumah hanyut, dua rumah tertimbun longsor, empat jembatan rusak, dua titik jalan putus dan ada 11 titik timbunan longsor. Sementara jaringan listrik di Kecamatan Mbeliling terputus.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Harry Hikmat yang turut dalam kunjungan Menteri Sosial di Bandung yang didampingi Karo Humas Sonny W Manalu menambahkan pada awal penanganan bencana, tim mengalami beberapa tantangan di lapangan di antaranya terputusnya akses transportasi Trans Flores yang menghubungkan Labuanbajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini menyebabkan tim logistik harus berjibaku di medan yang berat agar logistik bantuan bisa segera sampai ke masyarakat.
Harry menjelaskan status tanggap darurat ditetapkan 08-22 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 61/kep/HK/2019 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Longsor dan Naiknya Permukaan Air Laut Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam masa tanggap darurat, kata dia, tim telah melakukan koordinasi dengan stakeholder kebencanaan, mendorong berdirinya dapur umum dan posko pengungsian, melakukan asesmen korban bencana, dan memberikan LDP.
Posko induk penanganan bencana banjir dan tanah longsor berada di Kantor Bupati Manggarai Barat. Di posko induk terdapat dapur umum yang dilakukan oleh Tagana Kabupaten Manggarai Barat dengan tim yang dimiliki sebanyak 30 personel dan di dukung oleh Tagana Provinsi NTT dengan tim sebanyak 11 personil.
"Setiap hari dapur umum memasak nasi sebanyak 750 porsi untuk pengungsi yang berada di pos pengungsian Aula Kabupaten Manggarai Barat dan pekerja yang berada di lapangan seperti, Tim PLN yang memperbaiki jaringan listrik, Tim PUPR yang membuka akses jalan, dan Tim BPBD," terang Dirjen.
Posko LDP melekat dengan dapur umum di Posko Induk Kantor Bupati Manggarai Barat. LDP dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya pendampingan kepada para penyintas di pos pengungsian dilakukan untuk para penyintas dari kelompok rentan.
Pendalaman acak pada dampak yang diakibatkan dari bencana dilakukan kepada perempuan dewasa yang mengalami guncangan psikologis pada saat kejadian, dilanjutkan dengan memberikan penguatan mental dengan teknik reframing dan tatap muka.
"Untuk penyintas anak-anak dilakukan stress release dengan permainan dan aktivitas rekreasional seperti bernyanyi, menggambar, membuat karya," katanya.
"Pemerintah menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian bencana di Kabupaten Manggarai Barat," tutur Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita usai meninjau penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung, Sabtu 16 Maret 2019.
Mensos menjelaskan musibah yang dialami warga Kabupaten Manggarai Barat terjadi pada 6 Maret 2019. Ketika itu hujan berlangsung terus-menerus sampai pagi hari menyebabkan banjir di 12 kecamatan.
Banjir mengakibatkan tanah longsor di beberapa titik yang lain. Longsor juga memutus transportasi lintas Flores yang menghubungkan Labuhan Bajo dengan kabupaten lain di Pulau Flores.
"Sesaat setelah kejadian, kami turunkan tim dari Kementerian Sosial sebanyak empat orang dari unsur Tagana, Layanan Dukungan Psikososial (LDP), logistik, dan shelter. Tim ini berkoordinasi dengan Tagana Manggarai Barat, Tagana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sakti Peksos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB)," tutur Mensos.
Dia menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, perlindungan terhadap warga terdampak bencana menjadi prioritas utama.Oleh karena itu, sambung dia, berbagai langkah ditempuh Kemensos agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi.
"Tim juga melakukan penjangkauan daerah yang terisolasi dan terputus dari jangkauan transportasi roda empat dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar para korban bencana. Tim juga melakukan knowledge transfer semacam kursus singkat berisi penyampaian materi-materi tentang pelaksanaan LDP diikuti oleh tim LDP dari unsur Tagana, pendamping PKH, dan unsur NGO Labuanbajo," paparnya.
Sebanyak 12 kecamatan terdampak, yaitu Komodo, Mbeliling, Pacar, Sano Nggoang, Kuwus, Lembor, Lembor Selatan, Welak, Ndoso, Macang Pacar, Boleng, Kuwus Barat.
Daerah paling parah adalah Kecamatan Komodo dan Kecamatan Pacar yang meliputi enam desa, yakni Macang Tanggar, Nggorang, Watu Nggelek, Gorontalo, Pantar, Golo Bilas, Compang Longgo.
Bencana ini mengakibarkan 10 orang meninggal. Delapan orang meninggal akibat tanah longsor dari Kecamatan Mbeliling dan dua lainnya meninggal terbawa arus banjir dari Kecamatan Pacar.
Warga terdampak banjir sebanyak 977 kepala keluarga ata 2.234 jiwa. Dari jumlah tersebut, 488 jiwa mengungsi di Kantor Bupati Mabar. Warga terdampak longsor 90 kepala keluarga atau 593 jiwa mengungsi di Kampung Melo dan Ceko Nobo. Total warga terdampak 1.067 kepala keluarga atau sebanyak 2.827 jiwa dan total pengungsi 1.081 jiwa.
Banjir dan tanah longsor juga menyebabkan 12 rumah rusak, tujuh rumah hanyut, dua rumah tertimbun longsor, empat jembatan rusak, dua titik jalan putus dan ada 11 titik timbunan longsor. Sementara jaringan listrik di Kecamatan Mbeliling terputus.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Harry Hikmat yang turut dalam kunjungan Menteri Sosial di Bandung yang didampingi Karo Humas Sonny W Manalu menambahkan pada awal penanganan bencana, tim mengalami beberapa tantangan di lapangan di antaranya terputusnya akses transportasi Trans Flores yang menghubungkan Labuanbajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini menyebabkan tim logistik harus berjibaku di medan yang berat agar logistik bantuan bisa segera sampai ke masyarakat.
Harry menjelaskan status tanggap darurat ditetapkan 08-22 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 61/kep/HK/2019 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Longsor dan Naiknya Permukaan Air Laut Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam masa tanggap darurat, kata dia, tim telah melakukan koordinasi dengan stakeholder kebencanaan, mendorong berdirinya dapur umum dan posko pengungsian, melakukan asesmen korban bencana, dan memberikan LDP.
Posko induk penanganan bencana banjir dan tanah longsor berada di Kantor Bupati Manggarai Barat. Di posko induk terdapat dapur umum yang dilakukan oleh Tagana Kabupaten Manggarai Barat dengan tim yang dimiliki sebanyak 30 personel dan di dukung oleh Tagana Provinsi NTT dengan tim sebanyak 11 personil.
"Setiap hari dapur umum memasak nasi sebanyak 750 porsi untuk pengungsi yang berada di pos pengungsian Aula Kabupaten Manggarai Barat dan pekerja yang berada di lapangan seperti, Tim PLN yang memperbaiki jaringan listrik, Tim PUPR yang membuka akses jalan, dan Tim BPBD," terang Dirjen.
Posko LDP melekat dengan dapur umum di Posko Induk Kantor Bupati Manggarai Barat. LDP dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya pendampingan kepada para penyintas di pos pengungsian dilakukan untuk para penyintas dari kelompok rentan.
Pendalaman acak pada dampak yang diakibatkan dari bencana dilakukan kepada perempuan dewasa yang mengalami guncangan psikologis pada saat kejadian, dilanjutkan dengan memberikan penguatan mental dengan teknik reframing dan tatap muka.
"Untuk penyintas anak-anak dilakukan stress release dengan permainan dan aktivitas rekreasional seperti bernyanyi, menggambar, membuat karya," katanya.
(dam)