Bawaslu Diminta Selidiki Motif Jokowi Kebut Kenaikan Gaji PNS dan Dana Bansos
Kamis, 14 Maret 2019 - 08:28 WIB
Bawaslu Diminta Selidiki Motif Jokowi Kebut Kenaikan Gaji PNS dan Dana Bansos
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini. Di antaranya adalah soal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mempercepat pembayaran gaji 13 dan 14 serta kenaikan dana Bansos hingga tiga kali lipat.
“Hal yang perlu dipertanyakan adalah apa motif dibalik pencairan dana tersebut sampai tiga kali lipat?,” tanya Margarito, Rabu (13/3/2019).
Untuk mengetahui motif dibalik kebijakan itu, Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidikinya.
“Bawaslu perlu untuk menyelidiki motif dibalik pencairan dana bansos tersebut, jangan sampai dana Bansos diperalat utk kepentingan pencapresan pasangan tertentu. Jika ada indikasi yang tidak wajar dari pencairan dana Bansos tersebut, maka Bawaslu menyampaikan teguran untuk penghentian pencairan dana bansos tersebut,” jelasnya.
Margarito malah menduga kebijakan itu diambil untuk menarik simpati dan suara publik karena dikeluarkan menjelang Pemilu.
“Program baik hati yang tidak mendidik dan menipu masyarakat hanya karna kepentingan mendongkrat suara yang kian merosot. Dalam moment politik saat ini masyarakat juga sudah cerdas dan paham apa tujuan dari pemerintah untuk menaikan dana bansos tersebut,” pungkasnya.
“Hal yang perlu dipertanyakan adalah apa motif dibalik pencairan dana tersebut sampai tiga kali lipat?,” tanya Margarito, Rabu (13/3/2019).
Untuk mengetahui motif dibalik kebijakan itu, Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidikinya.
“Bawaslu perlu untuk menyelidiki motif dibalik pencairan dana bansos tersebut, jangan sampai dana Bansos diperalat utk kepentingan pencapresan pasangan tertentu. Jika ada indikasi yang tidak wajar dari pencairan dana Bansos tersebut, maka Bawaslu menyampaikan teguran untuk penghentian pencairan dana bansos tersebut,” jelasnya.
Margarito malah menduga kebijakan itu diambil untuk menarik simpati dan suara publik karena dikeluarkan menjelang Pemilu.
“Program baik hati yang tidak mendidik dan menipu masyarakat hanya karna kepentingan mendongkrat suara yang kian merosot. Dalam moment politik saat ini masyarakat juga sudah cerdas dan paham apa tujuan dari pemerintah untuk menaikan dana bansos tersebut,” pungkasnya.
(pur)
