Pemerintah Dinilai Tak Boleh Korbankan Kualitas Layanan Kesehatan
Rabu, 13 Maret 2019 - 20:23 WIB
Pemerintah Dinilai Tak Boleh Korbankan Kualitas Layanan Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat diminta tidak boleh dikorbankan oleh ketidakmampuan pemerintah menyiapkan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal tersebut dikatakan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Memerdekakan Sektor Kesehatan, Sejahterakan Ekonomi Rakyat' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2019).
Gamal memandang, posisi BPJS Kesehatan serba salah. Di lain sisi, BPJS Kesehatan tidak memiliki anggaran, namun kebutuhan yang harus ditanggung begitu besar. Sehingga kata dia, pemerintah atau negara harus hadir.
"Basis pemikiran kami tadi tidak boleh kualitas layanan masyarakat dikorbankan hanya karena ketidakmampuan pemerintah menyiapkan anggaran untuk BPJS Kesehatan," ujar Gamal.
(Baca juga: Jelang Debat, Tim Prabowo-Sandi Soroti Layanan BPJS Kesehatan)
Sehingga, menurut dia, negara ini butuh pemimpin yang menjadikan kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Dia berpendapat, presiden tidak boleh lepas tangan dari masalah defisit BPJS Kesehatan.
"Kalau kita lihat Undang-undang dijelaskan di Pasal 7 Ayat 1 itu tertulis BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Presiden, bahkan premi dan lain sebagainya dikeluarkan oleh Perpres," ungkapnya.
Hal tersebut dikatakan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Memerdekakan Sektor Kesehatan, Sejahterakan Ekonomi Rakyat' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2019).
Gamal memandang, posisi BPJS Kesehatan serba salah. Di lain sisi, BPJS Kesehatan tidak memiliki anggaran, namun kebutuhan yang harus ditanggung begitu besar. Sehingga kata dia, pemerintah atau negara harus hadir.
"Basis pemikiran kami tadi tidak boleh kualitas layanan masyarakat dikorbankan hanya karena ketidakmampuan pemerintah menyiapkan anggaran untuk BPJS Kesehatan," ujar Gamal.
(Baca juga: Jelang Debat, Tim Prabowo-Sandi Soroti Layanan BPJS Kesehatan)
Sehingga, menurut dia, negara ini butuh pemimpin yang menjadikan kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Dia berpendapat, presiden tidak boleh lepas tangan dari masalah defisit BPJS Kesehatan.
"Kalau kita lihat Undang-undang dijelaskan di Pasal 7 Ayat 1 itu tertulis BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Presiden, bahkan premi dan lain sebagainya dikeluarkan oleh Perpres," ungkapnya.
(maf)
