Perludem Sebut Masalah E-KTP Isu yang Digoreng untuk Provokasi
Sabtu, 02 Maret 2019 - 16:46 WIB
Perludem Sebut Masalah E-KTP Isu yang Digoreng untuk Provokasi
A
A
A
JAKARTA - Masalah Kartu Tanda Penduduk (KTP el) yang tercetak bagi Warga Negara Asing (WNA) menjadi isu yang sensasional. Apalagi dalam isu itu menyangkut dua hal sensitif secara emosional bagi para masyarakat Indonesia, yaitu asing (kewarganegaraan) dan aseng (ras).
Direktur Perludem Titi Anggraeni menyebut dua hal tersebut cukup mudah menjadi senjata memprovokasi para pemilih. Tujuannya, mendelegitimasi salah satu pihak peserta pemilu dan secara bersamaan menaikkan elektabilitas mereka yang menggunakannya.
"Isu ini memang mudah digoreng, ada asing dan aseng pula. Secara emosional mudah memprovokasi pemilih Indonesia. Karena masyarakat mudah diprovokasi terhadap isu asing dan ras," ujar Titi dalam diskusi akhir pekan Polemik oleh MNC Trijaya dengan tema 'E-KTP, WNA dan Kita', di D'consulate resto, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).
(Baca juga: Lima Faktor Polemik E-KTP WNA yang Membentuk Persepsi Publik)
Titi menilai isu ini muncul pada dasarnya adalah konsekuensi tranparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya isu tersebut tidak akan muncul bila KPU transparan dalam hal Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kita kan bisa akses orang itu ada di DPT atau enggak kalau DPT dibuka. Tetapi isu ini sangat potensial mempengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi pemilu kalau kita tidak bisa meluruskan segera narasi publik dan membangun komunikasi publik yang membantah narasi-narasi negatif dibelakang ini," ungkapnya.
(Baca juga: Dukcapil Ungkap Fakta Masih Banyak WNA di Indonesia Belum Terdata)
Untuk itu Titi menyarankan kepada pemerintah dan penyelenggara negara, untuk segera merebut narasi publik soal KTP elektronik bagi WNA ini, supaya tidak berkembang lebih jauh lagi.
"Narasi publik harus direbut agar tidak kadung menyebar. Sebab kalau tidak diluruskan, ini berpengaruh pada Pemilu 2019," tuturnya.
Direktur Perludem Titi Anggraeni menyebut dua hal tersebut cukup mudah menjadi senjata memprovokasi para pemilih. Tujuannya, mendelegitimasi salah satu pihak peserta pemilu dan secara bersamaan menaikkan elektabilitas mereka yang menggunakannya.
"Isu ini memang mudah digoreng, ada asing dan aseng pula. Secara emosional mudah memprovokasi pemilih Indonesia. Karena masyarakat mudah diprovokasi terhadap isu asing dan ras," ujar Titi dalam diskusi akhir pekan Polemik oleh MNC Trijaya dengan tema 'E-KTP, WNA dan Kita', di D'consulate resto, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).
(Baca juga: Lima Faktor Polemik E-KTP WNA yang Membentuk Persepsi Publik)
Titi menilai isu ini muncul pada dasarnya adalah konsekuensi tranparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya isu tersebut tidak akan muncul bila KPU transparan dalam hal Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kita kan bisa akses orang itu ada di DPT atau enggak kalau DPT dibuka. Tetapi isu ini sangat potensial mempengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi pemilu kalau kita tidak bisa meluruskan segera narasi publik dan membangun komunikasi publik yang membantah narasi-narasi negatif dibelakang ini," ungkapnya.
(Baca juga: Dukcapil Ungkap Fakta Masih Banyak WNA di Indonesia Belum Terdata)
Untuk itu Titi menyarankan kepada pemerintah dan penyelenggara negara, untuk segera merebut narasi publik soal KTP elektronik bagi WNA ini, supaya tidak berkembang lebih jauh lagi.
"Narasi publik harus direbut agar tidak kadung menyebar. Sebab kalau tidak diluruskan, ini berpengaruh pada Pemilu 2019," tuturnya.
(maf)
