Resmi Ditutup, 95.290 Pelamar Buat Akun
Selasa, 19 Februari 2019 - 13:04 WIB
Resmi Ditutup, 95.290 Pelamar Buat Akun
A
A
A
JAKARTA - Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup pada 17 Februari lalu.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya terdapat 95.290 akun yang dibuat oleh para pelamar PPPK. Pemerintah membuka seleksi calon PPPK yang ditujukan untuk tenaga honorer eks kategori dua (K2), penyuluh pertanian, dan dosen serta tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) baru.
“Memang yang membuat akun sebanyak 95.290, namun yang sudah submit dokumen berjumlah 87.561 pelamar. Jadi memang tidak semuanya menuntaskan pendaftaran,” kata Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta kemarin.
Dia mengaku tidak tahu secara pasti alasan para pelamar tidak menuntaskan proses pendaftaran. Namun begitu, dia menilai hal ini biasa terjadi sebagaimana seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 ataupun 2018 lalu. “Waktu itu kan juga ada orang yang belum selesai prosesnya dan sebagainya. Tapi ini bagus lho , 87.000 dari 95.000 itu sekitar 80-90% yang menuntaskan proses pen daf taran,” ujarnya.
Ridwan mengaku ada beberapa keluhan yang masuk BKN selama proses pendaftaran, di antaranya ketidaksinkronan antara nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
“Lalu ada yang pindah-pindah. Tadinya administrasi menjadi tenaga kesehatan atau tenaga guru. Ada yang mengeluh tidak bisa mengunggah dokumen. Padahal, ketentuan kan sudah kita sampaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa sampai pendaftaran ditutup masih ada daerah yang belum membuka seleksi. Padahal, daerah-daerah tersebut mengusulkan kebutuhan PPPK. Dia menyebut ada sekitar 255 daerah yang tidak bisa mengusulkan PPK lantaran porsi belanja pegawai sudah lebih dari 50%.
“Di antaranya DKI Jakarta, itu baru sehari kalau tidak salah. Selanjutnya Sibolga, karena beralasan me mastikan anggaran terlebih dahulu,” ungkapnya.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mewakili Panitia Seleksi Nasional menerima penyerahan 1.310 soal seleksi PPPK tahap pertama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Soal yang diserahkan tersebut terdiri atas soal kompetensi manajerial 530 soal, kompetensi sosio kultural 130 soal, uji kompetensi teknis 520 soal, dan wawancara tertulis 130 soal.
Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, Kemendikbud berkomitmen untuk selalu membantu proses pengadaan aparatur sipil negara (ASN) secara akuntabel dan transparan. (Dita Angga)
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya terdapat 95.290 akun yang dibuat oleh para pelamar PPPK. Pemerintah membuka seleksi calon PPPK yang ditujukan untuk tenaga honorer eks kategori dua (K2), penyuluh pertanian, dan dosen serta tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) baru.
“Memang yang membuat akun sebanyak 95.290, namun yang sudah submit dokumen berjumlah 87.561 pelamar. Jadi memang tidak semuanya menuntaskan pendaftaran,” kata Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta kemarin.
Dia mengaku tidak tahu secara pasti alasan para pelamar tidak menuntaskan proses pendaftaran. Namun begitu, dia menilai hal ini biasa terjadi sebagaimana seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 ataupun 2018 lalu. “Waktu itu kan juga ada orang yang belum selesai prosesnya dan sebagainya. Tapi ini bagus lho , 87.000 dari 95.000 itu sekitar 80-90% yang menuntaskan proses pen daf taran,” ujarnya.
Ridwan mengaku ada beberapa keluhan yang masuk BKN selama proses pendaftaran, di antaranya ketidaksinkronan antara nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
“Lalu ada yang pindah-pindah. Tadinya administrasi menjadi tenaga kesehatan atau tenaga guru. Ada yang mengeluh tidak bisa mengunggah dokumen. Padahal, ketentuan kan sudah kita sampaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa sampai pendaftaran ditutup masih ada daerah yang belum membuka seleksi. Padahal, daerah-daerah tersebut mengusulkan kebutuhan PPPK. Dia menyebut ada sekitar 255 daerah yang tidak bisa mengusulkan PPK lantaran porsi belanja pegawai sudah lebih dari 50%.
“Di antaranya DKI Jakarta, itu baru sehari kalau tidak salah. Selanjutnya Sibolga, karena beralasan me mastikan anggaran terlebih dahulu,” ungkapnya.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mewakili Panitia Seleksi Nasional menerima penyerahan 1.310 soal seleksi PPPK tahap pertama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Soal yang diserahkan tersebut terdiri atas soal kompetensi manajerial 530 soal, kompetensi sosio kultural 130 soal, uji kompetensi teknis 520 soal, dan wawancara tertulis 130 soal.
Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, Kemendikbud berkomitmen untuk selalu membantu proses pengadaan aparatur sipil negara (ASN) secara akuntabel dan transparan. (Dita Angga)
(nfl)
