BPIP: CPNS Harus Ikuti Penataran Pancasila

TANGERANG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berencana menerapkan penataran Pancasila kepada para calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kebijakan tersebut untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menjalankan pemerintahan.

"Harapan kita, calon pegawai negeri sipil (CPNS) itu ada penataran Pancasila. Bagaimana birokrasi bisa mengamalkan Pancasila kalau pemahamannya saja tidak ada," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Hariyono saat mengunjungi Kampung Pancasila di Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (14/2/2019).

Hariyono menilai, pascareformasi mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila tidak lagi menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk diambil sehingga sangat mungkin di antara CPNS itu ada yang belum menerima mata pelajaran dan mata kuliah Pancasila. "Ini yang jadi tantangan buat kita. Pesan dewan pengarah adalah bagaimana Pancasila itu harus membumi. Termasuk pada anak-anak milenial," katanya.

Menurut dia, BPIB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum.

"Kami ingin Pancasila menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di dunia pendidikan. Tahun depan, kita sudah sepakat dengan Kemendikbud bahwa tahun ajaran 2019-2020 itu mata pelajaran Pancasila yang kontesktual sudah diterapkan secara keseluruhan," ujarnya.

Untuk semester ini, kata Hariyono, BPIP telah bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menerapkan mata pelajaran Pancasila di beberapa sekolah. Dia menyebut ada sekitar 80 sekolah di seluruh Indonesia yang akan menjadi pilot project penerapan mata pelajaran terebut.

Deputi Bidang pendidikan dan Pelatihan Baby Siti Salamah mengaku tengah merencanakan dan menyusun program agar seluruh CPNS juga mendapatkan pembelajaran cara-cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

"Kita ingin CPNS yang masuk punya kualitas yang baik, Pancasilais tentunya tidak hanya hapal sila-sila Pancasila tapi juga mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan dan tindakannya sehari-hari," katanya.

Dia menilai, penataran Pancasila sangat urgen bagi para CPNS. Sebab, tidak sedikit dari mereka yang terindikasi menganut ideologi selain Pancasila.

"Kalau kita lihat data penerimaan CPNS itu kalau enggak salah 18% PNS sudah terindikasi paham atau ideologi lain. Itu warning yang sangat kuat bahwa sejak reformasi sampai sekarang kita seperti mengalami kekosongan. Kita tidak lagi bicara Pancasila di ruang publik, baik dikurikulum maupun di perguruan tinggi. Sebab mata kuliah itu sudah tidak lagi wajib," ucapnya.