PKB: Tanpa Gus Dur Tak Ada Barongsai Turun ke Jalan
Kamis, 07 Februari 2019 - 15:20 WIB
PKB: Tanpa Gus Dur Tak Ada Barongsai Turun ke Jalan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mefleksi Imlek 2570 atau 2019 dengan memperkuat Politik Kebangsaan serta mengenang jasa mantan Presiden ke 4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Kalau kita ingin melihat Indonesia yang sesungguhnya, kita bisa lihat dan rasakan pada saat ini. Inilah Indonesia yang otentik, yang menjadi kekuatan dan kebesaran Indonesia, kebhinekaan kita, inilah persaudaraan yang ada dan terus dibangun Indonesia sejak dulu. Kita bersama-sama akan memastikan bahwa Pancasila, Kebhinekaan, persaudaraan akan terus abadi di bumi Indonesia," ungkap Daniel di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Menurutnya, bila belakangan ini sempat merasakan munculnya kecurigaan di antara sesama warga, seakan-akan ada kemunduran di dalam Kebhinekaan, yang kemudian seolah-olah sempat menjadi masalah serius, kata dia, hal tersebut hanya momen sesaat.
Apalagi kondisi tersebut, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, didorong oleh penyebaran dunia sosmed, walaupun sesungguhnya menurut Daniel itu bukanlah Indonesia yang sejatinya.
"Di sini, PKB bersama-sama dengan masyarakat, akan memastikan bahwa politik kebangsaan akan tetap menjadi warna utama politik Indonesia. Saya dan PKB akan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan memastikan hal ini. Kita akan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan kembali ke jalan kebhinekaan," jelasnya.
Menurutnya, Sejak awal PKB didirikan, PKB memiliki hal-hal prinsip yang tidak bisa ditawar, yaitu Pancasila, kebinekaan, kemandirian ekonomi, dan kemanusiaan. Untuk 4 hal ini, PKB ada di garis keras. Termasuk melindungi hak ekonomi sosial politik warga Tionghoa.
"PKB akan berdiri tegak dalam melawan diskriminasi dan kesenjangan. Kita harus selalu bangun persaudaraan karena persaudaraan itu berkah untuk Indonesia. Ini pula yang melandasi mengapa setiap tahun PKB sebagai satu-satunya partai politik yang tidak pernah absen dalam menyambut Imlek. Karena perayaan Imlek adalah salah satu wujud penolakan kami terhadap bentuk diskriminasi. Karena Gus Dur dan PKB adalah pencetus sejarah Imlek di Indonesia, sebagai upaya mengakhiri diskriminasi yang ada saat itu," terangnya.
Diterangkannya, saat menjadi Presiden RI, Gus Dur mencabut Inpres No. 14/1967 karena bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum dicabut, Inpres tersebut selama puluhan tahun mengekang warga Tionghoa sehingga tak bisa bebas melaksanakan budayanya termasuk merayakan Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka.
Setelah mencabutnya, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6/2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka.
"Tanpa Gus Dur tidak ada Imlek dan Cap go meh dirayakan secara terbuka, tanpa Gus Dur tidak ada barongsai dan naga turun ke jalan, tidak ada bahasa mandarin diajarkan di sekolah-sekolah bahkan di pesantren," katanya.
"Kalau kita ingin melihat Indonesia yang sesungguhnya, kita bisa lihat dan rasakan pada saat ini. Inilah Indonesia yang otentik, yang menjadi kekuatan dan kebesaran Indonesia, kebhinekaan kita, inilah persaudaraan yang ada dan terus dibangun Indonesia sejak dulu. Kita bersama-sama akan memastikan bahwa Pancasila, Kebhinekaan, persaudaraan akan terus abadi di bumi Indonesia," ungkap Daniel di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Menurutnya, bila belakangan ini sempat merasakan munculnya kecurigaan di antara sesama warga, seakan-akan ada kemunduran di dalam Kebhinekaan, yang kemudian seolah-olah sempat menjadi masalah serius, kata dia, hal tersebut hanya momen sesaat.
Apalagi kondisi tersebut, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, didorong oleh penyebaran dunia sosmed, walaupun sesungguhnya menurut Daniel itu bukanlah Indonesia yang sejatinya.
"Di sini, PKB bersama-sama dengan masyarakat, akan memastikan bahwa politik kebangsaan akan tetap menjadi warna utama politik Indonesia. Saya dan PKB akan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan memastikan hal ini. Kita akan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan kembali ke jalan kebhinekaan," jelasnya.
Menurutnya, Sejak awal PKB didirikan, PKB memiliki hal-hal prinsip yang tidak bisa ditawar, yaitu Pancasila, kebinekaan, kemandirian ekonomi, dan kemanusiaan. Untuk 4 hal ini, PKB ada di garis keras. Termasuk melindungi hak ekonomi sosial politik warga Tionghoa.
"PKB akan berdiri tegak dalam melawan diskriminasi dan kesenjangan. Kita harus selalu bangun persaudaraan karena persaudaraan itu berkah untuk Indonesia. Ini pula yang melandasi mengapa setiap tahun PKB sebagai satu-satunya partai politik yang tidak pernah absen dalam menyambut Imlek. Karena perayaan Imlek adalah salah satu wujud penolakan kami terhadap bentuk diskriminasi. Karena Gus Dur dan PKB adalah pencetus sejarah Imlek di Indonesia, sebagai upaya mengakhiri diskriminasi yang ada saat itu," terangnya.
Diterangkannya, saat menjadi Presiden RI, Gus Dur mencabut Inpres No. 14/1967 karena bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum dicabut, Inpres tersebut selama puluhan tahun mengekang warga Tionghoa sehingga tak bisa bebas melaksanakan budayanya termasuk merayakan Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka.
Setelah mencabutnya, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6/2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka.
"Tanpa Gus Dur tidak ada Imlek dan Cap go meh dirayakan secara terbuka, tanpa Gus Dur tidak ada barongsai dan naga turun ke jalan, tidak ada bahasa mandarin diajarkan di sekolah-sekolah bahkan di pesantren," katanya.
(pur)
